Direktur Utama PT Askes, I Gede Subawa mengatakan kunci sukses pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), khususnya BPJS Kesehatan, ada pada perhitungan premi yang tepat dan sebaran dokter primer yang merata. Premi menjadi penting untuk membiayai pelaksanaan Jamsos yang akan diselenggarakan. Oleh karenanya perhitungan yang tepat akan melancarkan pelaksanaan BPJS.
Sebaran dokter yang melayani pelayanaan kesehatan primer yang merata di seluruh Indonesia menurut Gede juga tak kalah penting. Pasalnya, masih terdapat ratusan Puskesmas di daerah yang tidak memiliki tenaga dokter.
"Kalau pemerintah ingin mewujudkan Jamkes atau BPJS yang baik, maka pelayanan kesehatan primer harus baik," kata Gede dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (25/6).
Pada kesempatan yang sama, pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Gatot Soetono, mengatakan hal senada. Salah satu penyebab mahalnya biaya kesehatan adalah karena tidak terbangunnya pelayanan kesehatan primer dengan baik. Akibatnya, masyarakat cenderung memilih dokter spesialis atau rumah sakit swasta yang biaya pelayanannya lebih mahal.
Di tengah carut-marutnya pelaksanaan pelayanan primer seperti Puskesmas, lanjut Gatot, pemerintah malah menerbitkan UU Rumah Sakit yang kurang menyentuh masalah pelayanan kesehatan primer. Ketentuan itu menurut Gatot lebih berorientasi pada komersialisasi pelayanan kesehatan.
Gatot menyarankan agar pemerintah mengikuti apa yang telah diamanatkan badan organisasi PBB yang fokus menangani masalah kesehatan, WHO. Lembaga kesehatan internasional itu menurut Gatot telah menyarankan agar membangun pelayanan kesehatan primer lewat Puskesmas atau dokter umum.
Terkait dengan pelaksanaan BPJS Kesehatan pada 2014 nanti, Gatot berpendapat harusnya pelayanan Jamkes dibangun rujukannya dari dokter primer terlebih dulu lalu ke dokter spesialis. Jika masalah yang dialami masyarakat dapat diselesaikan di dokter primer, maka dapat memangkas biaya yang dikeluarkan masyarakat.
Dalam pelaksanaan BPJS, Gatot berpendapat pemerintah tidak mungkin menggunakan dokter spesialis untuk semua pelayanan kesehatan yang diselenggarakan. Pasalnya, butuh biaya yang besar untuk mempekerjakan dokter spesialis.
Anggota Komisi VI DPR, Refrizal juga menyayangkan kelambanan pemerintah dalam menerbitkan regulasi yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan primer. Salah satunya adalah terkatungnya RUU Keperawatan. Padahal, lanjut Refrizal, RUU ini penting untuk menjadi pegangan bagi para perawat mengambil tindakan darurat di daerah yang tak ada dokter.
Perubahan Orientasi
Salah satu penyebab tidak meratanya sebaran dokter, menurut Gede adalah karena orientasi pendidikan kedokteran yang saat ini telah berubah. Saat ini semua dokter tidak lagi diwajibkan untuk berpraktik di Puskesmas. Padahal Puskesmas adalah pusat pelayanan primer yang ada di Indonesia. Sehingga banyak dokter yang berorientasi sebagai dokter spesialis, karena mendapat penghasilan yang lebih baik ketimbang dokter primer yang berpraktik di Puskesmas.
Untuk mengatasi hal itu Gede berpendapat orientasi pendidikan kedokteran harus diubah, sehingga setiap dokter harus melewati proses menjadi dokter primer. Selain itu Gede menyebut harus ada penghargaan yang baik untuk dokter primer sehingga banyak tenaga dokter yang berminat untuk menjadi dokter primer.
Dengan terdapatnya dokter primer di setiap Puskesmas maka pelayanan kesehatan primer juga dapat diselenggarakan. Apabila itu terpenuhi maka masyarakat yang mengidap penyakit ringan atau sekedar konsultasi maka dapat dituntaskan di tingkat Puskesmas. Hal ini dapat juga mencegah rumah sakit kelebihan kapasitas menampung pasien.
Gatot juga menjelaskan, setidaknya terdapat 72 fakultas kedokteran yang ada di Indonesia. Dari jumlah itu sekitar lima ribu dokter baru dihasilkan pertahun. Sayangnya, mayoritas dari mereka tidak diwajibkan untuk berpraktik di pelayanan kesehatan primer, namun dibebaskan untuk memilih. Hal itu menjadi salah satu penyebab minimnya tenaga dokter di Puskesmas. "Hampir 40 persen Puskesmas di Indonesia nggak ada dokternya."
Info Hukum