hukumonline
Rabu, 20 Juni 2012
Syarat Perusahaan Outsourcing Akan Diperketat
Diusulkan agar perusahaan outsourcing menyetor sejumlah dana sebagai garansi bila ada kasus ketenagakerjaan.
Ady
Dibaca: 2432 Tanggapan: 2
Syarat Perusahaan Outsourcing Akan Diperketat
Syarat Perusahaan Outsourcing akan diperketat. Foto: Sgp

 

Hampir seluruh pekerja di Indonesia menjadikan outsourcing sebagai momok menakutkan. Pasalnya outsourcing identik dengan ketiadaan perlindungan, sehingga pekerja dapat diputus hubungan kerja (PHK) begitu saja tanpa ada kompensasi pesangon yang jelas. Selain itu lemahnya pengawasan ketenagakerjaan atas praktik outsourcing menjadi salah satu faktor yang menyebabkan mandulnya penegakan hukum ketenagakerjaan.

Hal itu diakui Kepala Subdit Perjanjian Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Hendri Alizar. Dia menyebut banyak perusahaan outsourcing yang tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan terkait outsourcing.

Misalnya dalam melaporkan perjanjian kerja antara perusahaan outsourcing dengan pekerja outsourcing. Padahal dengan laporan itu pihak Disnakertrans/Kemenakertrans dapat mengetahui apakah perusahaan outsourcing itu melakukan pelanggaran hukum ketenagakerjaan atau tidak. Bahkan ada juga perusahaan outsourcing yang tidak memiliki izin dari Kemenakertrans.

Sayangnya, Kemenakertrans di pusat ataupun dinas tenaga kerja di daerah tidak dapat melakukan pengawasan secara maksimal. Salah satu kendala terbesar yang dihadapi menurut Hendri adalah minimnya tenaga pengawas ketenagakerjaan.

Hendri mengatakan Kemenakertrans butuh bantuan dari para pemangku kepentingan untuk melakukan pengawasan terhadap praktik outsourcing. Salah satunya adalah serikat pekerja. Ketika ditanya berapa banyak perusahaan outsourcing yang sudah ditindak karena melanggar regulasi yang berlaku, Hendri mengatakan belum memiliki data pasti.

Namun yang jelas menurutnya, terdapat sanksi jika perusahaan outsourcing melakukan pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Salah satu bentuk sanksinya adalah pencabutan izin sebagaimana diatur dalam Kepmenakertrans No. 101/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh. Bahkan jika terbukti terdapat pelanggaran, maka hubungan kerja dapat beralih dari perusahaan outsourcing ke perusahaan pemberi kerja.

Mengacu putusan MK Nomor 27/PUU-IX/2011 tentang Outsourcing, Hendri menyebut Kemenakertrans telah menindaklanjutinya dengan menerbitkan sejumlah ketentuan. Selain Surat Edaran, pemerintah menerbitkan keputusan yang membentuk Komite Pengawas Ketenagakerjaan. Komite yang terdiri dari unsur pemerintah, pekerja dan pengusaha itu salah satu fungsinya melakukan pengawasan terhadap praktik outsourcing.

Selain itu Hendri juga menegaskan pemerintah sedang membahas peraturan lainnya terkait tentang outsourcing. “Sekarang sedang disempurnakan Kepmenakertrans No.101/2004 dan No.220/2004,” kata Hendri kepada hukumonline usai diskusi di Jakarta, Selasa (19/6).

Lebih lanjut, Hendri menjelaskan nantinya ketika perusahaan outsourcing tidak lagi mendapat pekerjaan dari perusahaan pemberi kerja maka perusahaan outsourcing harus menjamin hak pekerja. Ketika perusahaan outsourcing tidak dapat menjamin hak pekerja, maka harus dibuat ketentuan untuk mengatur penyelesaiannya. Itulah salah satu hal yang sedang dibahas dalam revisi kedua Kepmenakertrans terkait outsourcing tersebut.

Mengingat tanggung jawab perusahaan outsourcing begitu besar, karena menyangkut nasib pekerja, maka ke depan Hendri berharap Kemenakertrans dapat menerbitkan peraturan lain yang mengatur secara ketat tentang outsourcing. Salah satu usulannya adalah agar dibentuk bank garansi yang berfungsi sebagai jaminan jika perusahaan outsourcing melakukan pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Terutama yang menyangkut hak pekerja.

Selain itu, Hendri mengatakan ada juga usulan syarat lain supaya outsourcing yang ada di Indonesia dikelola secara profesional dan berkualitas. Misalnya perusahaan outsourcing harus berbadan hukum yang jelas, mulai dari infrastruktur dampai SDM yang mengelola perusahaan tersebut. “Perusahaan outsourcing itu harus jelas,” kata dia.

Pada kesempatan sama, Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Subiyanto Pudin mengatakan pemerintah lemah dalam melakukan pengawasan atas praktik outsourcing, begitu pula dengan penegakan hukum ketenagakerjaan. Bahkan di perusahaan-perusahaan BUMN/BUMD yang merupakan milik pemerintah, tak jarang ditemukan bentuk-bentuk pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Misalnya dipekerjakan secara kontrak selama bertahun-tahun, serta menggunakan outsourcing yang cenderung melanggar hukum ketenagakerjaan.

Padahal, mengingat perusahaan milik pemerintah, Subiyanto melanjutkan, seharusnya memberikan contoh yang baik dalam menerapkan hukum ketenagakerjaan. “Pemerintah sendiri melanggar aturan dalam praktik outsourcing,” jelas Subiyanto.

Share:
tanggapan
harus dimana mencari nafkahritarismayanti 11.07.12 11:17
bagi kami dioutsourching ataupun kontrak PT yang jelas kami mau kerja, sekarang karena demo tidak boleh outsourching kenapa kami 10 orang ini kena imbasnya,intinya kami mau kerja kembali bukan kami yang harus diputus nafkah kami ikhlas ada dimanapun yang penting kami kerja tolong bantulah kami
outsourcing adalah kesalahan pemerintahjoni 21.06.12 11:47
outsourcing dilegalkan dijaman pemerintahan megawati melalui uu. jadi permasalahannya ya memang dari pemerintah. kalau ingin tidak ada demo dan melaksanakan uu tenaga kerja sesuai amanah uud 1945. cabut aja uu-nya atau diganti karena sepenuhnya tanggung jawab pemerintah. gitu aja kok repot.

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.