hukumonline
Jumat, 29 Juni 2012
Usia KPK Bisa Dibatasi
Diusulkan KPK hanya berusia lima tahun, setelah itu bisa diperpanjang.
ali
Dibaca: 1999 Tanggapan: 2
Usia KPK Bisa Dibatasi
Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra saat diwawancarai oleh wartawan. Foto: Sgp

 

Pembahasan revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK masih terus dibahas oleh Komisi III DPR. Kali ini, Komisi yang membidangi hukum, keamanan dan HAM ini mengundang ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra. Beberapa masukan disampaikan oleh Yusril yang ikut membidani lahirnya UU KPK yang berlaku saat ini saat menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM.

Yusril menceritakan, KPK dirancang untuk menangani perkara yang kerugian negaranya minimal Rp1 miliar dan perkara yang menarik perhatian masyarakat. “Maksud kami, waktu itu KPK tak perlu terlalu banyak tangani perkara, tetapi sekali menangani perkara korupsi harus serius,” ujar Yusril di Ruang Rapat Komisi III, Kamis malam (28/6).

Sayangnya, lanjut Yusril, fakta yang terjadi saat ini lain. Ia mengatakan KPK justru lebih sering menangani kasus gratifikasi dimana tak ditemukan kerugian negara. Contohnya, kasus traveller cheque. “Apa KPK bisa menyidik kasus-kasus seperti ini? Dulu maksud kami, KPK tak bisa. Biar Polri dan jaksa yang menangani,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yusril menuturkan bahkan ada kasus yang sama sekali tak mendapat perhatian masyarakat, tetapi ditangani oleh KPK. “Begitu KPK menggebrak, baru mendapat perhatian masyarakat. Ini kan terbalik. Harusnya menjadi perhatian terlebih dahulu, baru KPK bertindak. Saya mau buka lagi notulen ketika UU KPK ini dibahas. Saya ingatnya begitu,” tuturnya.

Yusril menuturkan bahwa KPK memang didesain sebagai lembaga adhoc, yang bersifat sementara untuk mengatasi masalah yang sudah sangat akut. Institusi penegak hukum yang ada dianggap tak mampu lagi menangani kasus korupsi itu. “Kalau keadaan sudah normal, KPK bisa diganti. Jadi, bukan permanen,” ujarnya.

Ia menyadari dalam UU KPK yang berlaku sekarang memang tak ada kata-kata bahwa lembaga KPK adalah lembaga adhoc. “Tapi, nuansanya ketika undang-undang ini dibuat memang begitu, bahwa KPK adalah lembaga adhoc,” tuturnya.

Anggota Komisi III dari PKS Sunmanjaya Rukmandis memahami penjelasan Yusril ini bahwa semangat atau roh dibentuknya KPK itu adalah sebagai lembaga adhoc. Karenanya, ia bertanya apakah mungkin bila usia KPK ditentukan dalam revisi undang-undang ini, sehingga ada batas waktu sampai kapan KPK akan membenahi kondisi yang tak normal ini.

“Apa perlu disebutkan dalam undang-undang, ada batas waktu keberadaan KPK. Apakah ini etis atau tidak?” tanyanya.

Yusril menjelaskan, dahulu, kewenangan KPK memang cukup besar yakni bisa melakukan penyidikan dan penuntutan sekaligus. Pada prinsipnya, ia menilai lembaga yang melakukan penyidikan dan penuntutan harus diperankan oleh lembaga yang berbeda. Namun, pembentuk undang-undang secara sadar memberi dua kewenangan ini kepada KPK untuk mengatasi keadaan yang tak normal itu. “Ini disadari,” ujarnya.

Bahkan, lanjutnya, pembentuk undang-undang menyadari bahwa lembaga yang akan dibentuk ini adalah lembaga yang sangat kuat kewenangannya. “Waktu itu saya bilang, ini kita sedang membuat Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, red), pengadilannya itu seperti Mahmilub. Itu saya ucapkan sambil ketawa-tawa. Karena niat awalnya memang lembaga ini tak lama,” ceritanya.

Karena sifatnya yang sementara, Yusril menilai tak masalah bila revisi undang-undang ini memasukan batas waktu bagi keberadaan KPK. “Misalnya, lima tahun lagi dari sekarang. Kalau ternyata lewat, bisa diperpanjang. Daripada sekarang nggak tegas, dan KPK kerja tak fokus. Setiap hari menangkapi koruptor tetapi pemberantasan korupsi tak maksimal,” usulnya.

