Senin, 09 Juli 2012
Keraton Akan Punya Alas Hak untuk Kuasai Tanah
RUU Yogyakarta memberi legitimasi Keraton sebagai badan hukum khusus sekaligus sebagai subjek hak atas tanah.
Ali
Dibaca: 6593 Tanggapan: 3
Keraton Akan Punya Alas Hak untuk Kuasai Tanah
DPR dan pemerintah sedang bahas RUU Khusus Daerah Istimewa Yogyakarta. Foto: Sgp

 

Pembahasan RUU Khusus Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY) telah rampung. Pemerintah dan DPR telah menemui titik temu terhadap RUU yang sudah dibahas sejak sembilan tahun lalu ini. Setidaknya, ada dua poin krusial yang akhirnya disepakati di tahap akhir ini. Yakni, masalah mekanisme pengisian Gubernur/Wakil Gubernur DIY dan masalah pertanahan.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohar mengatakan RUUK DIY ini memberi kedudukan hukum kepada Keraton Yogyakarta (dan Paku Alaman) untuk memiliki dan mengusai tanah-tanah keraton sejak zaman Belanda. “Keraton menjadi badan hukum khusus sekaligus sebagai subjek hak atas tanah,” ujarnya di ruang rapat Komisi II, pekan lalu (5/7). 

Djohermansyah menuturkan dengan adanya RUUK DIY ini maka Keraton kini mempunyai payung hukum untuk menguasai hak atas tanah sebagai milik keraton. Ia menuturkan payung hukum untuk Keraton ini merupakan upaya mengakomodasi praktek-praktek yang terjadi di Yogyakarta selama ini, yakni Keraton menguasai tanah-tanah keraton. “Saat ini tak ada payungnya. Tak ada sertifikat,” jelasnya.

Meski begitu, pihak-pihak yang sudah telanjur menyewa tanah yang secara sejarah ‘dimiliki’ Keraton tak perlu khawatir. Mereka tetap bisa memanfaatkan tanah-tanah itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Misalnya seperti status UGM (Universitas Gadjah Mada) yang memanfaatkan tanah Keraton dengan HGB. Mereka masih bisa memanfaatkan,” jelasnya. 

Ketua Komisi II Agun Gunandjar menyambut baik pandangan pemerintah ini. Ia mengatakan pandangan pemerintah sudah sejalan dengan RUUK DIY yang disusun oleh pemerintah. “Saya kira setelah sepakat dengan pengisian jabatan gubernur, masih ada masalah lagi dengan masalah tanah. Ternyata, untuk masalah tanah, pemerintah juga sejalan dengan DPR,” ujarnya.

Anggota Komisi II Gusti Raden Ayu Koes Moertiyah yang juga berasal dari Keraton Surakarta berpendapat RUU Yogya ini bisa sebagai pelopor pengaturan penguasaan hak atas tanah oleh Keraton. Ia menilai dengan Keraton Yogyakarta sebagai badan hukum khusus sebagai pemilik hak atas tanah bisa dicontoh oleh keraton-keraton yang lain.

“Saya di Surakarta juga harus siap-siap. Kami sebenarnya menunggu pengaturan masalah pertanahan Yogyakarta seperti apa. Kalau pengaturannya seperti ini, maka Surakarta bisa menggunakan peraturan seperti ini. Secara konstitusional kedudukan Surakarta dengan Yogyakarta itu sama,” ujarnya.

Pengaturan bahwa Keraton bisa bertindak sebagai badan hukum khusus yang memegang hak milik suatu tanah belum tentu menyenangkan semua pihak. Sebelumnya, para aktivis yang tergabung dalam Aliansi Yogyakarta Bersatu Perjuangkan Hak atas Tanah menyambangi Komisi II untuk memberi masukan terhadap RUU ini. “Tanah milik rakyat harus dilindungi. Keraton bukan subjek hukum atas tanah,” ujar Koordinator Aliansi, M Ulinnuha.

M Ulinnuha mengatakan saat ini di Yogyakarta dikenal ada tanah yang milik kesultanan. Yakni, kesultanan ‘ground’ dan pakualaman ‘ground’. Ia mengutarakan saat ini pun telah terjadi konflik pertanahan antara Pakualaman dan rakyat di Kulon Progo. “Tanah milik rakyat diklaim kepemilikannya oleh Pakualaman,” jelasnya.

Ia menuturkan Pakualaman mengklaim tanah itu milik mereka karena sejak dahulu daerah tersebut memang wilayah mereka. Namun, rakyat lebih kuat dasar hukumnya karena memiliki sertifikat hak atas tanah tersebut. “Pakualaman hanya klaim, mereka tak punya sertifikat. Rakyat yang mempunyai sertifikat,” jelas Ulinnuha.

