hukumonline
Minggu, 10 Juni 2012
Inilah Alasan MA Soal Grasi Corby
Presiden yang lebih banyak memberikan pertimbangan atas terbitnya grasi Corby.
ASh
Dibaca: 5755 Tanggapan: 6
Inilah Alasan MA Soal Grasi Corby
Demo penolakan granat soal grasi Corby. Foto: Sgp

Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan grasi kepada terpidana narkotika yang dikenal sebagai kasus “Bali Nine”, Schapelle Leigh Corby hingga kini masih menimbulkan perdebatan. Tak sedikit pihak menilai bahwa pemberian grasi terhadap terpidana narkotika sebagai langkah yang tidak bijak dalam upaya pemberantasan narkotika.

Alhasil, kebijakan itu menuai gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Jakarta (PTUN) yang diwakili Tim Kuasa Hukum Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat). Salah satunya, Yusril Ihza Mahendra.

Spesifik, Granat mendaftarkan gugatan atas Keppres No. 22/G Tahun 2012 tentang Pemberian Grasi kepada Corby ke PTUN Jakarta, Kamis (7/6) kemarin. Selain itu, Granat menggugat Keppres No. 23/G Tahun 2012 tentang Pemberian Grasi kepada Peter Achim Franz Grobmaan (warga negara Jerman) yang diterbitkan bersamaaan dengan Keppres Grasi Corby, tepatnya tanggal 15 Mei 2012.

Sebagaimana diketahui, sebelum memberikan grasi korting hukuman menjadi 15 tahun dari 20 tahun penjara, presiden terlebih dahulu meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA). Hal inidiatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 yang merumuskan “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.”

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur mengakui bahwa sebelum presiden memberikan grasi kepada Corby, presiden telah meminta pendapat MA. Hal ini memang telah diatur dalam UU Grasi dan UUD 1945.

Namun, apa yang disampaikan MA hanya sebatas pendapat yang sifatnya tidak mengikat. Selanjutnya, terserah presiden untuk memutuskan. “Tetapi, pendapat MA itu tidak mengikat, selanjutnya itu terserah presiden mau mengikuti atau tidak,” kata Ridwan saat dihubungi hukumonline, Sabtu (09/6).

Ia mengungkapkan alasan atau pendapat MA memberikan grasi kepada Corby demi alasan kemanusiaan. Karena itu, yang bersangkutan dikurangi hukumannya menjadi 15 tahun dari seharusnya 20 tahun. “Alasan kita sih singkat saja karena pendapat MA ini tidak mutlak harus diikuti presiden, tetapi memang pertimbangan kita harus ada yang waktu itu dilakukan oleh ketua kamar pidana khusus MA,” katanya.

Pertimbangan lainnya, berdasarkan laporan dari Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham bahwa Corby sering sakit-sakitan selama berada dalam rumah tahanan (rutan). “Laporan dari Kemenkumham yang bersangkutan sering sakit-sakitan selama dalam rutan,” ungkapnya.

Terkait pendapat MA soal grasi, tegas Ridwan, pendapat MA biasanya hanya singkat-singkat saja. Menurutnya, pertimbangan pemberian grasi yang lebih luas berada di tangan presiden. “Biasanya dalam hal pendapat pemberian grasi itu singkat saja, lebih banyak pertimbangan presiden yang digunakan,” tegasnya.

Untuk diketahui, dengan diberikan grasi lima tahun kepada Corby lewat Keppres No. 22/G Tahun 2012 tanggal 15 Mei 2012, hukuman Corby berkurang dari 20 tahun penjara menjadi 15 tahun penjara. Corby menjadi terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Bali sejak tanggal 9 Oktober 2004.

Warga negara Australia ini pernah mendapat remisi sejak tahun 2006 sampai 2011. Total remisi yang diperoleh Corby hingga tanggal 15 Mei 2012 adalah 25 bulan. Akan tetapi, tahun 2007 Corby tercatat tidak mendapat remisi karena melakukan pelanggaran membawa handphone.

Dengan demikian, apabila menggunakan rumusan baku yakni dua per tiga menjalani masa hukuman, kemungkinan Corby akan mendapatkan pembebasan bersyarat (PB) pada tanggal 3 September 2012. Dengan catatan, memenuhi syarat administratif dan kualitatif yaitu tidak pernah melakukan pelanggaran, berkelakuan baik, menaati program pembinaan, dan sebagainya.

