hukumonline
Senin, 16 Juli 2012
Halal Haram Sewa Rahim Menurut Hukum
Topik yang dibahas dalam buku ini masih menjadi perdebatan kalangan agamawan, kedokteran, dan hukum.
MYS
Dibaca: 7611 Tanggapan: 5
Halal Haram Sewa Rahim Menurut Hukum
Buku karya Desriza Ratman. Foto: Rzk

Perkembangan teknologi medis telah menjadi jawaban sementara bagi pasangan yang tak mempunyai keturunan selama bertahun-tahun. Program bayi tabung sudah dikenal luas di luar negeri dan sudah dipraktikkan di Indonesia. Klinik-klinik kesuburan dan program bayi tabung tersedia di sejumlah rumah sakit.

Ketika awal program bayi tabung mencuat, kontroversi langsung mengiringi. Suara pro dan kontra sama-sama memiliki argumen. Saat itulah Menteri Kesehatan Farid Anfasa Moeloek mewariskan satu regulasi penting berisi 13 pasal. Peraturan Menteri Kesehatan No. 73/Menkes/Per/II/1999, regulasi dimaksud, mengatur penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi buatan. Peraturan ini menjadi salah satu rujukan yuridis untuk menengahi perdebatan yang muncul.

Tetapi dalam perkembangannya, tetap saja ada banyak pertanyaan dan mungkin perbedaan pendapat mengenai reproduksi buatan, tak hanya program bayi tabung. Salah satunya tentang surrogate mother, yang kemudian dituangkan H. Desriza Ratman ke dalam sebuah buku.

Surrogate mother adalah perjanjian antara seorang wanita yang mengikatkan diri melalui suatu perjanjian dengan pihak lain (suami-isteri) untuk menjadi hamil terhadap hasil pembuahan suami isteri tersebut yang ditanamkan ke dalam rahimnya, dan setelah melahirkan diharuskan menyerahkan bayi tersebut kepada pihak suami isteri berdasarkan perjanjian yang dibuat. Perjanjian ini lazim disebut gestational agreement (hal. 3). Intinya, surrogate mother adalah perempuan yang menampung pembuahan suami isteri dan diharapkan melahirkan anak hasil pembuahan. Dalam bahasa sederhana berarti ‘ibu pengganti’ atau ‘ibu wali’ (hal. 35).

Dari sisi hukum, perempuan penampung pembuahan dianggap ‘menyewakan’ rahimnya. Kalau konstruksi ini diterima, apakah rahim perempuan bisa disamakan dengan barang sehingga bisa disewakan? Pertanyaan tak berhenti di situ. Bagaimana status anak yang lahir dari rahim surrogate mother: anak luar nikah? Siapa ibu kandungnya?  Bagaimana hubungan hukum antara surrogate mother dengan pasangan suami isteri ‘penyewa’? Status anak penting karena bisa berkaitan dengan pewarisan. Kepada siapa si anak berhak mewarisi? Apakah UU Perlindungan Anak memungkinkan?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mengusik Desriza Ratman, dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (1992), menuangkan buah pikirannya ke dalam buku setebal 169 halaman ini. Berkat karya ini pula ia menyandang gelar Magister Hukum Kesehatan.
 

Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum:
Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?

Penulis: Dr. H. Desriza Ratman, MH.Kes.

Penerbit: PT Elex Media Komputindo, Jakarta

Tahun: 2012

Halaman:169


Kasus surrogate mother marak seiring penemuan cara fertilisasi di luar rahim, atau lazim disebut in-vitro fertilization. Sejak ditemukannya metode pengawetan sperma, program in-vitro fertilization terus berkembang. Semakin luas digunakan, aspek hukum yang diperdebatkan pun makin berkembang. Perikatan surrogate mother berkembang pesat di negara-negara yang memperbolehkan donasi sel gamet seperti Amerika Serikat, Inggris, Austria dan Jerman (hal. 37), tetapi Indonesia juga perlu memikirkan dampak ikutannya. Masalah ini harus dibahas serius, bukan saja dari sisi hukum tetapi juga etika (hal. 5).

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sedikit memberikan panduan. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami isteri bersangkutan ditanamkan dalam rahim isteri darimana ovum berasal. Selain itu, kehamilan di luar cara alamiah hanya bisa dilakukan tenaga kesehatan yang ahli dan pada fasilitas kesehatan tertentu.

Penulis mengambil kesimpulan: hinga kini surrogate mother tidak bisa diterapkan di Indonesia. Aturan hukumnya pun belum utuh. Lagipula, ada persoalan etika yang harus dijunjung tinggi (hal. 136). Untuk mengetahui argumentasi penulis mengambil kesimpulan demikian, tentu diperoleh dengan membaca karya Kepala Puskesmas Kecamatan Cariu, Bogor ini. Sebagai informasi dasar, isi buku ini sangat bermanfaat bagi kalangan hukum, terutama yang menggeluti hukum kesehatan.

Anda bisa memperolehnya di toko-toko buku terdekat. Selamat membaca…
Share:
tanggapan
lapangan ijtihadanshary 18.12.12 08:42
MUI memutskan surrogate mother hk nya haram, krn menyangkut masalah nasab dan warisan. ini ijtihad. Dlm kasus ini yang dititipkan kepada rahim ibu lain adalah zighot yang berasal dari pasangan suami istri sah, ia memperoleh nutrisi dari ibu titipan itu melalui tali pusat yang secara otomatis melekat ke rahim melalui pembelahan sel. Nah Rasulullah juga memperoleh nutrisi dari halimatus sa'diyah melalui asi, yang kadar kandungannya sama dengan melalui tali pusar, fungsi keduanya memacu pertumbuhan fisik dan emosional bayi. yang beda adlh cara mperolehnya, yaitu melalui tali pusar dan asi.Jd sama antara asi yang diterima Rasul dg praktek surrogate muther. mgkin inilah jln masuk untuk menghalalkan surrogate mother dari kacamata islam. Garus hk yang timbul adlh sama dg hub Rasul dengan ibu susunya. smg bermanfaat.
hukum islam lebih tepatsuper-benjamin 10.10.12 10:55
pemahaman agama yang kurang membuat seseorang akan bisa melakukan hal itu. ilmu fiqh khususnya yang membahasa banyak tentang muamalat, munakahat, dsb, sudah menjelaskan bahwa percampuran nasab di larang oleh syari'at islam.
perjanjianhegel 30.08.12 08:36
parlemen dan pemerintah harus segera membuat regulasi nya yg tegas. asas kebebasan berkontrak dpt digunakan selama tdk bertentangan dengan regulasi yang ada. fatwa MUI atau lembaga agama bukan hukum positif & bukan Tuhan.
Himbauan kepada MUIAbusita 02.08.12 12:21
terhadap persoalan surrogate mother...tersebut MUI harus segera menyikapi dan mengeluarkan fatwa hukum untuk dipedomani oleh pemerintah RI,
Pencerahanimamropii 17.07.12 07:49
Di tengah kegalauan akan nilai, norma dan kepastian tentang status anak yang mengandungnya dititipkan ke ibu lain, tulisan Desriza Ratman menjadi pintu pembuka dialog dan kajian. Modalisa yg disuguhkan oleh dokter tersebut masih sangat debatable dalam memaknai dan menafsirkan hal tersebut. Saatnya para mujtahid dan ulama duduk bersama memberi pencerahan dari pespektif agama. Salam

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.