hukumonline
Minggu, 17 Juni 2012
Proses Hilirisasi Akibatkan Penerimaan Bea Keluar Rendah
Dirjen Bea Cukai mengklaim rendahnya bea keluar menunjukkan hal yang positif.
YOZ
Dibaca: 1126 Tanggapan: 0
Proses Hilirisasi Akibatkan Penerimaan Bea Keluar Rendah
Dirjen Bea Cukai Agung Kuswandono. Foto: Sgp

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengakui pencapaian bea keluar sampai Mei 2012 hanya sebesar 37,39 persen. Angka itu lebih rendah dari target proporsional sesuai dengan APBNP 2012. Salah satu penyebabnya adalah proses hilirisasi yang berjalan untuk sektor industri komoditas.  Hal ini disampaikan Dirjen Bea Cukai Agung Kuswandono, di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/6).


Menurut Agung, rendahnya bea keluar saat ini menunjukkan hal yang positif. Meski tujuan diberlakukannya bea keluar untuk penerimaan negara, namun yang lebih penting adalah tersedianya pasokan barang dan bahan di dalam negeri. “Kita berupaya menjaga pasokan dalam negeri yang memiliki fungsi dan nilai tambah,” tuturnya.


Selain itu, ia mengakui program insentif bea masuk ditanggung pemerintah (BM DTP) juga belum menarik minat pengusaha. Padahal target pemerintah atas BM DTP tahun ini sebesar Rp600 miliar, namun realisasinya hingga Mei 2012 masih nol. Hal ini disampaikan Dirjen Bea dan Cukai Agung Kuswandono di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/6).


Agung mengatakan, penerapan BM DTP masih menemui masalah. Hal ini disebabkan meluasnya produk yang bebas bea masuk pasca penerapan perjanjian perdagangan bebas ASEAC-China (ASEAN- China Free Trade Agreement/ACFTA).  


Untuk diketahui, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. PER 23/PMK.011/2012 dinyatakan, BM DTP dapat diberikan atas impor barang dan bahan dengan ketentuan sebagai berikut; a. Barang dan bahan belum diproduksi di dalam negeri.


b. Barang dan bahan sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan. c. Barang dan bahan sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.


Direktur Teknik Kepabeanan DJBC Heri Kristiono menambahkan, DJBC akan memastikan kandungan sejumlah mineral yang akan diekspor oleh pengusaha. Caranya, seluruh produk ekspor harus dilindungi laporan dari surveyor, seperti Sucofindo atau Surveyor Indonesia.


Surat hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh surveyor tersebut, akan menjadi referensi dan dokumen penunjang bagi eksportir bijih mineral yang diberikan kepada pengawas ekspor DJBC.


Jika DJBC meragukan surat hasil pemeriksaan surveyor, maka DJBC akan mengambil contoh bijih mineral untuk diperiksa kembali di Balai Identifikasi dan Pemeriksaan Bea Cukai. Tentunya hal itu berdasarkan persetujuan dari pihak eksportir.


“Hasil pemeriksaan dari balai tersebut bisa menentukan apakah kadar bijih mineral sesuai dengan yang tertera di surat surveyor atau tidak,” ujarnya.


Menurut Heri, hal itu berguna untuk menyesuaikan tarif bea keluar yang berlaku bagi bijih mineral tertentu setelah terbitnya PMK No. 75 Tahun 2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar. Peraturan tersebut nantinya menetapkan sebanyak 65 jenis barang tambang dan mineral dikenakan bea keluar ekspor sebesar 20 persen.


Selain mengatur bea keluar bijih mineral, PMK ini juga mengatur bea keluar untuk kulit dan kayu, biji kakao, kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya.  

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.