Share:
tanggapan
SebaliknyaM. Arie Herdianto 29.12.12 22:07
Justru dengan diberikannya grasi ini (dg alasan kemanusiaan), maka masa depan generasi penerus bangsa ini akan seperti apa lagi? justru hukuman berat dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku lain utk berpikir seribu kali sebelum membawa barang haramnya ke Indonesia,saya rasa grasi kali ini tidak tepat dalam mendukung upaya pemerintah utk menindak tegas pelaku extraordinary-crime
Keppres No.22/G tahun 2012Sugiarto 01.12.12 13:15
Kepresnya mana? gak jelas...!?
Pembohongan PublikAndar 05.07.12 11:05
Saya ANDAR M SITUMORANG, S.H Pimpinan Government Against Corruption & Discrimination menggugat Keppres No. 22/G/th.2012 tanggal 15 Mei membatalkan Grasi Corby terdaftar perkara No. 89/G/2012/PTUN-JKT tanggal 4 Juni 2012 (mendahului tiga hari yusril maqdir cs mewakili Granat daftarkan gugatannya perkara No. 92/G/2012/PTUN-JKT tanggal 7 Juni 2012) merasa perlu mengingatkan kepada Yusril yang mengaku Profesor (di back up ekspose berita oleh group MNC) untuk tidak menyesatkan, jujur narasumber memberikan pemberitaan yang benar sesuai fakta persidangan PTUN yang masih dipimpin hakim tunggal Yudi Martono Wahyunadi atau materi perkara gugatan granat belum diperiksa 3 (tiga) majelis hakim masih dalam Formalitas yudisial/Process Dismisall belum memeriksa materi perkara yakni Grasi Hak prerogratif presiden atau bukan. Apa susahnya she Dek YUSRIL jujur ngaku gugatan ditolak vide berita metrotvnews.com Rabu, 20 Juni 2012 akan jelas berita : 1.Hakim menolak gugatan Yusril perkara No. 92/G/2012/PTUN-JKT tanggal 7 Juni 2012 dengan alasan hakim PTUN telah menerima gugatan yang sama dari penggugat Andar M Situmorang, SH cs pimpinan GAC&D penggugat Perkara No. 89/G/2012/PTUN-JKT tanggal 4 Juni 2012 membatal Grasi Corby (Australia), Grasi Peter A F Grobmann (Jerman) dan Grasi Indra Bahrun Tamang (Nepal). 2.Agar Yusril cs mengerti hukum acara bila masih diperiksa hakim tunggal berarti masih memeriksa Formalitas Yudisial/Process Dissmisal, bila diperiksa 3 (tiga) majelis hakim berarti memeriksa materi perkara tentang Grasi. Makanya Yusril cs belajar beracaralah beli buku hukum acara TUN disenen 3buku Rp. 10000 3.Prof Yusril Ihza Mahendra ternyata belum Advokat namanya tidak terdaftar di website resmi PERADI silahkan di cek. Sehingga perkara yang diwakilinya CACAT HUKUM atau HARUS DIBATALKAN DEMI HUKUM 4.Bila ada kritik, saran dan pendapat memajukan Hukum di tunggu dengan senang hati di andarsitumorang_partners@yahoo.co.id an Andar M Situmorang Nabonggal hub cellular 0817156833 (sejak thn 1999 tidak pernah ganti)
Keppres No.22/G tahun 2012Sugiarto 01.12.12 13:13
Bisa dilampirkan tidak ya Kepresnya itu, biar masyarakat bisa menilai pertimbangan pemberan grasi, orang kepresnya aja tidak ada di analisa gmana?
berpengaruh terhadap hubungan kedua negararoy martin hasibuan 11.06.12 14:24
Memang benar bahwa narkotika adalah musuh bersama,dalam prakteknya memang narkotika masih sangat mudah untuk kita temui,contoh kecilnya saja masih banyak kita temukan di lingkungan2 masyarakat,di gang2 rumah pemukiman bahkan sampai di diskotik.akan tetapi dalam permasalahan grasi ini kita harus memikirkan secara tenang dan lebih dalam lagi,kita lihat aspek hubungan kedua negara yg dimana ada juga narapidana indonesia di negara lain yg dimana apabila kita memberikan grasi itu ada yang namanya timbal balik juga terhadap narapidana indonesia di luar negeri,jadi menurut saya pemberian grasi saat ini sudahlah sangat tepat dan memiliki nilai pertimbangan yang sangat berdampak dikemudian hari terhadap kedua negara.(ini hanyalah sebuah pendapat pribadi saya) terimahkasih
Gugatmas abduh 11.06.12 09:54
Terlepas pro dan kontra, paling tidak pengajuan gugatan ini akan menghasilkan putusan yang memperjelas untuk apa grasi diberikan, tidak masalah itu perkara pidana apapun....yurisprudensi tetap nantinya...(terpidana lainnya)
kurang kerjaan sajaandy m 10.06.12 14:36
grasi tidak menghapus kesalahan dan justru mengakui kesalahan dan mohon ampun dan keringanan hukuman, kenapa kok diributkan? bang Yuzriel

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.