hukumonline
Jumat, 13 Juli 2012
Negara Abaikan Rakyat dalam Konflik Pertambangan
Komnas HAM desak pemerintah melakukan moratorium izin pertambangan.
Ady TD Achmad
Dibaca: 2262 Tanggapan: 0
Negara Abaikan Rakyat dalam Konflik Pertambangan
Komnas HAM banyak menerima pengaduan tentang korporasi melakukan pelanggaran HAM. Foto: Sgp

Eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan tambang kerap bersinggungan dengan kehidupan masyarakat yang kemudian menimbulkan konflik antara warga dan perusahaan tambang. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, Komnas HAM rata-rata menerima sebanyak lima ribu aduan tiap tahun. Di tahun 2008 jumlah pengaduan atas tindakan perusahaan yang disinyalir melakukan pelanggaran HAM mencapai 748 perusahaan. Sedangkan di tahun yang sama jumlah pengaduan atas tindakan aparat kepolisian lebih dari seribu aduan.

Menurut anggota Komisioner Komnas HAM, Nur Kholis, data aduan masyarakat atas perusahaan dan kepolisian itu termasuk kasus yang menyangkut soal pertambangan. Selain itu, Nur Kholis juga mendapatkan data bahwa terdapat aduan dari masyarakat atas tindakan Pemda, jaksa dan aparatur pemerintahan lainnya yang menyangkut tentang pertambangan.

Nur Kholis melanjutkan, masyarakat yang mengadu ke Komnas HAM yang berkaitan soal pertambangan biasanya menyangkut ketidakadilan. Ada pula yang mendapat intimidasi dan dikenakan pasal berlapis oleh aparat penegak hukum. Dari pantauannya, Nur Kholis melihat posisi masyarakat sangat lemah ketika berhadapan dengan perusahaan tambang. Ironisnya, tak jarang aparat pemerintahan bertindak cenderung menguntungkan perusahaan ketimbang masyarakat.

Padahal, masih menurut Nur Kholis, sebelum perusahaan tambang beroperasi di suatu daerah, harus mendapatkan izin terlebih dulu dari masyarakat setempat. Namun yang terjadi di lapangan sebaliknya. Akibatnya, terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan tambang, bahkan dengan pemerintah. Misalnya dalam kasus konflik antara perusahaan tambang dan warga yang terjadi akhir tahun lalu di Bima, Nusa Tenggara Barat.

Dari berbagai kasus antara warga dengan perusahaan tambang, Nur Kholis melihat biasanya hak-hak warga terancam. Misalnya hak untuk memperoleh penghidupan layak, hak atas pangan dan lainnya. Pasalnya, eksploitasi dan eksplorasi tambang biasanya dilakukan di atas tanah yang sudah dikelola masyarakat secara adat ataupun individu dalam kurun waktu yang lama. Padahal lahan tersebut adalah sumber penghidupan warga.

“Negara bukan memberi perlindungan kepada masyarakat tapi malah melindungi corporate,” kata Nur Kholis dalam acara diskusi yang digelar Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) di Jakarta, Jumat (13/7).

Ketika menjalankan tugas dan fungsinya, Nur Kholis menyebut Komnas HAM melakukan pemantauan dan penyelidikan atas dugaan kasus pelanggaran HAM, termasuk soal pertambangan. Ketika hasil penyelidikan Komnas HAM atas suatu kasus terbukti terdapat bentuk pelanggaran HAM maka aparat terkait menurut Nur Kholis harus menindaklanjutinya. Sejalan itu, Komnas HAM memberi dukungan atas tindakan tersebut. Sayangnya, aparat terkait menurut Nur Kholis sampai saat ini belum menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal.

Misalnya dalam kasus di desa Prai Karoku Jangga, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), dimana tiga orang warga dituduh melakukan perusakan terhadap aset milik PT Fathi Resources. Setelah melewati proses pengadilan, pada Mei 2012 majelis memutus bersalah dan memvonis sembilan bulan penjara.

Padahal, tiga orang tersebut mengaku tidak melakukan perusakan, bahkan mereka sebelumnya telah melaporkan PT Fathi Resources karena telah menyerobot tanah adat. Sayangnya, aparat kepolisian tak menanggapi laporan itu. Melihat kasus yang dialami Umbu Mehang, Umbu Janji dan Umbu Pindingara tersebut Nur Kholis mengatakan hal itu salah satu bukti minimnya perlindungan aparatur negara terhadap warganya. Serta cerminan dari hubungan antara perusahaan tambang dan aparatur pemerintahan yang dapat dikatakan erat.

Padahal, Nur Kholis melanjutkan, dalam pasal 71 dan 72 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM negara wajib untuk memajukan HAM, termasuk melindungi hak warganya dari ancaman. Sayangnya, sampai saat ini Nur Kholis belum melihat upaya konkret yang dilakukan aparatur pemerintahan.

Menurut Nur Kholis setidaknya terdapat dua hal yang mengakibatkan rendahnya upaya tersebut. Yaitu minimnya tingkat pengetahuan aparatur negara atas UU HAM dan kepentingan investasi. Nur Kholis mengingatkan saat ini Komnas HAM internasional sedang fokus melakukan pemantauan dan pendataan terhadap perusahaan yang berkonflik dengan masyarakat, termasuk perusahaan tambang. Pasalnya, dalam konflik tersebut hak-hak masyarakat kerap dilanggar dan cenderung merugikan masyarakat.

Selain melakukan monitoring terus-menerus, Nur Kholis menegaskan Komnas HAM internasional juga melakukan kampanye terhadap sejumlah isu. Salah satunya mengkampanyekan agar seluruh perusahaan tambang sebelum beroperasi harus mendapat izin terlebih dulu dari masyarakat. Namun, proses mendapatkan izin itu jangan dimanipulasi seperti yang banyak terjadi saat ini.

Pasalnya, Nur Kholis sering mendapati aparat pemerintah berdalih mendapatkan izin atau tanda tangan dari warga yang menyatakan memberikan izin. Tapi setelah diklarifikasi ternyata warga tidak memberikan izin dan tidak mengerti kalau tanda tangannya itu digunakan untuk memberikan izin operasi kepada perusahaan tambang.

Untuk mengatasi konflik yang terjadi, Nur Kholis berpendapat pemerintah jangan tergesa-gesa menerbitkan izin beroperasi bagi perusahaan tambang sebelum masyarakat setempat menyetujuinya. Ia pun menyarankan agar pemerintah melakukan moratorium izin tambang.

Pada kesempatan yang sama aktivis Jatam yang melakukan advokasi terhadap tiga orang warga desa  Prai Karoku Jangga, Sumba Tengah, Umbu Wulung, mengatakan PT Fathi Resources telah menyerobot tanah warga. Pasalnya, warga setempat belum menyepakati apakah perusahaan itu boleh beroperasi atau tidak. Pasalnya, untuk mengambil keputusan itu harus ditempuh lewat musyawarah adat yang dinamakan duduk setikar. Namun, belum berlangsung musyawarah itu, PT Fathi Resources telah menempatkan mesin bor dan beroperasi.

Selain terdapat tiga warga yang dipenjara karena dituduh melakukan perusakan, Wulung menjelaskan warga mendapat berbagai bentuk intimidasi. PT Fathi Resources, kata Wulung juga menggunakan putusan hakim yang memvonis tiga orang warga desa Prai Karoku Jangga itu sebagai contoh untuk menakuti-nakuti warga desa lain yang melakukan perlawanan.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.