hukumonline
Senin, 11 Juni 2012
KPK dan IDI, Kerjasama Menilai Sakit
Penilaian IDI bersifat final guna mengurangi hambatan penegakan hukum.
fat
Dibaca: 1021 Tanggapan: 0
KPK dan IDI, Kerjasama Menilai Sakit
Ketua KPK Abraham Samad (kanan) katakan, KPK dan IDI kerjasama menilai sakit yang dilakukan para saksi, tersangka maupun terdakwa. Foto: Sgp

 

KPK tak mau repot lagi terjebak dengan alasan sakit bagi para saksi, tersangka, maupun terdakwa korupsi sehingga menunda proses penegakan hukum. Karena itu, Senin (11/6), KPK dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU).


Kerja sama terutama mengenai bagaimana penilaian medis terhadap saksi, tersangka dan terdakwa yang sakit dan perkaranya ditangani KPK. Dokumen MoU ditandatangani ketua KPK, Abraham Samad dengan Ketua IDI Priyo Sidipratomo, Senin (11/6).


Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, “MoU ini untuk mencegah terjadinya kebohongan yang dilakukan para saksi, tersangka maupun terdakwa.”


Dia sampaikan ada kecenderungan orang yang akan diperiksa KPK bertindak secara tidak wajar. Semisal pura-pura sakit, pura-pura pingsan. Karena itu KPK membutuhkan keterangan lebih objektif dari ahli di bidang kedokteran.


Kerja sama ini memuat dua hal penting. Pertama, KPK dapat meminta IDI menunjuk dokter atau dokter spesialis untuk mengkaji dan memberikan keterangan tertulis mengenai kelayakan medis guna kepentingan proses penyidikan atau persidangan. Hal sama juga berlaku untuk para saksi, tersangka ataupun terdakwa yang menolak memberikan keterangan dengan alasan sakit tanpa ada surat keterangan dan diagnosis dari dokter.


Kedua, terkait second opinion. Intinya, atas permintaan KPK, IDI dapat menunjuk dokter untuk memberikan pendapatnya berdasarkan data atau hasil pemeriksaan kesehatan dokter sebelumnya untuk kepentingan penilaian medis. “Secara tertulis dokter yang ditunjuk IDI juga memberikan penjelasan atas surat keterangan hasil penilaian medis dan second opinion tersebut untuk kepentingan KPK," ujar Abraham.


Ketua IDI Priyo Sidipratomo mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman menjadikan organisasi profesi dokter sebagai bagian dari agenda pemberantasan korupsi. Sebagai institusi yang paham bidang kedokteran, IDI memiliki tugas untuk menjaga mutu dokter-dokter di Indonesia.


Atas dasar itu pula, Priyo pun memerintahkan jajaran IDI di daerah untuk siap membantu KPK. “Ketua IDI cabang harus bantu KPK di level-level kotamadya."


Kontribusi yang bisa diberikan IDI ke KPK salah satunya dengan mempersiapkan dokter-dokter spesialis untuk dimintai pendapatnya terkait kondisi medis dari seseorang yang dimintakan oleh lembaga antikorupsi tersebut. Meski begitu, penilaian medis dari dokter pribadi tetap bisa dilakukan oleh saksi, tersangka maupun terdakwa di KPK.


"Merujuk penilaian medis dokter pribadi, oleh karena itu kita butuh second opinion. Teman-teman dari IDI (siap) berikan dokter maupun dokter spesialis untuk memberikan second opinion," tutur Priyo. Menurutnya, seluruh keputusan penilaian medis yang dikeluarkan institusinya bersifat final.


Priyo menegaskan, jika ke depan ditemukan manipulasi hasil medis yang dikeluarkan baik oleh dokter pribadi maupun dokter second opinion yang ditunjuk IDI, institusinya akan memberikan sanksi tegas. Yakni, dengan mencabut izin praktik yang bersangkutan. "IDI punya wewenang sanksi, mencabut rekomendasi yang bersangkutan tidak bisa praktik dokter lagi," ujarnya.


Begitupun juga jika hasil medis yang dikeluarkan oleh dokter tersebut ternyata berimplikasi ke terhambatnya penanganan kasus di KPK, IDI menyerahkan proses tersebut ke lembaga antikorupsi itu. "Kami serahkan proses itu ke aparat penegak hukum," pungkasnya.


Catatan hukumonline, sejumlah tersangka maupun terdakwa yang kasusnya ditangani KPK pernah mengeluhkan sakit. Misalnya saja, Nunun Nurbaeti yang menderita amnesia yang dikuatkan dengan analisis medis dokter pribadinya. Bukan hanya itu, keluhan sakit juga pernah dilakukan terdakwa suap wisma atlet, M Nazaruddin. Berkali-kali di persidangan, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu mengeluhkan sakit hingga dibawa ke rumah sakit.


Hal yang sama juga pernah dilakukan tersangka penerima suap dalam pembahasan anggaran di Kemenpora dan Kemendiknas, Angelina Sondakh. Anggota Komisi X DPR yang kini ditahan di Rutan Salemba cabang KPK ini mengaku tulang bahunya yang dulu pernah tergeser, mulai terasa sakit lagi. Ia berharap, tulang bahunya tersebut dapat segera dioperasi.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.