hukumonline
Selasa, 26 Juni 2012
KIP Diharapkan Ubah Sikap Parpol
Sengketa informasi diharapkan sarana menjadikan parpol transparan akuntabel.
inu
Dibaca: 742 Tanggapan: 0
KIP Diharapkan Ubah Sikap Parpol
KIP diharapkan ubah sikap partai politik. Foto: Sgp

 

Arogansi partai politik kembali bergaung. Tapi ada upaya dari masyarakat agar sikap itu menjadi cerita masa lalu.


Mekanisme yang ditempuh juga cukup unik. Masyarakat, dalam hal ini Indonesia Corruption Watch (ICW) menempuh cara mengajukan sengketa informasi pada Komisi Informasi Pusat (KIP). Pada lembaga ini, diharapkan lahir putusan yang membuat benteng arogansi parpol selama ini runtuh.


Sengketa informasi yang didaftarkan ICW ke KIP pada Selasa (26/6), oleh Apung Widadi, peneliti korupsi politik ICW. Sengketa terdaftar dengan nomor 207/PSI-P/VI/KIP/2012 sampai nomor 215/PSI-P/VI/KIP/2012.


Dia menuturkan, pendaftaran sengketa berawal dari permintaan informasi LSM itu ke beberapa parpol. Surat ICW tertanggal 4 April 2012 dan ditandatangani Koordinator ICW, Danang Widiyoko meminta informasi berupa rincian program umum dan kegiatan parpol tahun 2010 dan 2011. Urat ditujukan pada Sekretaris Jenderal masing-masing parpol. Kemudian rincian laporan keuangan parpol pada periode sama, meliputi rincian rencana dan laporan realisasi anggaran. kemudian


ICW menyatakan permohonan informasi itu dilandasi ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pasal itu menyebutkan, parpol termasuk kategori badan publik yang wajib menyediakan informasi publik. Informasi tersebut salah satunya adalah laporan keuangan dan program serta kegiatan parpol.


Kemudian, Pasal 15 huruf b disebutkan, parpol wajib menyediakan informasi publik berupa program umum dan kegiatan parpol. Selanjutnya pada pasal sama hurug g, permintaan informasi selaras dengan Pasal 39 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.


Disebutkan dalam pasal itu, parpol wajib membuat laporan keuangan dan terbuka untuk diketahui seperti diatur sebelumnya dalam Pasal 38.


Tapi, permintaan informasi ICW pada sembilan parpol, yaitu PDIP, Partai Demokrat, Golkar, PAN, PKB, PKS, PPP, Gerindra, dan Hanura, tak dibalas. Lalu, karena tak ditanggapi, ICW mengirim surat keberatan tertanggal 7 Mei 2012.


“ICW apresiasi PKS karena mengirimkan data yang diminta sekalipun belum seperti diharapkan,” tutur Apung. Apresiasi sama ditujukan pada Gerindra dan Hanura sekalipun baru mengirim laporan sumber dana dari APBN.


Sedangkan data dari PKS, lanjut Apung, tidak memuaskan. Karena laporan dibuat dan diperiksa internal parpol. “Digunakan tak sampai satu miliar, tetap masih ada yang disembunyikan,” ungkapnya.


Menurut Apung, apabila parpol kecil seperti Hanura dan Gerindra mau memberikan laporan keuangan, itu karena sumber pendanaan mereka kecil. Sedangkan parpol besar, menurutnya selain tak mematuhi ketentuan hukum, ada kekhawatiran lain yang mereka simpan.


Diduga, lanjut Apung, karena parpol besar membutuhkan dana banyak, mereka sengaja menyamarkan asal sumber dana. Jika diketahui, akan jelas kentara bagaimana kaitan pemberi dana dengan kepentingan yang dititipkan melalui parpol jika punya perwakilan baik di legislatif maupun eksekutif.


Apung mengingatkan, jika parpol berani mengumumkan laporan keuangannya, tudingan bahwa parpol adalah mesin korupsi yang ganas dan cuci uang bisa dihapus. “Caranya, mereka transparan pada publik.”


Dia menambahkan, keengganan parpol untuk transparan tak hanya disebabkan menjujung sikap eksklusif. Bisa juga disebabkan karena parpol tak memiliki prosedur pengelolaan keuangan. Selain itu, ketertutupan itu memang disengaja akibat tak ada satu pun parpol dapat dikenakan hukuman.


“Selama ini hanya kader parpol saja yang dihukum karena menjadi eksekutor korupsi untuk kepentingan parpol,” kata Apung.


Ketika ditanya bagaimana kans sengketa informasi, Apung menjawab, KIP punya mekanisme eksekusi administratif. Yaitu mengharuskan pihak untuk membuka informasi pada publik menurut UU KIP.


Sengketa ini, lanjut Apung, dimaksudkan mendorong parpol menjadi transparan. Serta menjadikan lembaga berwenang memiliki landasan kuat memberikan sanksi pada parpol yang tidak transparan. “Bukan sekedar kader parpol yang dihukum,” katanya.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.