hukumonline
Jumat, 29 Juni 2012
Tim Penyelidik Peristiwa 1965 Masih Kesulitan
Pemerintah tidak punya kemauan politik untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Ady
Dibaca: 1380 Tanggapan: 0
Tim Penyelidik Peristiwa 1965 Masih Kesulitan
Tim Penyelidik Pro Justitia untuk Pelanggaran HAM Peristiwa 1965 masih kesulitan. Foto: Sgp

 

Tim Penyelidik Pro Justitia untuk Pelanggaran HAM pada Peristiwa 1965 akan menggelar rapat paripurna pada 9 Juli 2012 mendatang. Dalam rapat nanti, tim yang dibentuk sejak empat tahun lalu itu akan membahas hasil penyelidikan yang telah dilakukan.

Ketua Tim Penyelidik yang juga Wakil Ketua Komnas HAM, Nur Kholis mengatakan terdapat dua aspek penting dalam peristiwa 1965 yaitu aspek sejarah dan perbedaan antara riset dan hukum.

Menurut Nur Kholis sejarah tidak gampang untuk diluruskan dan mendapat persetujuan secara nasional. Menurutnya, suatu kebenaran tidak dapat ditutupi oleh apapun dan pada saatnya akan terungkap. Upaya pengungkapan tragedi 1965 yang saat ini dilakukan banyak pihak menurut Nur Kholis mengarah kepada pencarian akan kebenaran.

Mengenai perbedaan antara riset dan hukum Nur Kholis mengatakan ada yang tidak sinkron antara riset dan hukum. Misalnya, tentang penggalian kuburan massal korban tragedi 1965. Nur Kholis mengetahui ada pihak yang melakukan penggalian kuburan massal dan melaporkan hasilnya kepada Komnas HAM. Namun menurut hukum yang berlaku, penggalian itu harus mendapat izin jaksa agung.

Hasil penggalian itu telah masuk ke Komnas HAM, namun mengingat ketentuan yang harus dilalui tersebut Nur Kholis mengatakan Komnas HAM tidak dapat menggunakannya sebagai bukti utama untuk penyelidikan. Tapi hasil penggalian kuburan massal itu hanya dapat dipakai sebagai petunjuk.

Lebih lanjut Nur Kholis menyebutkan Komnas HAM pernah berencana untuk melakukan penggalian kuburan massal di berbagai tempat. Sayangnya, jaksa agung tidak menerbitkan izin. Walau mendapat hambatan dari lembaga negara lain, Nur Kholis mengatakan Komnas HAM telah menginventarisir lokasi-lokasi yang dijadikan tempat pembunuhan.

Dalam membantu mengungkapkan pelanggaran HAM pada kasus 1965, Nur Kholis melanjutkan, pendokumentasian, laporan, penelitian dan catatan-catatan lainnya tentang peristiwa tersebut sangat penting. “Semakin mengarahkan kepada pemulihan hak-hak korban,” kata Nur Kholis kepada wartawan di Jakarta, Kamis (28/6).

Dokumentasi
Sementara itu, Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) bekerjasama dengan International Centre for Transitional Justice (ICTJ) dan lembaga lainnya melakukan pendokumentasian terhadap peristiwa pelanggaran HAM berat dalam tragedi kemanusiaan 1965.

Menurut Kadiv Pemantauan Impunitas KontraS, Yati Andriyani, pendokumentasian yang dilakukan dalam kurun waktu satu tahun itu dilakukan lewat wawancara terhadap para korban yang berlokasi di Blitar, Jawa Timur dan Buton, Sulawesi Tenggara.

Pendekatan yang digunakan dalam pendokumentasian ini menurut Yati mengacu pada pasal 9 UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam ketentuan itu kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik. Serta  diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Dari hasil pendokumentasian, Yati menyebut terdapat kebijakan yang diterbitkan pada era orde baru yang melegitimasi tindak kekerasan. Akibatnya, banyak korban jiwa berjatuhan.

Ironisnya, tindak kekerasan yang terjadi pada tragedi kemanusiaan 1965 ini masih berlanjut dan terus menimpa korban serta keluarganya. Contohnya keberadaan peraturan yang diskriminatif terhadap para mantan tahanan politik dan narapidana politik kasus 1965 di berbagai tempat di Indonesia. Misalnya tidak boleh menjabat sebagai kepala desa dan lainnya.

Dari pengaduan yang diterima KontraS, para korban meliputi 12 Provinsi di Indonesia dengan jumlah 593 korban. Yati yakin jumlah para korban yang belum terungkap jumlahnya masih lebih banyak lagi. Dari berbagai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi dan dari pendokumentasian yang telah dilakukan, Yati berpendapat dalam tragedi kemanusiaan 1965 dapat digolongkan sebagai pelanggaran kejahatan HAM berat.

“Kami yakin tragedi 1965 memenuhi syarat untuk disebut pelanggaran HAM berat,” kata Yati dalam acara peluncuran hasil pendokumentasian pelanggaran HAM 1965 oleh KontraS dan ICTJ di kantor KontraS Jakarta, Kamis (28/6).

Pada kesempatan itu, Yati mendesak agar Komnas HAM segera menerbitkan hasil penyelidikan atas kasus 1965. Karena hasil penyelidikan itu termasuk penting untuk menuntaskan kasus 1965 dan pemenuhan serta pemulihan hak para korban dan keluarganya.

Sementara sejarawan muda, Bonnie Triyana, mengatakan data yang diperoleh KontraS dan ICTJ di Blitar dan Bontang dapat menjelaskan bahwa pernah terjadi pelanggaran HAM di sana. Berdasarkan penelitiannya atas tragedi 1965 Bonnie menyebut dari berbagai pembunuhan yang terjadi, ada yang dilakukan secara langsung oleh tentara, tapi ada juga yang menggunakan milisi sipil.

Namun metode pembunuhan terhadap orang yang terlibat G30S di berbagai daerah menurut Bonnie punya ciri khasnya sendiri. Misalnya di Jawa Timur yang bertindak adalah RPKAD yang mendukung milisi Banser dan di Jawa Tengah milisi Hanra. Walau berbeda metode, namun tujuannya menurut Bonnie adalah menghabisi kekuatan lama yaitu kelompok Komunis dan Soekarno Sentris.

Untuk menuntaskan berbagai pelanggaran HAM berat masa lalu menurut Bonnie dapat dilakukan dengan dua cara yaitu tindakan politik yang diambil pemerintah dan penulisan sejarah yang berimbang.

Sayangnya, untuk mengambil tindakan politik untuk menuntaskan masalah pelanggaran HAM masa lalu Bonnie sampai saat ini belum melihat keseriusan pemerintah. Mengacu hal tersebut maka opsi kedua berupa penulisan sejarah yang berimbang dapat menjadi pilihan. Namun Bonnie melihat terdapat perlawanan dari pihak tertentu ketika sejarah yang berimbang dicoba ditulis dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah.

Bukan hanya itu, ternyata stigma buruk juga masuk ke ranah akademis. Akibatnya, banyak sejarawan yang melakukan penelitian tentang peristiwa 1965 dianggap membela Komunis. Padahal membangun sejarah yang berimbang menurut Bonnie penting untuk mendidik generasi yang akan datang atas peristiwa yang terjadi di masa lalu.

Menurut Bonnie, pemerintah harus berani mengambil tindakan untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu. Pasalnya, tindak pelanggaran HAM berat tidak boleh terjadi lagi. “Harus ada kemauan politik dari pemerintah,” pungkasnya.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.