hukumonline
Senin, 04 Juni 2012
FTUI Rekomendasikan Stiker Pembatasan BBM Bersubsidi
YLKI menilai teknologi yang ditawarkan FTUI banyak memakan biaya.
FNH
Dibaca: 885 Tanggapan: 0
FTUI Rekomendasikan Stiker Pembatasan BBM Bersubsidi
Foto: SGP (Ilustrasi)

Sejatinya, langkah pembatasan penggunaan BBM bersubsidi penting dilaksanakan. Hal ini mengingat lonjakan harga minyak dunia bisa mempengaruhi keuangan pemerintah ditambah ketersediaan tambang minyak yang makin langka di Indonesia. Selain itu, kecenderungan peningkatan pengguna dan kuota BBM bersubsidi yang berpotensi meningkatkan besaran subsidi menjadi Rp340 triliun akan mendorong defisit di atas 3 persen.


Hal ini disampaikan oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI), Bambang Sugiarto, di Jakarta, Senin (4/6). “Indonesia yang semula menjadi negara pengekspor minyak bumi, diprediksi akan menjadi ketergantungan negara pengimpor energi pada tahun 2030 nanti,” kata Bambang.


Namun, kebijakan tersebut tentunya bisa memicu timbulnya masalah-masalah lain di Indonesia, salah satunya adalah proses pendistribusian BBM bersubsidi. Pasalnya, pendistribusian BBM bersubsidi masyarakat tidak semudah pendistribusian BBM yang tidak bersubsidi.


Pendistribusian BBM bersubsidi memiliki celah untuk memungkinkan terjadinya penyelewengan pendistribusian serta penyalahgunaan BBM pada tingkat penyalur dan pengecer. Sementara pada tingkat agen atau pengecer atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), peralatan pengisian BBM yang digunakan saat ini tidak dapat mengendalikan pembatasan pembelian BBM oleh pelanggan.


Bambang berpendapat, salah satu langkah yang memungkinkan untuk melakukan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi adalah dengan mengeluarkan dua stiker, yaitu Stiker Pengendalian BBM Bersubsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah serta Stiker Informasi Spesifikasi RON BBM yang dikeluarkan oleh Gaikindo. Untuk stiker Pengendalian BBM Bersubsidi, lanjutnya, diberikan kepada kendaraan yang berhak menggunakan bahan bakar bersubsidi berdasarkan rekomendasi dan spesifikasi pabrikan.


“Sementara stiker Informasi Spesifikasi RON BBM adalah stiker yang menjelaskan jenis BBM yang seharusnya digunakan sesuai dengan pabrikannya,” katanya.


Bambang menjelaskan, mekanisme untuk penggunaan stiker Pengendalian BBM Bersubsidi ini berbeda denganstiker Informasi Spesifikasi RON BBM. Untuk stiker Pengendalian BBM Bersubsidi, bagi kendaraan baru dan belum terjual, stiker dapat ditempelkan pada kendaraan yang telah selesai produksi sesuai dengan spesifikasi dan rekomendasi dari pabrikan.


Sementara, untuk kendaraan yang telah terjual dan masih dalam masa garansi, stiker dapat diperoleh di bengkel resmi sesuai dengan spesifikasi dan rekomendasi dari pabrikan. Tetapi jika kendaraan sudah habis masa garansinya, kata Bambang, maka stiker dapat diperoleh di Polres setempat dengan membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan kendaraan tersebut.


“Stiker tetap berlaku selama spesifikasi kendaraan tidak berubah,” tambahnya.


Hal ini berlaku berbeda bagi kendaraan angkutan umum atau plat nomor berwarna kuning serta kendaraan pribadi yang menggunakan solar. Untuk kendaraan jenis ini akan dibuatkan mekanisme tersendiri. Sedangkan mekanisme penggunaan stiker Informasi RON BBM, stiker tentunya dibuat oleh Gaikindo sesuai dengan spesifikasi kendaraan dan ditempelkan pada bagian dalam penutup lubang pengisian BBM.


“Untuk stiker Pengendalian BBM Bersubsidi, dapat ditempelkan pada kaca kendaraan,” tegasnya.


Menurut Bambang, dua stiker yang tersebut menggunakan teknologi Radio Frekuensi Identity (RFID) yeng berfungsi sebagai user id yang akan dipetakan (mapping) dengan nomor polisi dan berfungsi sebagai password. Sedangkan mapping merupakan informasi yang dapat mengaktifkan mesin pompa bensin BBM bersubsidi di setiap SPBU agar dapat melakukan pengisian baik secara offline/online maupun manual.


"Jika kebijakan ini mulai dilaksanakan per Juli 2012 mendatang, maka sampai akhir tahun pemerintah dapat melakukan pengalihan dari BBM subsidi ke non subsidi sebesar 3,622 juta Kiloliter," tuturnya.


Tim Energi FTUI Suhari Sargo menambahkan, pemerintah sebaiknya memperbaiki infrastuktur transportasi di Indonesia. Dengan perbaikan infrastruktur ini, lanjutnya, pembatasan penggunaan BBM bersubsidi tidak akan sulit untuk diterapkan. Apalagi, menekan jumlah kendaraan bermotor yang beredar di Indonesia merupakan sesuatu yang sulit untuk dicapai.


Suhari menyayangkan hingga kini belum ada tindakan konkrit dari pemerintah untuk memperbaiki hal tersebut. Selain berdampak pada penggunaan BBM bersubsidi yang semakin membengkakj, hal itu menjadikan macet semakin para. “Misalnya dengan memperbaiki sarana transportasi seperti Kereta Api, Busway, sehingga masyarakat lebih cenderung memilih menggunakan transportasi ketimbang harus pakai motor atau kendaraan pribadi,” tegasnya.


Makan Biaya


Koordinator Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sudaryatmo, menilai rekomendasi yang ditawarkan FTUI akan memakan banyak biaya. Memang, teknologi yang ditawarkan terkait stiker merupakan ide yang baik, namun ia mempertanyakan bagaimana mekanisme cara mendapatkannya. Belum lagi, tentunya pembuatan stiker dengan metode RFID akan menelan biaya yang cukup besar.


“Untuk mengaktifkan stiker itu menggunakan biaya berapa miliar,” kata Sudaryatmo kepadahukumonline.


Selain itu, ia menyarankan agar pemberlakuan pembatasan BBM ini hanya diberlakukan bagi kendaraan roda empat yang berplat hitam meskipun spesifikasi mobil tersebut menggunakan bahan bakar premium. Hanya saja, pemerintah harus membedakan harga premium antara angkutan umum dan pribadi. Artinya, BBM bersubsidi hanya diberlakukan bagi angkutan umum, sementara untuk kendaraan roda empat pribadi premium ditetapkan dengan harga normal tanpa subsidi.


“BBM subsidi hanya diberlakukan bagi kendaraan umum saja sementara kendaraan roda empat yang menggunakan premium harus diberlakukan harga normal tanpa subsidi,” katanya.


Melalui cara ini, lanjutnya, pemerintah dapat menghemat BBM lebih efektif ketimbang harus melalui mekanisme pembatasan BBM melalui cc kendaraan roda empat ataupun melalui mekanisme stiker. Pasalnya, populasi angkutan umum jauh lebih sedikit ketimbang populasi kendaraan roda empat pribadi.


“Tetapi angkutan umum juga harus dibatasi penggunaan BBM bersubsidi per hari,berapa serta hanya diizinkan mengisi bahan bakar di dalam rute yang mereka lewati,” tandas Sudaryatmo.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.