hukumonline
Jumat, 13 Juli 2012
KPK Butuh Wamenkeu Dalami Hambalang
Terutama mengenai lonjakan anggaran proyek dari Rp100 miliar menjadi Rp1,2 trilun dan parkir pada nilai Rp2,5 triliun.
fat
Dibaca: 1150 Tanggapan: 0
KPK Butuh Wamenkeu Dalami Hambalang
Wakil Menteri Keuangan Any Rahmawati usai diperiksa KPK. Foto: Sgp

 

Kedatangan Wakil Menteri Keuangan Any Rahmawati ke KPK ternyata punya maksud tersendiri. Kewenangan Wamenkeu dan pengetahuan selaku birokrat dibutuhkan KPK untuk mendalami lonjakan anggaran proyek pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Jawa Barat.

 

“Salah satu cara untuk mendalami adalah dengan meminta keterangan Wamenkeu,” jelas Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di Jakarta, Jumat (13/7).

 

Keterangan Wamenkeu diperlukan untuk mengetahui adanya perubahan anggaran yang drastis dalam proyek Hambalang. Tapi, tak hanya mengandalkan keterangan Wamenkeu, perubahan anggaran masih akan ditanya KPK ke sejumlah pihak lain yang dianggap mengetahui perkara tersebut.

 

"Mengapa Bu Any diminta itu justru kaitannya adanya anggaran yang semula Rp100 miliar menjadi Rp200 miliar, kemudian jadi Rp1,2 triliun itu untuk tanahnya saja. Kemudian, untuk pengadaan barang dan jasa itu kan sampai Rp1,4 triliun, jadi totalnya Rp2,5 triliun," kata Busyro.

 

Busyro mengatakan, lamanya penyelidikan sebuah kasus di KPK bisa dikatakan wajar. Karena KPK memerlukan alat bukti cukup untuk membawa perkara tersebut ke meja hijau.

 

Sedangkan faktor lain penyebab lamanya penyelidikan disebutkan Busyro, ketika ada seseorang yang dimintai keterangannya oleh KPK, tidak hadir di hari dia dipanggil. Maka, pemanggilan terhadap orang tersebut dijadwalkan ulang.

 

Bukan hanya itu, dalam sebuah penyelidikan juga tak dibatasi waktu tertentu sehingga banyak kasus-kasus lama yang masih dalam tahap ini, misalnya saja penyelidikan PT Bank Century Tbk. Meski begitu, lanjut Busyro, lembaganya juga tak ingin menunda-nunda penyelidikan sebuah kasus untuk naik ke penyidikan. "Tidak ada guna menunda-nunda. Malah menjadi beban bagi KPK."

 

Sebelumnya, Wamenkeu Any menyatakan dirinya diminta keterangan oleh KPK terkait prosedur penganggaran proyek pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Bogor yang menelan uang negara sebesar Rp2,5 triliun tersebut.

 

"Alokasi anggaran tetap harus melalui pembahasan DPR setiap tahunnya oleh komisi terkait dan lembaga kementerian terkait. Itu inti pertanyaan mengenai itu," ujar Any kepada wartawan di depan gedung KPK, Kamis (12/7).

 

Any mengatakan, kontrak proyek Hambalang berbentuk tahun jamak alias multi years. Kontrak multi years ini merupakan salah satu syarat untuk penandatanganan kontrak tahun jamak. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

 

Saat ditanya apakah dalam proyek multi years tersebut terjadi pelanggaran, Any enggan berkomentar. Ia malah mempersilahkan hal itu ditanyakan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

 

"Saya tidak mau menjawab apakah ada pelanggaran. Yang lain-lain silahkan anda tanyakan kepada kementerian terkait," katanya.

 

Terkait hal ini, Busyro mengatakan, keterangan Any diperlukan untuk mengetahui apakah ada pelanggaran dalam kontrak multi years di proyek Hambalang. Ia berpendapat, jika dilihat dari awal memang ada keanehan dalam proses penganggaran proyek yang semakin lama semakin besar.

 


Akan hal ini, Busyro menyatakan bertambah aneh kala Menpora di Komisi X mengatakan akan diteruskan dengan minta tambahan dana. Padahal ada penilaian dari ahli vulkanologi, Mbah Surono bahwa struktur tanahnya itu tanah basah sehingga tidak bisa dibebani dengan bangunan yang berat-berat.

"Nah, itu  jadi menarik. Jadi memang konsekuensinya penyelidikan masih butuh waktu," tutur Busyro.


Proses penyelidikan kasus Hambalang, setidaknya lebih dari 70 orang sudah dimintai keterangannya oleh KPK. Ada beberapa masalah yang tengah didalami KPK dalam kasus ini.


Diantaranya adalah, proyek pembangunannya, pengadaan barang dan jasa serta pembuatan sertifikat tanahnya yang seluas 32 hektar.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.