Rabu, 27 Juni 2012
Cegah Penyiksaan, Kewenangan Polri Harus Dibatasi
Sejalan dengan rekomendasi komunitas internasional.
Ady
Dibaca: 2479 Tanggapan: 1
Cegah Penyiksaan, Kewenangan Polri Harus Dibatasi
Bambang Widodo Umar (kanan). Foto: Sgp

 

 

Sejumlah kalangan menuntut agar pemerintah serius untuk menghentikan tindak kekerasan yang selama ini terjadi di Indonesia. Terutama tindak penyiksaan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam menangani sebuah peristiwa. Sebelumnya, pihak Kepolisian telah mengimbau agar masyarakat berani melaporkan tindak penyiksaan yang dilakukan aparat kepada Propam.

Walau diimbau untuk melapor, tak sedikit pandangan yang pesimis bahwa polisi bakal jera. Pasalnya, proses itu dilakukan oleh badan yang berada di internal Polri, sehingga akuntabilitas dan independensinya dalam melakukan proses tersebut diragukan. Meskipun terdapat hasil dari proses penindakan itu, hasilnya pun tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban.

Pengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Bambang Widodo Umar, mengatakan harus ada lembaga lain di luar Kepolisian yang dapat melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap aparat Kepolisian. Selain ditujukan untuk melakukan penindakan dengan adil, hal itu dapat mengurangi beban tugas yang selama ini diemban oleh Kepolisian. Pasalnya, hampir seluruh kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat bersinggungan dengan tugas Polisi.

Menurut Widodo setidaknya ada dua kesatuan Polri yang melakukan pengawasan internal yaitu Propam dan Irwasum. Namun yang khusus menangani masalah personil polisi adalah Propam. Selama ini dia melihat kerja-kerja yang dilakukan Propam tidak maksimal. Pasalnya, Propam hanya bertindak pasif. “Kalau tidak ada laporan dari masyarakat ya nggak jalan,” kata Widodo dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (27/6).

Sayangnya, menurut Widodo, tidak semua laporan masyarakat kepada Propam ditindaklanjuti. Jika ada laporan yang cenderung merugikan Kepolisian maka laporan itu akan mengendap begitu saja. Untuk itulah dibutuhkan lembaga lain yang bersifat independen untuk melakukan pengawasan terhadap Kepolisian.

Walau terdapat Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap Polri, namun Widodo melihat lembaga tersebut tak dapat berbuat banyak. Soalnya Kompolnas adalah bagian dari Polri. Oleh karena itu dia mengusulkan agar Kompolnas menjadi lembaga eksternal dan independen di luar institusi Polri. Komposisi keanggotaannya harus diduduki oleh orang yang ahli atau pakar dan berpengalaman.

Selain itu Widodo menyoroti pentingnya mengubah pola pendidikan di Kepolisian. Pasalnya, model pendidikan yang selama ini dijalankan di lembaga Kepolisian bersifat militeristik. Akibatnya, tindakan yang dipraktikkan di lapangan tidak seperti maksud dari tujuan dibenahinya institusi Kepolisian yaitu mengayomi dan melindungi masyarakat. Pola pendidikan militer itu menurut Widodo tidak cocok untuk diterapkan kepada Polisi, karena polisi menangani masalah sipil.

“Pola militer kuat, jadi sifatnya menghancurkan, bukan mengamankan,” kata Widodo menjelaskan tindakan yang sering dilakukan Kepolisian dalam menangani konflik di tengah masyarakat sipil.

Dalam kesempatan yang sama anggota Komnas HAM, Johny Nelson Simanjuntak, mengatakan hampir putus asa untuk mendorong perubahan di institusi Kepolisian. Berbagai macam bentuk pelanggaran, termasuk penyiksaan, yang dilakukan aparat kepolisian berdasarkan pantauan Johny, bukan hal baru.