“BPN (Badan Pertanahan Nasional) bersikap pasif terhadap konflik ini. Sertifikat warga itu sejak tahun 1980-an. Tanah itu juga sudah mereka garap selama 20 tahun,” ujarnya.

Konflik berpeluang terjadi di Kulon Progo dengan kehadiran PT Jogja Magasa Iron (JMI) sebagai pemegang izin pertambangan pasir besi di sana. Warga sekitar khawatir bila JMI diberi kewenangan eksplorasi dengan seizin Pakualaman. “Kami khawatir nanti tanah itu dijualbelikan. Apalagi, di PT JMI itu isinya banyak keluarga keraton,” tuturnya.

Dimintai tanggapannya mengenai hal ini, Djohermansyah menjamin bahwa rakyat yang sudah memiliki sertifikat terhadap tanah yang secara sejarah dimiliki Keraton tak akan kehilangan haknya. “Kalau sudah beralih ke orang lain, dan ada sertifikatnya, maka itu tetap milik mereka,” jelasnya. 

SURAT TERBUKA DARI YOGYAKARTA UNTUK PRESIDEN RI & DPR RI
 - Heru Wahyukismoyo
05.08.12 20:26
SURAT TERBUKA DARI YOGYAKARTA UNTUK PRESIDEN RI & DPR RI “Masukan Terhadap Penjaringan Aspirasi DPR RI di DIY, Senin 16 Juli 2012” Oleh : H. HERU WAHYUKISMOYO Penjaga Gawang Keistimewaan DIY Pada prinsipnya DIY dapat melaksanakan amanat UU Nomor 32, tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah secara keseluruhan, kecuali pasal pemilihan kepala daerah karena definisi kepala daerah bergeser dari mazhab continental (sejak UU No 22/1948 -UU No 5/1974) menjadi mazhab anglo saxon (sejak UU No 22/1999 – UU No 32/2004), sehingga status Sultan - Pakualam sebagai Kepala Daerah/Wakepda sesuai hak asal-usul (UUD 45, ps18) teralienasi..!! Pokok persoalannya pemerinth pusat selalu alpa melindungi daerah istimewa secara yuridis sehingga UU No. 3/1950 sesuai asas hukum “leg spesialis” tidak terakomodir dalam setiap perubahan UU Pemerintah Daerah (leg generalis). Jika amandemen UU No 32/2004 sbg leg generalis mampu melindungi UU No. 3/1950 sbg leg spesialis, maka tidak perlu lagi RUUK DIY, karena cukup mengadendum UU No 3/1950 pasal 3 dst. kemudian diganti & diisi dg substansi istimewa sebagaimana amanat HBIX – PAVIII - BK (Kontrak Politik) yang telah disepakati antar pemimpin negri saat itu. Logika yuridis diatas berlaku juga untuk UU Pertanahan (UUPA), sehingga tidak perlu memaksakan Pertanahan masuk dalam RUUK DIY karena UUPA memberlakukan asas hukum “leg generali” yang telah mengakomodir UU No. 3/1950 & hukum Adat yang mengatur Pertanahan dalam Sistim Pemerintahan Adat Kasultanan Yogyakarta maupun Kadipaten Pakualaman, sesuai amanat UUD 45 pasal 18 & penjelasannya. Hal penting yang harus dipahami bersama bahwa Jogjakarta istmewa karena tiga hal, yaitu Sejarah Pembentukan Pemerintahannya, Bentuk Pemerintahannya sebagai Daerah Istimewa karena terdiri dari penggabungan Kasultanan Yogyakarta & Kadipaten Pakualaman menjadi DIY, serta Kepala Daerah & Kepala Pemerintahannya yang dijabat oleh Sultan & Adipati yang bertahta. Mengenai perubahan Status Hukum atau Subyek Hukum Kraton, Saya kira masih banyak elit yang salah membaca terminology “Nagari Dalem”, dalam konteks “Daerah Istimewa”, bukan sama dengan propinsi. Menurut Dr. RM Pramutomo, Dosen STSI Surakarta, (13/7) : “Negari Dalem adalah terminology tradisional yang diwadahi dalam bahasa, jadi cara membaca yang benar adalah dengan memaknai dan mengelaborasikan dalam struktur pembentuk bahasa itu sendiri..!”