Ambil Alih Perkara
Selain status keberadaan KPK, Yusril juga menilai revisi UU KPK ini harus mengatur secara tegas pengambilalihan perkara oleh KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Ia menjelaskan tiga institusi itu merupakan institusi yang berwenang melakukan penyidikan kasus tindak pidana korupsi. Ia menilai kemungkinan bertabrakan sangat mungkin terjadi.

Misalnya, suatu perkara yang disidik oleh Kejaksaan, kemudian dihentikan, lalu disidik lagi oleh KPK. “Nanti kita capek sendiri, tak akan selesai. Perlu pertimbangan secara tegas mengatur hal ini. Kalau sudah di SP3 oleh Kejagung, walau masih bisa dibuka kembali, lalu nanti diambil alih oleh KPK. Atau bisa juga sebaliknya,” ujarnya. 

“Kepastian hukum itu sangat penting sekali, makanya batasan institusi lain untuk menagmbil alih perkara harus diatur dalam revisi UU KPK ini,” ujar pria yang sempat menjadi tersangka kasus Sisminbakum yang ditangani oleh Kejagung yang kemudian perkaranya di SP3 ini. 

Share:
tanggapan
KPK bisa dibatasi masa kerjanya minmal 20 tahunsutarjo 29.06.12 22:49
memang benar KPK hadir karena keadaan yang emergensi karena korupsi yang merajalela, dan ketidak percayaan pada Intitusi penegak hukum yang ada. Justru sebaiknya kita saat ini berpikir bahwa keberadaan KPK justru perlu tetap ada dan perlu diperkuat. Jika usianya hanya dibatasi 5 tahun artinya hanya seusia masa jabatan presiden, mending tidak usah ada saja dari dulu. Justru para pakar hukum tata negara seperti Pak Yusril itu berpikir grand skenario bagaimana memberantas korupsi di indonesia secara sistematis. Apalagi bang Yusril juga seorang advokat, pasti tahu apakah korupsi tetap ada, berkurang atau bertambah. Jika hukuman korupsi tetap ringan, saya haqul yakin sampai kiamat sepanjang Negara indonesai masih ada korupsi masih tetap ada. Ketika sistem peradilan mulai mengkhusus, misalnya peradilan niaga, peradilan pajak, peradilan perburuhan, mengapa justru model peradilan khusus ini tidak dikembangkan agar lebih fokus dan muda dalam mengkontrol. Kenapa justru tidak berpikir mengenai efektifitas sanksi bagi para koruptor. Apakah dengan adanya sanksi yang sudah ada apakah calon koruptor menjadi takut apa tidak ? Apakah mantan koruptor juga kapok apa tidak. Mengapa tidak ada survey atau penelitian untuk itu sehingga dapat dirumuskan apakah memang sanksi bagi koruptor memang sudah tidak relevan. Lembaga MUI justru sudah berpikir kedepan sebaiknya koruptor dimiskinkan. kalau masih tetap terjadi korupsi tidak ada salahnya hukuman mati bagi koruptor. Toh tanpa hukuman mati para koruptor juga tidak ada kesadaran untuk merasa malu dan bunuh diri (harakiri). Hukuman mati adalah hukuman yang sangat relevan karena korban dari koruptor jauh lebih dahsyat dari pada narkoba. Jika Narkoba korbannya adalah orang yang sudah putus asa dalam kehidupannya dan tidak ada harapan lagi untuk hidup normal, justru korban koruptor adalah rakyat yang menjadi miskin, menjadi sakit dan tidak bisa berobat, menjadi tidak dapat menikmati pembangunan karena disedot oleh vampir koruptor. Negara Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar dunia. Tidak akan habis jika setiap koruptor baik dari eksekutif maupuin legislatif harus mati karena hukuman korupsi. Koruptor adalah orang yang tidak bermoral. Tidak ada salahnya penduduk Indonesia terkurangi oleh manusia a moral. hukuman mati dapat diberikan keringanan ketika ada niat untuk menyerahkan seluruh sisa kekayaannya (kecuali hanya untuk hidup dan untuk sekolah anaknya-anaknya). Toh para koruptor uang yang diperoleh juga tidak