hukumonline
Jumat, 13 Juli 2012
RUU Dikti Segera Diuji ke MK
Begitu dinomori, sehari setelahnya akan langsung di judicial review.
Ali
Dibaca: 1491 Tanggapan: 2
RUU Dikti Segera Diuji ke MK
DPR dan Pemerintah akhirnya setujui RUU Dikti segera disetujui menjadi UU. Foto: Sgp

 

DPR dan Pemerintah akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (RUU Dikti) untuk segera disetujui menjadi UU. Kesepakatan ini dicapai dalam rapat paripurna DPR, Jumat (13/7). Beberapa hal penting diatur dalam RUU Dikti ini, dari semangat otonomi kampus dan pemberian akses pendidikan tinggi kepada mahasiswa yang tak mampu.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh mengatakan salah satu tujuan RUU ini adalah memperluas akses program wajib belajar 9 tahun ke pendidikan tinggi. Beberapa caranya adalah mengembangkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di setiap provinsi, semangat afirmasi kepada mahasiswa kurang mampu, dan kewajiban PTN mencari dan menjaring mahasiswa dari daerah terluar atau daerah tertinggal.

“Mahasiswa dari daerah terluar atau tertinggal setidaknya 20 persen dari total mahasiswa baru,” ujarnya. 

M Nuh menjelaskan,meski memberikan otonomi pengelolaan yang luas kepada PTN, ia menegaskan bahwa pemerintah tak akan lepas tanggung jawab. Ia memastikan bahwa ada dana APBN untuk PTN dan PTS. Tiga puluh persen dari dana itu di masing-masing PTN/PTS bahkan harus digunakan untuk keperluan penelitian.

“PTN harus bermutu. Salah satu syarat untuk memajukan PTN adalah memberikan otonomi yang luas dengan disertai akuntabilitas. Otonomi ini baik secara administratif maupun pengelolaan pendidikan,” jelasnya.

M Nuh membantah bila RUU ini dinilai mendukung liberalisasi dan komersialisasi pendidikan. “RUU ini justru menjamin tak adanya liberalisasi dan komersialisasi dengan menyatakan bahwa Perguruan Tinggi itu harus bersifat nirlaba,” jelasnya.

Persetujuan RUU Dikti ini bukan tanpa penolakan. Para aktivis yang tergabung dalam Komite Nasional (Komnas) Pendidikan tegas menolak RUU ini. Mereka bahkan sudah bersiap membawa RUU Dikti ini –bila disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono- ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Yura Pratama, anggota Komnas Pendidikan, adalah salah satu aktivis yang siap mengajukan judicial review. “Begitu RUU ini didaftarkan ke lembaran negara dan diberi nomor, sehari setelahnya kami akan mengajukan judicial review,” ujarnya kepada hukumonline.

Yura memang belum mengkaji pasal per pasal dalam RUU Dikti ini yang akan diuji materi ke MK, karena dalam pembahasan terakhir pasal-pasalnya masih kerap berubah-ubah. “Kami baru mendapat RUU Dikti tersebut hari ini,” tuturnya.

Namun, lanjut Yura, secara substansi RUU Dikti ini dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Khususnya ketentuan yang memberikan otonomi pengelolaan kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN). “Sejak awal, kami menilai otonomi PTN itu sebagai bentuk liberalisasi dan privatisasi yang bertentangan dengan konstitusi,” ujarnya.

Yura membandingkan dengan putusan MK yang ‘membatalkan’ UU Badan Hukum Pendidikan. Dalam putusannya, MK mempertanyakan apakah otonomi perguruan tinggi itu sudah sejalan dengan cita-cita pendidikan dalam UUD 1945 atau tidak. “MK memang secara tegas menyatakan otonomi bertentangan dengan cita-cita pendidikan dalam konstitiusi, tetapi kami berpendapat otonomi itu bertentangan dengan konstitusi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yura berpendapat kondisi ideal pengelolaan perguruan tinggi harus dilakukan secara bersama-sama antara perguruan tinggi dan pemerintah. “Perguruan Tinggi dan Pemerintah harus saling mengawasi proses pelaksanaan kegiatan pendidikan di perguruan tinggi,” pungkasnya. 

Share:
tanggapan
tanggapanDika 15.01.13 15:18
biaya kuliah di vokasi UI menurut saya mahal 7juta/semester dan tidak ada BOP-B, jika telat membayar semester (lewat 1 hari saja) dikenakan denda 50%, sungguh miris jika ada ada calon mahasiswa yg diterima tapi tidak sanggup membayar atau putus kuliah karena tidak memiliki biaya lagi
tanggapanbudiman 13.07.12 23:46
masalah otonomi dan lain2 saya memang kurang mengerti, tapi ketika mendengar bahwa "UU ini mengutamakan orang kurang mampu dan bersifat nirlaba", saya bilang ini bulshit buktinya biaya kuliah TERUTAMA di UI sendiri terdapat jurusan-jurusan biaya kuliah yang SANGAT MAHAL sebagai yang nyata yaitu Program Vokasi UI yang MAHAL gak karuan sampai mencapai angka 7juta/semester.

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.