hukumonline
Kamis, 21 Juni 2012
Iuran BPJS Diusulkan Rp27 Ribu Tiap Bulan
Ditanggung oleh pemerintah.
IHW/Ant
Dibaca: 1317 Tanggapan: 0
Iuran BPJS Diusulkan Rp27 Ribu Tiap Bulan
Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Chazali Situmorang. Foto: Sgp

 

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengusulkan iuran yang harus dibayarkan penduduk miskin dan kurang mampu untuk memperoleh pelayanan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebesar Rp27 ribu per orang per bulan.

"Iuran penduduk miskin dan kurang mampu ini tentunya akan ditanggung pemerintah melalui APBN," kata Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Chazali Situmorang saat sosialisasi UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (21/6).

Menurut dia, usulan kepada pemerintah tersebut didasarkan atas kualitas pelayanan kesehatan yang akan diterima oleh masyarakat secara lebih komprehensif.

Jumlah tersebut, kata dia, sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan iuran yang harus dibayar melalui program Jamkesmas sebesar Rp6500 hingga Rp7000,- per orang tiap bulan.

Ia menjelaskan, dibutuhkan dana yang besar untuk mencakup seluruh penduduk miskin dan kurang mampu dalam BPJS ini. Adapun jumlah penduduk miskin dan kurang mampu yang terdata, mencapai sekitar 96,1 juta jiwa.

Meski demikian, kata dia, usulan angka iuran tersebut masih dalam perhitungan bersama pemerintah.

Tujuan utama dari keberadaan BPJS tersebut, menurut dia, seluruh penduduk Indonesia berhak atas jaminan kesehatan, tentunya dengan memenuhi kewajiban membayar iuran sesuai ketentuan.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Hadi Prabowo menyambut baik keberadaan BPJS. Menurut dia, badan tersebut akan menjadi solusi permasalahan kesehatan yang dihadapi masyarakat. "Tentunya implementasi di tingkat daerah harus dimantapkan," katanya.

Berdasarkan UU BPJS, iuran berupa sejumlah uang digunakan sebagai dana jaminan sosial. Iuran dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah. Pemerintah membayarkan bantuan iuran bagi fakir miskin dan orang tidak mampu.

Pasal 19 ayat (5) UU BPJS mengamanatkan pembentukan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur mengenai besaran dan tata cara pembayaran iuran program jaminan kesehatan.

Terpisah, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan beberapa peraturan turunan dari UU BPJS dan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Peraturan itu diperlukan untuk menunjang kerja BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Maklum, meski jaminan sosial nasional sudah didengungkan akan diberlakukan pada 2009, namun praktiknya hingga kini belum terlaksana.  Bahkan pemerintah dan DPR harus digugat dulu oleh masyarakat untuk serius menyelesaikan pembahasan RUU BPJS pada 2011 lalu.

Menurut Timboel, ketidakseriusan pemerintah dalam memberikan jaminan sosial ini menjadi salah satu penyebab Indonesia ditempatkan sebagai negara gagal. “Publikasi Indeks Negara Gagal (Failed States Index) tahun 2012 menempatkan Indonesia di urutan 63 dari 178 negara, ini artinya Indonesia masuk kategori Negara Dalam Bahaya (in danger),” kata Timboel kepada hukumonline lewat pesan singkatnya, Kamis (21/6). 

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.