dipakai untuk kemaslahatan. Jika legislatif membiarkan para koruptor tumbuh subur maka sama saja menciptakan peluang untuk korupsi sehingga menciptakan sarana manusia untuk masuk neraka. Dengan demikian para Legislator akan ikut juga bersalah, sebagai turut serta atau bahkan otak, maka layaklah sebagai pihak yang bertanggung jawab dan pihak yang paling berdosa. Dengan banyaknya koruptor, maka siapapun yang melemahkan KPK dengan dalih keilmuan hukum, baik dengan mengemukakan asas-asas hukum atau istilah hukum lainnya atau apapun bentuknya, maka orang tersebut adalah agen koruptor yang fatwanya tidak patut didengarkan dan dihormati. Dengan demikian saat ini yang paling mendesak adalah, bagaimana memberikan sanksi yang berat dari para koruptor. Jika koruptor sudah hilang dari muka bumi Indonesia maka silahkan KPK di bubarkan. Jika masih ada yang berpendapat KPK bertugas juga sebagai lembaga pencegahan korupsi, maka tambahkan jumlah aparat KPK 1 dibanding 300 orang masyarakat dan samakan jumlah Aparat KPK dengan jumlah Aparat Kepolisian, pasti akan dapat mencegah korupsi dari tingkat RT, RW dan sampai tingkat DPR dan Kepresidenan. apalagi ada yang usul KPK suruh nongkrong di ruangan Banggar DPR. Kawal saja anggota banggar 1 orang dengan 1 petugas KPK (man to man versi piala Eropa) pasti tidak akan rapat di banggar lalu rapat diluar gedung banggar. Jika ada sebagian orang sudah mulai meragukan kejujuran Komisioner KPK, maka orang tersebut sudah termasuk orang yang sudah putus asa dan tidak punya harapan. Mengapa ? Karena para komisioner KPK adalah orang terbaik dari segi pendidikan, pengalaman, dan kredibilatasnya dan dipilih oleh seluruh rakyat indonesia melalui wakilnya di DPR yang terhormat. Jika masih dianggap gagal sebenarnya yang gagal adalah perumus standart dari pekerjaan KPK. Jika tidak punya visioner dalam membangun lembaga anti korupsi, sebaiknya legisilatif berkoreksi diri, apa yang salah dari legislatif itu. Apa karena pendidikan formalnya tidak memadai, ataukah pengalaman nya tidak memadai, ataukah harta yang dimiliki sebelum menjadi dewan memang masih minim ? Pesan untuk Pak Yusril jika komisioner KPK yang ada mulai di kerdilkan dengan ide pembatasan usia KPK atau bahkan pembubaran, sebenarnya sama saja komisioenr yang ada dianggap sama saja dengan pejabat penegak hukum lainnya, maka dengan kecewa harus dikatakan bahwa ternyata seluruh pejabat indonesia memang tidak ada yang bisa diharapkan untuk menangani korupsi. Namun khusus secara pribadi kami yakin dnegan komisioner KPK adalah pejabat terbaik yang ada di Indoensia. saya berharap bahkan seluruh orang-orang pilihan di Indoensia di tempatkan di KPK dengan menambah jumlah pejabatnya sehingga mampu mengimbangi kekuatan lembaga lain, termasuk tidak akan terjadi peristiwa "cicak dan buaya"... Statemen dari para legislator yang seakan mengejek KPK tidak bisa bekerja dan tidak layak meminta gedung, adalah jauh dari kenegarawan. Tidak ada kaitannya antara gedung dengan personal KPK. Jika personal KPK dianggap tidak layak silahkan di empackmen ( kalau bisa). Gedung dan fasilitas justru wajib disediakan sebelum personal KPK ada. bukan kok disuruh kerja dulu baru diberi fasiltas, kayak karywan saja. Tolong Pak Made Pasek komentar anda akan merugikan partai anda yang sedang terpuruk..... merdeka.
MANTAP PROFibrahim 29.06.12 20:54
Mantap prof YIM, memang lbh baik di UU yg baru nanti ditegaskan bagaimana status lembaga ini supaya tidak membuat masy menjadi bingung.. IMHO, bubarkan saja KPK hehe..

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.