hukumonline
Sabtu, 14 Juli 2012
Masyarakat Harus Dilibatkan dalam Penerbitan Izin Tambang
Kepentingan warga di lokasi tambang sering terabaikan.
Ady
Dibaca: 2105 Tanggapan: 0
Masyarakat Harus Dilibatkan dalam Penerbitan Izin Tambang
Alat berat untuk mengangkut material tambang di pit Batu Hijau PT Newmont Nusa Teggara. Foto: Ady

 

Sebelum menjalankan proses produksi, perusahaan tambang harus melewati berbagai macam persyaratan. Salah satunya adalah izin untuk beroperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pertambangan. Menurut aktivis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) cabang Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT), Umbu Wulung, selain mendapat izin dari pemerintah, perusahaan tambang harus mendapat izin dari warga di lokasi tambang.

Berdasarkan pengalamannya mengadvokasi warga yang lahannya akan digunakan untuk pertambangan, Wulung menyebut biasanya warga yang menolak keberadaan perusahaan tambang mendapat tekanan dan intimidasi dari berbagai pihak. Bahkan Wulung menyebut warga di desa Prai Karoku Jangga, kecamatan Umbu Ratu Nggay, kabupaten Sumba Tengah dikriminalisasi karena menolak keberadaan perusahaan tambang di desanya.

Selain itu Wulung juga menemukaan modus yang dilakukan pihak tertentu dalam mendapatkan izin dari masyarakat yaitu lewat manipulasi tanda tangan. Misalnya warga diperintahkan untuk tanda tangan di atas kertas dengan dalih untuk membagi Raskin. Namun setelah warga membubuhkan tanda tangan, kop surat itu diganti menjadi surat yang menyatakan persetujuan beroperasinya perusahaan tambang.

Hal itu menurut Wulung yang kemudian menjadi dasar bagi berbagai pihak untuk melakukan tindakan yang mendukung beroperasinya perusahaan tambang. Akibatnya, ketika perusahaan tambang itu beroperasi dan warga menolaknya, maka surat yang sudah ditandatangani warga itu dijadikan sebagai alat bukti bahwa warga sudah menyatakan setuju.

Mengingat perusahaan tambang bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat, khususnya tanah adat, Wulung berpendapat sebelum aparat berwenang menerbitkan izin, harus ada izin terlebih dulu dari warga. Namun dia mengingatkan agar izin itu jangan dimanipulasi.

Bila hal itu dibaikan oleh perusahaan tambang dan pemerintah, Wulung khawatir ke depan pelanggaran HAM terhadap warga atas sengketa lahan pertambangan semakin masif. Pasalnya, dari pantauan Wulung perusahaan tambang dari dalam dan luar negeri tertarik untuk mengeksploitasi lahan di kawasan timur Indonesia, khususnya NTT.

"Sudah ada perusahaan Australia yang mau mengeksloitasi tambang," kata Wulung dalam diskusi yang diselenggarakan Jatam di Jakarta, Jumat (13/7).

Pada kesempatan yang sama anggota Komnas HAM, Nur Kholis, mengimbau agar pemerintah, baik pusat ataupun daerah tidak mengobral lahan tambang yang ada di Indonesia kepada pemilik modal. Soalnya masyarakat tidak mendapat keuntungan yang besar dari keberadaan perusahaan tambang di daerahnya.

Bahkan tak jarang pasca penambangan, terdapat perusahaan tambang yang meninggalkan lahan bekas eksploitasi tambang begitu saja tanpa ada perbaikan lingkungan. "Misalnya ada perusahaan tambang di Bangka Belitung yang meninggalkan begitu saja bekas lokasi tambang. Akibatnya, rakyat yang dirugikan," tutur Nur Kholis.

Nur Kholis menyebut Komnas HAM akan melakukan pemantauan terus terhadap perusahaan yang bersengketa dengan warga, termasuk perusahaan tambang. Nur Kholis juga mengingatkan bahwa hasil dari pantauan itu akan dilaporkan ke dalam organisasi Komnas HAM Internasional (ICCR).

Tanah Adat
Terkait masalah tanah adat, Nur Kholis mengatakan tanah tersebut biasanya digunakan oleh masyarakat secara turun-temurun. Dari kondisi yang ada di masyarakat Nur Kholish menyebut terdapat dua jenis kepemilikan tanah adat. Yaitu tanah yang dimiliki secara pribadi dan tanah yang dikelola secara komunal.

Sayangnya, Nur Kholish melihat pemerintah tak serius melindungi hak masyarakat atas tanah adat. Sehingga ketika terjadi sengketa lahan tak jarang masyarakat acap kali tersingkir. Sehingga penguasaan atas lahan itu beralih.

Persoalan atas tanah itu menurut pantauan Nur Kholish sudah diupayakan untuk dibenahi lewat gerakan reformasi di tahun 1998. Ketika itu salah satu tuntutan reformasi adalah mengembalikaan tanah kepada rakyat. Sayangnya, sampai hari ini Nur Kholis merasa pemerintah belum melakukan upaya konkret untuk mewujudkan amanat reformasi tersebut.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.