hukumonline
Minggu, 10 Juni 2012
Fasilitas Penunjang Tak Jamin Kesejahteraan Pekerja
Sepanjang hak normatif pekerja belum dipenuhi.
Ady
Dibaca: 1457 Tanggapan: 0
Fasilitas Penunjang Tak Jamin Kesejahteraan Pekerja
Kendaraan yang disediakan PT Newmont Nusa Tenggara untuk mengangkut pekerja ke lokasi tambang. Foto: Ady

Kenyamanan lingkungan kerja adalah salah satu faktor yang dapat menunjang produktivitas kerja. Berkaitan dengan itu, pekerja di satu sisi butuh media untuk melepaskan rasa jenuh setelah beraktivitas setiap hari. Apalagi bila lokasi kerjanya berjauhan dengan tempat tinggal si pekerja, sehingga dibutuhkan asrama sebagai tempat melepas lelah setelah seharian bekerja.

Bisa jadi hal itu yang dipikirkan oleh PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT). Perusahaan tambang berskala internasional yang beroperasi di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu membangun fasilitas penunjang bagi 4200 pekerjanya. Sekitar 200 orang adalah pekerja perempuan.

Di wilayah PT NNT beroperasi setidaknya terdapat tiga titik utama kegiatan perusahaan yaitu di lokasi pelabuhan (port site), pertambangan (mining site) dan asrama (town site). Pelabuhan berfungsi sebagai akses masuk ke PT NNT lewat jalur laut. Pelabuhan bernama Benete itu menjadi jalur bagi pekerja yang menyeberang dari pelabuhan Kayangan yang berlokasi di Lombok Timur.

Jika pekerja menggunakan fasilitas kapal Ferry yang biasa digunakan masyarakat umum, waktu tempuh mencapai lebih dari dua jam. Untungnya, Newmont membangun pelabuhan khusus di Khayangan dan Benete untuk pekerja dan dilengkapi pula dengan kapal cepat yang beroperasi minimal dua kali sehari. Dengan menggunakan kapal cepat, waktu tempuh bisa dipangkas menjadi hanya satu jam.

Moda transportasi darat yang menghubungkan tiga titik utama kegiatan perusahaan juga disiapkan untuk memudahkan mobilitas para pekerja. Misalnya bus dan mobil. Sedangkan untuk angkutan udara, PT Newmont memiliki kapal berjenis amfibi yang berkapasitas delapan penumpang. Sayang, fasilitas itu bukan untuk pekerja, tapi untuk para pejabat pemerintah dan perusahaan.

Sedangkan di pertambangan yang berlokasi di Batu Hijau itu adalah tempat kerja bagi sebagian pekerja PT NNT. Walau bekerja di lokasi yang tergolong berbahaya karena di area pertambangan terbuka, para pekerja yang melaksanakan tugasnya dengan bantuan alat berat ini ditemani oleh sebuah hiburan. Yaitu siaran radio yang berisi program-program hiburan seperti musik, interaksi antara penyiar dengan pendengar, lelucon dan lainnya.

Humas Newmont, Ibrahim Ali Fauzi, mengatakan radio itu bersifat radio komunitas. Sehingga gelombangnya hanya dapat ditangkap di sekitar area pertambangan PT NNT.

Staf Humas Newmont yang lain, Baiq Idayani menambahkan di sekitar asrama tempat pekerja tinggal terdapat fasilitas penunjang berupa sarana hiburan dan olahraga. Misalnya tempat karaoke, lapangan bulu tangkis, futsal, sepakbola dan lainnya. Mengingat lokasi tambang ini tergolong tempat yang jauh dari pusat kota, maka di lingkungan asrama turut pula disediakan ATM dan mini market.

Walau memberikan berbagai fasilitas penunjang, bukan berarti perusahaan asal Amerika Serikat itu tidak pernah tersangkut masalah ketenagakerjaan. Sebelumnya, Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Tambang (SPAT) PT Newmont, Iwan Setiawan, mengatakan serikat pekerja yang ada di PT NNT pernah melakukan mogok kerja karena upah lembur mereka belum dibayar. Namun, di penghujung tahun 2011 perselisihan itu dapat diselesaikan lewat perjanjian bersama (PB).

Sebelum terjadi kesepakatan, upaya penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan itu sudah dilakukan lewat pengadilan hubungan industrial (PHI). Hakim PHI yang memutus perkara itu, menurut Iwan, memenangkan pihak perusahaan.

Iwan menduga hakim PHI yang menangani perkara tersebut telah melanggar UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pasalnya, majelis hakim yang memeriksa perkara sebanyak lima orang, terdiri dari tiga hakim karir dan dua hakim adhoc. Mestinya, majelis hakim yang memeriksa perkara hanya tiga orang yaitu satu hakim karir dan dua hakim adhoc.

Tidak puas dengan keputusan tersebut maka pihak pekerja melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, sebelum putusan kasasi keluar, PB sudah lebih dulu tercapai. Padahal, putusan kasasi dari MA, menurut Iwan, memenangkan pihak pekerja.

Selain itu, Iwan juga telah melaporkan kejanggalan yang terdapat pada sidang di PHI tersebut kepada pihak berwenang. Sayangnya, pihak pekerja sampai saat ini belum mendapat kejalasan mengenai pengaduan itu. “Kita sudah tanyakan tapi tidak ada jawaban,” kesal Iwan menjelaskan persoalan yang dihadapi pekerja PT NNT kepada hukumonline lewat telepon, Minggu (3/6).

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.