Persoalan infrastruktur pelabuhan ternyata belum mengalami perbaikan. Di Pelabuhan Merak, misalnya. Hingga saat ini, pelayanan di pelabuhan ini tidak lebih baik dari sebelumnya. Persoalan tersedianya kapal di pelabuhan masih menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pemerintah.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mengatakan, berlarutnya permasalahan infrastruktur pelabuhan membuktikan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak mampu menyelesaikan persoalan yang selalu berulang-ulang. Padahal, sudah ada kesepakatan skema pertama dan pelabuhan serta kapal milik PT Pertamina Tbk dapat digunakan atau dipinjam guna pengangkutan barang agar tidak menumpuk di Pelabuhan Merak saja.
“Kemudian dalam keadaan tertentu kapal-kapal Angkutan Laut (AL) bisa disiapkan dan diperbantukan, kapal-kapal milik Pertamina juga ada. Nah ini tidak ada koordinasi dan sinergi untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Aria Bima seusai Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jumat (13/7).
Aria manilai ketidakmampuan BUMN untuk menyelesaikan persoalan ini merupakan upaya pembiaran yang tidak cerdas untuk menyelesaikan masalah. Pasalnya, penyelesaian-penyelesaian yang sudah pernah disepakati bersama tidak dilaksanakan.
Aria mencontohkan salah satu kesepakatan yang telah diambil bersama, yakni adanya keputusan untuk menggunakan pelabuhan Pertamina guna pengangkutan barang dan penggunaan kapal. Menurutnya, kapal milik Pertamina dan AL memiliki kemampuan menerabas cuaca.
“Kalau selama ini permasalahannya cuaca jadi kapal tidak bisa berangkat, ya kapal AL dan milik Pertamina han ada, tapi tidak pernah dilakukan,” ujarnya.
Untuk persoalan ini, sambungnya, negara harus turut campur karena PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sudah tidak mampu untuk menangani masalah ini. Diperlukan koordinasi dan sinergi antar transportasi jasa atau BUMN terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bahkan koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko) dan AL juga harus dilakukan.
Selain penambahan kapal-kapal yg harus diinvestasikan ke ASDP, salah satu hal yang juga tak kalah penting adalah jembatan. Penyelesaian faktual dari pembangunan jembatan ini tidak hanya dengan future. Perlu politik anggaran dengan perhitungan yang tepat dan memakan waktu yang cukup lama. Untuk mengatasi hal ini, diharapkan AL dan Pertamina melakukan rapat koordinasi.
"Penanganan hal ini harus dilakukan lebih serius," tutur politisi PDIP ini.
Sejauh ini, Aria melihat bahwa pemerintah tidak serius dalam menangani persoalan tersebut. Menurutnya, ada ego sektoral antar deperteman dan antar BUMN. Langkah politisasi, kata Aria, tidak akan menyelesaikan masalah.
“Mengusulkan ganti direksi ASDP, tidak akan menyelesaikan masalah,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Natsir Mansyur berharap pemerintah segera menyelesaikan proyek pelabuhan Tanjung Priuk-Kali Bari. Dengan selesainya pelabuhan ini, tentunya akan mengurangi sedikit persoalan pelabuhan yang selalu macet dan infrastruktur yang tidak memadai.
“Kedepan, pelabuhan harus diperbaiki karena infrasturktur yang tidak memadai membuat biaya logistik menjadi tinggi,” kata Natsir ketika dihubungi oleh hukumonline.
Selain itu, pemerintah harus segera memperbaiki regulasi terkait dengan infrastruktur pelabuhan. Menurutnya, regulasi yang ada saat ini terkesan ada tarik menarik antara Kementerian Perhubungan dan Perusahaan Pelabuhan Indonesia II (Pelindo).
“Jadi pemerintah harus perhatikan regulasi yang ada saat ini,” pungkasnya.
Info Hukum