Johny juga menyebut Komnas HAM sudah seringkali membantu lembaga Kepolisian untuk mengubah perilakunya agar bertindak sejalan dengan HAM. Caranya memberi pelatihan dan pendidikan terkait HAM. Sayangnya, tidak membuahkan hasil yang memuaskan. “Mereka tidak mau dibatasi, tapi mau bebas,” ujar Johny.

Ditambah lagi sistem internal yang ada di dalam institusi Polri terkesan carut marut. Contohnya ketika polisi mau naik jabatan, yang bersangkutan harus menyediakan dana yang cukup. Untuk memenuhi kebutuhan itu sebagian aparat minta ditugaskan di lokasi yang 'basah'. Seperti lokasi perkebunan atau pertambangan. Hal ini secara tidak langsung berkontribusi terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan aparat Kepolisian.

Sebagai bentuk kepedulian masyarakat Internasional atas tindak kekerasan dan penyiksaan yang terjadi di Indonesia, dalam sidang UPR II yang berlangsung di Jenewa, Swiss beberapa waktu lalu, sejumlah negara mengajukan rekomendasi untuk Indonesia. Diantaranya merekomendasikan agar KUHP segera direvisi dan protokol tambahan Konvensi Anti Penyiksaan (OP CAT) segera diratifikasi.

Rekomendasi itu ditujukan agar pemenuhan dan penegakan HAM di Indonesia dapat berjalan dengan baik, termasuk mengatasi dan mencegah tindak penyiksaan. Dalam sidang tersebut Komnas HAM mendapat jatah satu kursi.

Mengacu rekomendasi UPR, Johny menyebut kewenangan kepolisian harus mulai dibatasi. Selama ini Johny melihat diskresi aparat Kepolisian terlalu kuat. Salah satu contohnya dalam proses pemeriksaan, penyidikan dan penahanan yang dilakukan aparat Kepolisian. Akibatnya dalam menjalankan proses tersebut sering ditemukan tindak penyiksaan.

Sementara, Deputi Direktur Elsam, Wahyu Wagiman, mengatakan merevisi KUHP dan meratifikasi protokol tambahan Konvensi Anti Penyiksaan (OP CAT) penting dilakukan pemerintah. Pasalnya, dengan direvisinya KUHP, penyiksaan menjadi suatu bentuk kejahatan. Selama ini penyiksaan dalam KUHP diartikan dengan penganiayaan dan tidak tergolong kejahatan berat.

Akibatnya ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku penyiksaan sangat ringan, jika KUHP sudah direvisi maka para pelaku penyiksaan dapat dikenakan hukuman berat. Hal itu menurut Wahyu sebagai salah satu upaya untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyiksaan. Sehingga tindakan serupa diharapkan tidak berulang kembali.

Sedangkan salah satu keuntungan bagi masyarakat jika pemerintah meratifikasi OP CAT menurut Wahyu setiap orang dapat melakukan monitoring terhadap ruang tahanan. Baik itu tahanan di bawah lembaga Kepolisian, TNI dan lainnya. Hal itu untuk mencegah terjadinya tindak penyiksaan, karena penyiksaan kerap dilakukan di dalam ruang tahanan. “Semua bisa melakukan monitoring,” pungkasnya.

 - bahagiasembiring
28.06.12 15:15
sudah seharusnya segera di revisi dan di ratifikasi sidang UPR II tsb KUHAP kita, karena salah dari yang lain, dapat terjadi kewenangan penangkapan dan penahanan disalah gunakan, khususnya mengenai 2 alat bukti ( bukti yang cukup ), seharusnya ada lembaga/orang yang netral untuk menilai 2 alat bukti ( bukti yang cukup tsb ) apakah telah memenuhi atau tidak, karena dapat terjadi jika ada Polisi yang nakal mempunyai pemikiran " tahan saja dulu,nanti kalau tidak cukup bukti lepaskan lagi, " nah...sementara orang sudah dilakukan penahanan, kita mau melakukan Prapradilan tidak bisa, karena masih tetap dilakukan Penyidikan tanpa ada batas waktu....
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.