hukumonline
Rabu, 13 Juni 2012
Ahli: Pulau Berhala Masuk Kepri
Pengujian UU ini tidak terkait konstitusionalitas norma, sehingga bukan kewenangan MK.
ASh
Dibaca: 1742 Tanggapan: 1
Ahli: Pulau Berhala Masuk Kepri
Sidang lanjutan pengujian UU Pembentukan Kabupaten Lingga di ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Foto: ilustrasi (Sgp)

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Guntur Hamzah berpendapat pengujian Pasal 5 ayat (1) huruf c UU No. 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga tidak terkait persoalan konstitusionalitas norma. Sebab, ada konflik/pertentangan norma antara pasal itu dengan Penjelasan Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.

“Persoalannya, terletak pada legalitas Penjelasan Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau,” kata Guntur saat memberi keterangan sebagai ahli dalam sidang lanjutan pengujian UU Pembentukan Kabupaten Lingga di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (12/6).

Penjelasan Pasal 3 UU Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyebutkan, “Kabupaten Kepulauan Riau dalam UU ini, tidak termasuk Pulau Berhala…

Menurut Prof. Guntur, konflik norma antara Pasal 5 ayat (1) UU Pembentukan Kabupaten Lingga, khususnya frasa “Selat Berhala” dan Penjelasan Pasal 3 Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau yang memuat norma baru menimbulkan ketidakpastian hukum. Penjelasan Pasal 3 UU Pembentukan Provinsi Kepri memuat norma baru yang tidak memasukkan Pulau Berhala menjadi bagian Kepri, sementara Pasal 5 ayat (1) huruf c menyebutkan Pulau Berhala bagian Kabupaten Lingga, Kepri. Selain itu, Penjelasan Pasal 3 itu tidak konsisten dengan batang tubuh Pasal 3-nya, sehingga terjadi konflik norma.

Mengacu pada asas lex posteriori derogat legi priori (UU yang baru mengesampingkan UU yang lama), Penjelasan Pasal 3 UU Pembentukan Provinsi Kepri kehilangan legalitas. Bahkan, dari perspektif Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Penjelasan Pasal 3 itu dianggap inkonstitusional karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil.

Hal ini, kata Guntur, menjadi jelas, menurut Pasal 5 ayat (1) huruf c itu (aspek legalitas) Kabupaten Lingga Kepri berwenang atas Pulau Berhala. Dalam peta wilayah administrasi Provinsi Kepri tergambar Pulau Berhala masuk wilayah administrasi Kecamatan Singkep, Kabupaten Riau, Kepri. Sedangkan Desa Berhala terletak di Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepri. “Pernyataan ini tidak hanya ditunjang dokumen resmi, tetapi secara historis, sosiologis, dan kondisi faktual,” ujar ahli yang sengaja dihadirkan pihak terkait I (Provinsi Kepri) ini.

Hal itu sejalan dengan pendapat MA lewat putusan MA No. 49/P/HUM/2011 yang menyebutkan UU Pembentukan Kabupaten Lingga, Desa Berhala masuk dalam wilayah Kabupaten Lingga, Kepri. Dalam amar putusan, MA membatalkan Permendagri No. 44 Tahun 2011 karena dianggap bertentangan dengan UU No. 31 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2002, UU No. 54 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011. “Karena itu, Pasal 5 ayat (1) huruf c sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945,” ujar Prof. Guntur.

Hal senada disampaikan ahli pihak terkait I lainnya, Prof H.A.S Natabaya. Mantan hakim konstitusi ini menilai berdasarkan Penjelasan Pasal 3 UU Pembentukan Provinsi Kepri telah membuat norma baru yang melanggar UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. “Penjelasan dari suatu undang-undang tidak boleh melahirkan norma baru, tetapi hanya memberikan penjelasan,” kata Natabaya.

Menurut Natabaya, mengacu pada putusan MK No. 011/PUU-III/2005 penjelasan pasal tidak boleh membentuk norma baru yang mengaburkan norma yang terkandung dalam norma pasal yang dijelaskan. “Sangat jelas para pemohon telah menguji UU dengan UU, sehingga bukan menjadi kewenangan MK,” katanya.

Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jambi yakni Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, Effendi Hatta, Zumi Zola Zulkifli (Bupati Tanjung Jabung Timur), Romi Hariyanto, Meiherriansyah, Abidin, Junaidi, Kalil, Hasip Kalimuddin Syam, Sayuti dan R. Muhammad memohon pengujian pasal 5 ayat (1) huruf c UU Pembentukan Kabupaten Lingga.

Permohonan ini terkait klaim pemohon atas Pulau Berhala yang telah ditetapkan bagian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) lewat putusan uji materi Permendagri No. 44 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala tanggal 16 Februari 2012. Majelis hakim agung membatalkan Permendagri itu yang sebelumnya menetapkan Pulau Berhala merupakan bagian wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi.

Pemohon meminta UU Pembentukan Kabupaten Lingga atau setidaknya pasal 5 ayat (1) huruf c UU itu yang menyebutkan Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah sebelah selatan berbatasan dengan Laut Bangka dan Selat Berhala dibatalkan. Kemudian Pulau Berhala ditetapkan sebagai wilayah Jambi dengan menetapkan secara teknis batas koordinat wilayah agar menjadi jelas.

Secara sosiologis pemberian nama Berhala merupakan nama orang Jambi, bukan Kepri. Secara geografis, letak pulau lebih dekat ke Jambi dibanding ke Lingga. Selain itu, palung laut lebih dekat ke Tanjung Jabung Timur. Landas kontinen pun lebih dekat ke daratan Jambi.

Share:
tanggapan
pulau berhala........ 13.06.12 22:56
saya mendukung keputusan diatas...saya seorang guru yang bertugas dipulau ini..masyarakat yang ada dipulau berhala hampir mayoritas adalah berasal dari kec.singkep kab.lingga. hanya ada 2 KK yang asli jambi..seluruh infrastruktur pemerintah juga dari kepri..

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.