hukumonline
Rabu, 13 Juni 2012
Polisi Lamban Tangani Laporan tentang Anggota DPR
Polisi berdalih butuh izin presiden terlebih dahulu.
Rfq
Dibaca: 959 Tanggapan: 0
Polisi Lamban Tangani Laporan tentang Anggota DPR
Anggota Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho. Foto: Sgp

Hampir seminggu setelah laporan Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) masuk, polisi belum memeriksa satu pun dari lima anggota DPR yang dilaporkan. Meskipun isunya sederhana, polisi baru pada tahap ‘mempelajari’ laporan.

Anggota Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho menyayangkan sikap Polri yang terkesan lamban. Emerson berharap laporan KPP ditindaklanjuti segera mengingat kasus yang menjadi dasar pelaporan sudah mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta. “Memang payah mereka (polisi-red),” tulis Emerson melalui pesan singkat.

Pekan lalu, KPP melaporkan Azis Syamsudin (Partai Golkar), Nasir Djamil dan Abu Bakar Al Habsyi (PKS), Ahmad Yani (PPP), dan Syarifuddin Suding (Hanura) ke Mabes Polri. Jamil Mubarok, anggota Koalisi menilai kelima anggota Komisi Hukum DPR itu melakukan intervensi terhadap pengadilan. Intervensi itu berlangsung setelah kunjungan kelima terlapor ke Semarang, sekaligus memprotes pemindahan sidang Soemarmo, Walikota Semarang, ke Pengadilan Tipikor Jakarta.

Laporan ini seharusnya menjadi pelajaran bagi anggota DPR agar dalam menjalankan fungsi pengawasan mengetaui batas-batasnya. Namun tindak lanjut laporan itu belum pasti berujung ke proses hukum. Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Saud Usman Nasution, berkilah polisi wajib mendapatkan izin presiden terlebih dahulu sebelum memeriksa para anggota Dewan. Hingga kini, polisi baru mempelajari laporan. “Kita sedang pelajari laporan pelapor,” ujarnya, Rabu (13/6).

Izin presiden sebagai syarat pemeriksaan anggota Dewan disinggung dalam Pasal 106 ayat (1) UU No.22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.Pasal ini menyebutkan “Dalam hal anggota MPR, DPR, dan DPR diduga melakukan perbuatan pidan, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari presiden”.

Polri, kata Saud, enggan melangkahi atau menabrak kewajiban tersebut. Polisi tidak mungkin memeriksa para terlapor sebelum izin presiden turun. Namun Saud tak merinci apakah Polri sudah mengajukan permohonan izin atau belum. Kalaupun ada, Saud mewanti-wanti status kelima terlapor adalah saksi

Polisi memeriksa pelapor terlebih dahulu. “Kita perlu dalami, kita periksa saksi-saksi pelapor. Tapi saya tidak tahu siapa yang sudah diperiksa,” imbuhnya.

Laporan ini melahirkan perdebatan antara pelapor dan para terlapor. Di berbagai forum, anggota Dewan yang dilaporkan menyebut kunjungan itu sebagai bentuk fungsi pengawasan. Komisi III DPR menerima pengaduan masyarakat atas kejanggalan pemindahan sidang Walikota Semarang ke Jakarta.

Nasir Djamil menjelaskan permintaan pemindahan sidang itu berasal dari KPK. Alasannya karena keamanan yang tak kondusif dan ada kekhawatiran tersangka –Wali Kota Semarang- menggunakan kekuasaan politiknya untuk mempengaruhi persidangan. “Alasan terakhir ini jelas merendahkan pengadilan,” ujarnya.


Nasir menunjuk Pasal 85 KUHAP, yang merumuskan:“Dalam hal keadaan daerah tidak mengijinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua PN atau kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Makhamah Agung (MA) mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain daripada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud.”

Hasil temuan di lapangan, Nasir mengungkapkan bahwa usul bukan berasal dari Ketua PN atau Kepala Kejaksaan Negeri Semarang, melainkan berasal dari KPK. “Surat Ketua PN dan Kajari hanya menyatakan mereka tak keberatan sidang dipindah ke Jakarta, tetapi usulannya berasal dari KPK. Ini kan bertentangan dengan Pasal 85 KUHAP,” pungkasnya.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.