hukumonline
Jumat, 08 Juni 2012
Advokat Dihukum Karena ‘Potong Kompas’
Berkirim surat langsung kepada pihak lawan tanpa melalui pengacaranya. Diskorsing enam bulan.
Ant
Dibaca: 2587 Tanggapan: 1

Majelis Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Jawa Timur memberikan sanksi kepada advokat senior Gedijanto alias Gede berupa pemberhentian selama enam bulan karena dinilai telah melanggar kode etik. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka oleh Majelis Kehormatan PERADI Jatim yang diketuai Trimoelja D. Soerjadi.

Menurut majelis, Gede selaku teradu dinyatakan terbukti melanggar Pasal 5 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia juncto Pasal 6 huruf b UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. "Menjatuhkan sanksi berupa memberhentikan teradu (Gedijanto) selama enam bulan," kata Trimoelja dalam sidang.

Dari sidang diketahui bahwa Gede dilaporkan ke Majelis Kehormatan terkait dengan sengketa lahan di Jalan Tanjungsari yang ditempati PT Cinderella Vila Indonesia (CVI) oleh Budi Kusumaningatik selaku kuasa hukum PT CVI. Gede dilaporkan karena pada 8 November 2011 mengirim surat ke Direktur PT CVI Chiang Chi Chen. Surat itu dikirimkan atas nama PT EMKL Pendawa yang merupakan klien Gede dan sedang berperkara dengan PT CVI.

Surat tersebut berisi permintaan kepada PT CVI agar mengosongkan lahan yang masih ditempatinya sebelum aparat mengosongkan secara paksa. Padahal saat itu, PT CVI telah menunjuk Atik –demikian Budi Kusumaningatik disapa- sebagai pengacaranya. Mereka juga saling mengetahui terkait dengan statusnya masing-masing.

Menurut majelis, perbuatan Gede tersebut melanggar pasal 7 huruf f Kode Etik Advokat Indonesia yang isinya apabila advokat mengetahui, bahwa seseorang telah menunjuk advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu terkait perkara tertentu hanya boleh dilakukan melalui advokat tersebut.

"Terbukti melanggar karena menulis surat langsung kepada klien pengadu," kata Trimoelja.

Bukan hanya itu, Gede juga dilaporkan karena tidak menunjukkan sikap saling menghormati dan menghargai sesama teman sejawat sebagai advokat. Bahkan Gede pernah menanggapi pernyataan Atik yang dikutip salah satu media dengan mengatakan pernyataan Atik tersebut merupakan pendapat yang mabuk.

Mendapati hal itu, majelis yang memeriksa pengaduan tersebut menyatakan Gede terbukti bersalah melanggar Pasal 6 huruf b UU  Advokat. Dalam pasal itu disebutkan bahwa advokat dapat dikenai sanksi jika berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya. "Karena teradu telah mengatakan pengadu mabuk," jelasnya.

Karena itulah, majelis menjatuhkan sanksi berupa larangan beracara selama enam bulan setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap. Majelis memerintahkan teradu untuk menyerahkan kartu tanda pengenal advokat yang dikeluarkan oleh PERADI.

Sementara itu, Gede merasa tidak puas dengan putusan itu dan langsung menyatakan banding. "Surat yang dikirim ke direktur PT CVI itu hanya somasi dan tidak terkait dengan perkara. Terserah saja, yang pasti saya banding," ujarnya.

Sementara itu, Budi Kusumaningatik enggan banyak berkomentar. Menurut Atik, sebagai manusia dia tak bisa menghakimi orang lain. "Apa pun, mereka tetap rekan," ujarnya.

Share:
tanggapan
rumusan perkara tertentuandy m 10.06.12 14:50
perkara tertentu adalah perkara yang sedang berjalan, sedangkan somasi terhadap eksekusi merupakan pertentangan konflik antara Tersomasi Mr Chiang Chi Chen dengan PT. EMKL Pendawa, jadi bukan kepentingan Advokat Budi sebagai kuasa Mr. Chiang Chi Chen betuul itu uji di banding

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.