DPR masih dinilai sebagai lembaga paling banyak melakukan praktik korupsi. Sejumlah anggota DPR yang terjerat kasus korupsi memperkuat penilaian itu. Status DPR sebagai sarang korupsi juga diperkuat hasil survei terbaru Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS). Di nomor urut berikutnya setelah DPR adalah perpajakan dan kepolisian.
Menjaring 2.192 responden, survei SSS menyimpulkan 47 persen responden menyatakan DPR sebagai lembaga paling korup dibanding lembaga lain di Indonesia. Penelitian dilakukan di 33 provinsi selama sepuluh hari pada pertengahan Mei lalu. “Opini publik mengatakan DPR korup, mari kita konfirmasi ternyata hasilnya sama dengan analisis awal,” ujar peneliti SSS, Ary Nurcahyo dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (09/6) kemarin.
Menurut Ary, DPR memiliki kekuasaan untuk menentukan dan menyetujui anggaran yang diajukan pemerintah. Karena itulah, DPR memiliki kekuatan untuk intervensi perencanaan anggaran yang diajukan pemerintah. “Korupsi ada di mana-mana, tapi di DPR ada kerakusan dan kita sudah muak. Di kasus Hambalang dari penentuan anggaran, siapa yang kerjakan itu sudah diatur di Banggar (Badan Anggaran, red),” ujarnya.
Seharusnya DPR menjadi ‘sapu bersih’ terhadap lembaga pemerintahan. Sebab, DPR memiliki kewenangan untuk memanggil lembaga terkait. Sebaliknya yang terjadi, DPR justru ‘main mata’ terhadap anggaran proyek yang diajukan pemerintah. Menurut Ary, masyarakat sudah apatis dengan ulah anggota dewan yang kerap tersandung dengan urusan hukum. Terlebih lagi, kata dia, budaya korupsi sudah menjadi bahaya laten. “Jadi DPR itu harusnya seperti sapu bersih, DPR bisa masuk ke polisi, ke kejaksaan, DPR bisa masuk ke kamar-kamar lain,” imbuhnya.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan rumus korupsi adalah kekuatan ditambah kesempatan dikurangi lemahnya kontrol dan minimnya transparan.
Kekuasaan anggaran pada DPR terlampau besar. DPR semestinya dapat mengawasi anggaran negara yang diajukan pemerintah. Bukan sebaliknya ‘main mata’ demi keuntungan sekelompok orang. “Memang anggota DPR rakus. Banyak anggota DPR yang sudah kaya raya, malah memanfaatkan untuk dapat kekayaan,” kataSebastian.
Sebastian tidak menampik kemungkinan main mata antara pemerintah dan DPR dalam penyusunan anggaran, apalagi berkaitan dengan pembiayaan proyek. Ia mendukung upaya pembersihan DPR. “Kita bersihkan DPR, agar bersih. Kalau bersih, polisi dan kejaksaan akan bersih. Kaporli dan Kejagung dapat dipanggil kapanpun,” imbuhnya.
Taslim Chaniago mengaku heran dengan hasil survei tersebut. Namun begitu, menurut anggota Komisi III DPR itu, survei SSS menjadi cambuk bagi anggota dewan lainnya agar tidak melakukan korupsi. Dia mengakui untuk melakukan perubahan sistem di lingkaran gedung Senayan itu terlampau sulit. Dia mencontohkan, anggota Dewan yang ingin mempertahankan kursinya bukan mustahil melakukan praktik kotor.
Politisi Partai Amanat Nasional itu mengakui citra DPR buruk di mata masyarakat. Karena itu, dia mengimbau agar anggota dewan bekerja lebih baik lagi dan tidak terlena dengan arus budaya korup. “Karena kebutuhan ‘need money’ itu sangat besar. Keinginan untuk bertahan sangat kuat, karena sistem untuk mempertahankan tidak diatur,” kilahnya.
Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani mengatakan selain DPR dapat menjadi ‘sapu bersih’ sama halnya lembaga kepolisian dan kejaksaan. Sayang, kedua lembaga pun tercoreng dengan ulah oknum. Walhasil lembaga penegak hukum tak dapat melakukan ‘sapu bersih’ secara maksimal.
Menurut Dewi, partai politik yang tidak kuat pendanaan, kader partai akan melakukan berbagai upaya untuk dapat membiayai kendaraan politiknya. Karena itu dia berpandangan agar anggota Dewan memiliki strategi tidak terlena dengan arus budaya korup. “Bagaimana kita punya strategi untuk memotong mata rantai, sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang radikal,” pungkasnya.
Info Hukum