Hari ini, Kamis (7/6) mantan pimpinan KPK Jilid II kembali semeja di hadapan wartawan. Kesempatan itu terjadi dikarenakan mereka memaparkan harta kekayaan. Tercatat dalam sejarah pimpinan KPK, profesi advokat menjadi pimpinan terkaya di lembaga itu. Chandra M Hamzah, salah satu pimpinan KPK era 2007-2011 memiliki harta Rp3,9 miliar ditambah AS$18 ribu, per 19 Desember 2011.
"Seharusnya pada Desember 2011 kami mengumumkan LHKPN, tapi karena kesibukan, baru kali ini bisa kami umumkan," ujar Chandra di kantor KPK, Kamis (7/6).
Nilai kekayaan Chandra masih lebih tinggi dibanding tiga pimpinan lain di era sama, yaitu Bibit Samad Rianto, Haryono Umar, dan M Jasin. Walaupun, total kekayaan Chandra dalam nilai rupiah berkurang dibanding laporan 18 Desember 2009, yaitu Rp4 miliar. Sedangkan kekayaan dalam nilai mata uang asing saat ini melonjak dari AS$12 ribu pada saat itu.
Sedangkan harta kekayaan Haryono pada laporan Desember 2009 tercatat Rp1,3 miliar dan AS$6 ribu melonjak pada Desember 2011 dengan nilai Rp2,3 miliar dan AS$68 ribu. Sama dengan Haryono, total harta Jasin yang sebelumnya pada Desember 2009 sebesar Rp1,2 miliar. Pada Desember 2011 melonjak menjadi Rp3 miliar. Kenaikan harta Bibit dari Januari 2010 sejumlah Rp2,1 miliar menjadi Rp2,4 miliar pada pelaporan 19 Desember 2011.
Rata-rata, kenaikan harta para punggawa KPK jilid II ini lantaran harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bertambah dari tahun ke tahun. Selain kenaikan NJOP, kenaikan harta kekayaan juga disebabkan adanya pembelian aset. "Kenaikan NJOP dan pembelian aset baru," ujar Jasin saat menjelaskan kenaikan harta tidak bergeraknya.
Sama seperti periode pimpinan KPK sebelumnya, Bambang Widjojanto juga tercatat memiliki nilai kekayaan tertinggi dibanding sesama pimpinan dari unsur advokat, Busyro Muqqodas. Kekayaan Bambang mencapai Rp4,8 miliar dan AS$50 ribu berdasarkan laporan 31 Januari 2012. Sebelumnya, pada pelaporan 23 November 2011 harta Bambang sebesar Rp4,4 miliar dan AS$50 ribu.
Di urutan kedua, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja berdasarkan laporan per tanggal 1 Maret 2012 memiliki harta Rp3 miliar. Pada laporan sebelumnya, tertanggal 15 Agustus 2011 harta Adnan sebesar Rp2,8 miliar. Ketiga, ditempati oleh Zulkarnain. Harta pimpinan KPK dari unsur jaksa ini berdasarkan laporan tanggal 31 Maret 2012 Rp2,7 miliar dan AS$2500.
Urutan berikutnya ditempati oleh M Busyro Muqoddas. Harta pimpinan KPK yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Yudisial ini berjumlah Rp2,4 miliar dan AS$15 ribu. Posisi terakhir ditempati oleh Ketua KPK Abraham Samad. Harta pimpinan KPK dari unsur advokat ini berjumlah Rp2,3 miliar berdasarkan pelaporan 1 Maret 2012.
Busyro mengatakan, jumlah harta kekayaan para pimpinan KPK baik jilid I dan jilid II ini ada yang ditambahi dengan jumlah tabungan istri dan anak-anaknya. Seperti LHKPN yang dilaporkan Bambang dan dirinya. "Ada sebagian yang disampaikan mencakup tabungan dari istri dan anak-anaknya. Saya termasuk, tabungan saya, tabungan istri dan tabungan ketiga anak-anak saya," katanya.
Kembali ke Asal
Keempat mantan pimpinan KPK, Haryono, Jasin, Bibit dan Chandra lebih banyak menghabiskan waktu mereka untuk mengajar. Meskipun terdapat jabatan baru yang dipegang, seperti halnya Haryono yang menjadi Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), tapi mengajar dan memberikan pelatihan di seminar-seminar masih dilakoninya.
Begitupun dengan Bibit. Purnawirawan Polisi ini masih mengajar di sejumlah perguruan tinggi. Seperti di program pasca sarjana Universitas Negeri Jakarta khusus mengenai kajian ilmu kepolisian. Selain itu, Bibit juga mengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). "Lumayanlah dapat seperak dua perak, bisa beli bensin dan bayar supir," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Bibit mengaku pernah ditawari orang untuk menjadi komisaris. Namun ia tak memastikan apakah tawaran tersebut diterimanya atau tidak. "Ada yang menawarkan posisi komisaris, tapi saya punya syarat mengubah budaya menjadi antikorupsi. Kalau terima syarat itu, saya oke, karena jangan andalkan KPK melulu untuk memberantas korupsi," pungkasnya.
Info Hukum