hukumonline
Rabu, 20 Juni 2012
KPK Berniat Meminta Sumbangan dari Masyarakat
Niat ini akan dilaksanakan, bila DPR masih terus menolak rencana pembangunan gedung baru KPK.
Ali
Dibaca: 1323 Tanggapan: 0
KPK Berniat Meminta Sumbangan dari Masyarakat
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Foto: Sgp

 

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto akhirnya mengeluarkan uneg-unegnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR. Ia mengkritik sikap para Anggota Komisi III yang terkesan tidak konsisten, meminta agar KPK memperkuat SDM, tetapi tak mendukung secara konkret penguatan infrastruktur KPK.

Awalnya, sejumlah anggota Komisi III mempertanyakan beberapa posisi di KPK seperti deputi pencegahan dan deputi penindakan yang masih lowong. Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin mengutarakan sudah berulang kali meminta KPK mengisi orang yang tepat untuk mengisi posisi ini. “Kenapa sulit sekali, tak perlu mencari yang sempurna. Tak ada manusia yang sempurna,” tambah Anggota Komisi III Ahmad Yani di ruang rapat Komisi III, Rabu (20/6).

Bambang menjelaskan rencananya pos-pos yang lowong itu akan diisi pada awal Juli atau akhir Juli 2012 ini. Lalu, Bambang balik mempertanyakan realisasi Komisi III untuk memperjuangkan Gedung baru KPK yang diharapkan selama ini. “Gedung KPK yang ada sekarang ini sudah tak mampu lagi menampung,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bambang menjelaskan para pegawai dan pejabat KPK saat ini setidaknya sudah tersebar bekerja di Gedung yang berbeda. Yakni, Gedung KPK di Jl Rasuna Said, Gedung BUMN 1 lantai, dan Gedung Upindo. Karenanya, rencana pembangunan Gedung KPK harus segera direalisasikan.

Bambang menuturkan bila DPR tak juga kunjung menganggarkan dana, ia berniat meminta sumbangan masyarakat untuk pembangunan gedung. “Bukan tak mungkin kami meng-appeal (memohon,-red) ke masyarakat, bila mereka mau KPK berjalan normal, maka mohon bantuan. Ini kemungkinan yang harus diambil,” ujarnya.

Pernyataan Bambang ini membuat gerah sejumlah anggota dewan. Syarifuddin Sudding, anggota komisi III dari Partai Hanura, meminta agar Bambang tak membangun suatu opini seakan-akan Komisi III tak memberikan dukungan pengadaan Gedung. “Jangan buat opini-opini yang meminta masyarakat untuk menyumbang. Ini kan tak bagus. Akhirnya nanti DPR yang dianggap macam-macam. Ini opini yang tak baik,” ujarnya.

Anggota Komisi III dari PPP Ahmad Yani mengakui Gedung KPK yang ada sekarang ini memang sudah overload. “Gedung DPR juga sudah overload. Sama persis dengan KPK. Saya setuju dengan pengadaan gedung, tetapi kan tak harus dengan membangun,” tegasnya.

Yani menyarankan KPK menggunakan gedung-gedung yang dikelola oleh Sekretariat Negara (Setneg) yang bisa digunakan. “Banyak gedung-gedung Setneg yang bisa dimanfaatkan. Ini coba KPK usahakan dulu. Bila memang tak ada lagi gedung Setneg yang kosong, kami akan dukung membangun gedung baru. Jangan seolah-olah ada kesan kita tak mendukung, kami mendukung kok,” tegasnya.

Bambang menjelaskan Gedung KPK yang dipakai sekarang merupakan gedung yang dibangun sejak 1981. Ia bersyukur dengan pernyataan para anggota dewan yang akan mendukung. “Saya bersyukur, tapi pernyataan ini sudah beberapa kali kami dengar. Pak Sekjen sudah membuat surat beberapa kali. Kapan dukungan konkret dari anggota dewan?” ujar Bambang.

Yani membantah bila dukungannya seakan-akan disebut sebagai lip service (janji manis) belaka. Ia mengaku selama ini tak menerima laporan dari Sekjen KPK seputar pencarian gedung Setneg yang bisa dipakai. “Laporannya tak ada. Kalau sudah cari tak ada, baru kita buat gedung baru. Ini seolah-olah kami dianggap lip service,” ujarnya. 

Anggota Komisi III dari PKS Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan bukan hanya KPK saja mitra Komisi III yang meminta gedung baru, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Komnas HAM juga minta gedung baru. “Ini kan sekarang presiden sedang melakukan efisiensi anggaran, jangan seakan-akan DPR tak perhatian,” ujarnya.

Ditemui usai rapat, Bambang menungkapkan bahwa anggaran pembangunan gedung baru KPK masih diberi tanda bintang (belum disetujui) oleh DPR. Ia mengatakan Menteri Keuangan (Menkeu) sebenarnya juga tak masalah dengan rencana pembangunan gedung itu. “DPR meminta KPK untuk speed up program dan performa pemberantasan korupsi, tapi pembangunan gedung juga tak disetujui,” ujarnya.

“Makanya, kami ada ide, bila DPR tak memberikan anggaran untuk pembangunan gedung, mungkin bisa dengan cara meminta sumbangan kepada masyarakat agar KPK bisa bekerja secara normal,” pungkasnya sembari menuturkan jumlah pegawai KPK sebanyak 700-orang, sedangkan gedung KPK saat ini hanya berkuota 360 orang. 

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.