hukumonline
Sabtu, 07 Juli 2012
Marwan Laporkan Boy Fajriska ke KPK
Marwan menggunakan Pasal 220 KUHP jo Pasal 23 UU Tipikor. Laporan ini pembelajaran hukum agar masyarakat tidak sembarangan melaporkan korupsi.
nov/rfq
Dibaca: 7681 Tanggapan: 0
Marwan Laporkan Boy Fajriska ke KPK
Marwan Effendy, Jampidsus Kejagung laporkan Boy Fajriska ke KPK. Foto: Sgp

Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung Marwan Effendy kembali melakukan perlawanan terhadap pemilik akun twitter @fajriska, Muhammad Fajriska Mirza alias Boy. Setelah melaporkan Boy ke Mabes Polri dengan jeratan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), kali ini Marwan melaporkan Boy ke KPK.

Marwan tidak terima dirinya dilaporkan ke KPK atas dugaan penggelapan uang sitaan dalam kasus pembobolan BRI. Dia mendapat informasi mengenai laporan Boy melalui pemberitaan Tempo. “Saya laporkan ke KPK kemarin, karena saya baca Tempo katanya dia melaporkan saya ke KPK,” katanya, Jum’at (6/7).

Mantan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ini menganggap Boy telah melaporkan kebohongan yang tidak disertai fakta. Boy menuduh Marwan telah menggelapkan uang sitaan dalam kasus pembobolan BRI yang dilakukan Richard Latif dkk pada tahun 2004.

Menurutnya, tudingan Boy sama sekali tidak didasari fakta. Seharusnya, sebagai seorang pengacara, Boy mengecek terlebih dahulu ke BRI dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Uang sitaan itu memang tidak dilampirkan dalam berkas Hartono Tjahajaya -salah seorang tersangka pembobolan BRI, tetapi masuk dalam berkas perkara tersangka lain bernama Ir Deden.

“Kan waktu itu Hartono buron, jadi dimasukkan ke dalam berkasnya Deden. Uang-uang itu di sana semua sitanya, sebab di berkas Hartono kan cuma beberapa saja,” ujarnya. Marwan melanjutkan, hasil laporan BPK yang dijadikan dasar tudingan Boy tidak ada hubungannya dengan upaya penyitaan yang dilakukan penyidik.

Oleh karenanya, mantan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus ini melaporkan Boy ke KPK dengan menggunakan Pasal 220 KUHP jo Pasal 23 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pasal tersebut digunakan Marwan karena Boy telah melaporkannya dengan tudingan bohong yang tidak disertai bukti.
 

Pasal 220 KUHP
Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 23 UU Tipikor
Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).


Upaya Marwan melaporkan balik Boy tak lain untuk memberi pelajaran hukum kepada masyarkat agar tidak sembarang menuduh orang melakukan korupsi. “Jangan sampai sembarangan melapor orang korupsi. Kalau itu tidak terbukti, bisa dijerat Pasal 220 KUHP jo Pasal 23 UU Tipikor,” tuturnya.

Di lain pihak, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, 11 Juni 2012, Jaksa Agung Basrief Arief telah menegaskan dirinya akan membentuk tim untuk mengusut keberadaan barang bukti yang hilang dalam kasus pembobolan BRI. Tim itu tengah bekerja untuk mengklarifikasi dugaan tersebut.

Marwan menilai sah-saha saja apabila Jaksa Agung memeriksanya terkait dugaan itu. Dia mengaku telah memberikan klarifikasi tertulis kepada Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung. Dalam klarifikasinya, Marwan menyatakan dirinya hanya menangani sampai tahap penyidikan.

“Saya sudah berikan klarifikasi tertulis kepada mereka. Saya ketika itu hanya sampai penyidikan saja. Setelah itu bukan tugas saya, saya sudah pindah. Saya juga berikan nama-nama terkait untuk dicocokkan apakah laporan itu benar atau salah. Mulai dari Pak Salman, jaksanya, penyidiknya, penuntut umumnya, dan Boynya juga,” jelasnya.

Malahan, Marwan mendapat informasi kalau Boy sedang dicari-cari selama seminggu ini. Boy tidak ditemukan keberadaannya dan menghilang. Dia meminta Boy bersikap gentleman untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya. Terkait perkembangan laporannya, Marwan menyerahkan sepenuhnya kepada Bareskrim.

Pantau twitter
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Div Humas Mabes Polri Boy Rafli Amar mengatakan Bareskrim tengah menyelidiki dan mendalami keterangan sejumlah saksi. Pemantauan masih dilakukan terhadap penyebarluasan yang diduga telah mencemarkan nama baik pelapor.

Manakala Bareskrim nantinya menemukan fakta dan bukti yang membuat terang perkara ini, “Nanti penyidik akan memberikan jadwal (pemanggilan). Penyelidikan masih panjang karena menyangkut dunia maya, dia menampilkan bukan diri aslinya di twitter. Itu yang akan dilakukan penyelidikan,” kata Boy.

Boy menuturkan, penyelidik masih melakukan pengamatan dan pemantauan jejaring sosial twitter. Menurutnya, dunia maya bisa menyesatkan dan membuat opini. Hal itu merupakan dampak globalisasi teknologi. Dia berharap masyarakat tidak akan terpengaruh dengan opini yang belum jelas kebenarannya.

Dalam kicauannya di twitter, @fajriska menulis ada seorang oknum Jaksa Agung Muda berinisial ME telah menyedot uang Rp500 miliar dalam kasus pembobolan BRI yang dilakukan Richard Latif dkk tahun 2004. Kicauan ini dilanjutkan oleh akun @TrioMacan2000.

@TrioMacan2000 bahkan mengungkap modus yang dilakukan ME dalam menggelapkan uang BRI. Marwan dikatakan membuat rekening penampung dan memasukkan uang hasil sitaan dari rekening Hartono, berjumlah Rp370 miliar. Padahal, menurut penghitungan BPK, kerugian negara dalam kasus ini hanya Rp180,5 miliar.

Sisa Rp189,5 miliar adalah uang HT yang tidak terkait dengan kasus. Ketika kasus ini dilimpahkan, ME menyurati BRI dan meminta dibukakan rekening baru untuk Kajari Jakarta Pusat. Uang Rp38 miliar dipindahbukukan dari rekening penampung dan menjadikannya sebagai barang bukti dalam perkara Hartono.

Anehnya, dalam berkas perkara, penuntut umum hanya melampirkan uang Rp38 miliar sebagai barang bukti yang disita dari BRI. Penuntut umum tidak menyebutkan uang itu disita dari rekening HT dan hanya mencatat dari BRI, dengan maksud seakan-akan uang Rp38 miliar itu milik BRI.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.