. Jadi akar masalahnya ada dalam pemahaman teks Nagari Dalem adalah konteksnya Negara Adat Kasultanan Yogyakarta & Kadipaten Pakualaman (negeri masing-masing), Jika ini benar sejak awal cara memahami teks & konteksnya, maka tidak perlu RUUK DIY karena ini hanya akan menunjukkan bahwa pendidikan sejarah telah gagal memahamkan proses terjadinya integrasi Negara Nusantara (Geocultural) menjadi Negara Indonesia (Geopolitics). Akhirnya jangan disalahkan kalau ada pertanyaan, apakah justru elite politik kita memang sengaja menggiring pikiran “a-historis” dalam pengambilan keputusan adanya RUUK DIY ini ? Seyogyanya kita semua cukup tetap berpijak pd asas hukum “leg spesialis derogat legi generali”, sehingga DIY tetap istimewa karena konsisten terhada Tata Hukum Indonesia yang menjadi kesepakatan kita bersama..!! Padahal, SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO IX sudah meninggalkan EMPAT AMANAT yang dapat menjadi pijakan untuk menentukan masa depan KASULTANAN YOGYAKARTA, yaitu : Pertama, AMANAT 18 MARET 1940, yang isinya ingin menggabungkan tradisi barat (demokrasi) dengan adat ketimuran (budaya) duduk bersanding secara harmonis; Kedua, AMANAT 5 SEPTEMBER 1945, yang isinya ingin menggabungkan Kasultanan & Pakualaman menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mendukung Kemerdekaan RI; Ketiga, AMANAT 30 OKTOBER 1945, yang intinya ingin melaksanakan jalannya pemerintahan secara demokratis, gubernur/wakil gubernur bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI serta menyerahkan sepenuhnya kepada Rakyat Yogyakarta melalui badan pembuat UU (DPRD/DPR RI); Keempat, AMANAT TAHTA UNTUK RAKYAT, 12 APRIL 1982, yang intinya ingin menyerahkan sepenuhnya kepada RAKYAT siapa pengemban TAHTA terbaik bagi rakyatnya karena jabatan SULTAN/ADIPATI harus memenuhi syarat sebagai GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR DIY. Selain hal diatas, persoalan pemerintah RI yang paling berat adalah bagaimana strategi mengembalikan Amanat, Spirit & Ajaran Besar Bung Karno seperti Tri Sakti, Marhaenisme, Berdiri Diatas Kaki Sendiri, UUD 45, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika & kelembagaan Negara sebagai satu kesatuan yang compatible..? Belajar dari pengalaman sejarah, dengan adanya kasus RUUK DIY harusnya mampu menyadarkan “ingatan kolektif” kita dari kesalahan masa lalu yang telah dilakukan oleh ORBA maupun OREF yang telah menjadi boneka asing sehingga tega menghapus sendiri “spirit nasionalisme” yang dibangun para pendiri bangsa dari “memori kolektif” anak bangsa melalui jargon2 baru, sehingga pada saat ini terasa sekali bahwa negeri ini sangat rapuh karena sendi-sendi ekonomi, kedaulatan politik, hankam, & pembuatan aturan hokum/APBN dibawah kendali konspirasi asing. Yogyakarta, 17 Juli 2012 Penjaga Gawang Keistimewaan DIY, H. HERU WAHYUKISMOYO
kraton dan tanah
 - sandiharso
01.08.12 09:25
selama 30th sy dan tetangga sekampung mendapat kemurahan tinggal dan mendirikan rumah sederhana tanpa bayar yang berarti. Kami merasakan filosofi TAHTA UNTUK RAKYAT. Rasanya Manunggaling Kawula Gusti bukan basa-basi.
Terminologi Kasultanan adalah Negri Dalem atau Negara dalam Konteks Hak Adat setelah ada Kontrak Pol
 - heru wahyukismoyo
31.07.12 13:27
Kesultanan Yogyakarta & Kadipaten Pakualaman hakikatnya adalah Negri Dalem atau Negara yang memiliki Wilayah, Rakyat & Kedaulatan. Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, Raja-raja Nuantara khususnya PB XII - MN 8, Kerajaan Surakarto, HB IX - PA VIII, Kerajaan Yogyakarta & Kerajaan Aceh menitipkan amanah dg menyerahkan Kedaualatan negrinya masing-masing kpd Pemerintah Republik dg Tetap pada Kedudukannya Sebagai Sultan & Adipati diwilayah masing-masing sebagai Kepala Daerah Istimewa yg memiliki hak asal - usul, adat - istiadat & susunan pemerintahan asli (Pasal 18 & Penjelasannya dalam UUD 1945 asli).
NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.