hukumonline
Selasa, 17 Juli 2012
Ada Alokasi Jatah Bagi Pimpinan Banggar
Berapa besar proyek pemerintah, legislatif punya target jatah.
fat
Dibaca: 882 Tanggapan: 0
Ada Alokasi Jatah Bagi Pimpinan Banggar
Fadh Arafiq pengusaha yang jadi saksi sidang terdakwa mantan Anggota Banggar, Wa Ode Nurhayati. Foto: Sgp

 

Sidang dengan terdakwa mantan Anggota Badan Anggaran (Banggar), Wa Ode Nurhayati kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (17/7). Sidang kali ini memeriksa keterangan saksi yakni seorang pengusaha bernama Fadh Arafiq. Saksi mengutarakan ada alokasi jatah Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) di tiga kabupaten di Aceh untuk pimpinan Banggar.


Hal itu diketahui Fadh dari seorang pejabat daerah salah satu kabupaten ketika berkomunikasi melalui telepon. Komunikasi ini terjadi lantaran kepengurusan DPID oleh dirinya dengan para pejabat di tiga kabupaten aceh Besar, Bener Meriah dan Pidie Jaya terancam gagal.


“Katanya orang daerah, Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Bener Meriah yang mengurus Mirwan Amir. Sedangkan Kabupaten Pidie Jaya yang mengurus Tamsil Linrung,” ujar Fahd di persidangan.


Fadh menjelaskan, dia mengetahui awal proyek DPID ini dari Haris Andi Surahmandalam satu pertemuan sekira Oktober 2010.


Kala itu, Haris menawarkan program DPID di tiga kabupaten di Aceh. Menurut Fadh, Haris menawarkan proyek ini karena lawan bicaranya itu dinilai memiliki jaringan luas di wilayah-wilayah tersebut.


“Kebetulan saya banyak teman-teman di daerah,” kata Fadh. Setelah itu, ia pun melakukan beberapa pertemuan dengan sejumlah pejabat di tiga kabupaten tersebut.


Haris, lanjut Fadh, langsung menyebut ada fee yang harus diberikan yakni sebesar enam persen dari total DPID yang cair. Menurutnya, dari dana tersebut, lima persen diberikan ke anggota dewan, sedangkan sisanya dibagi dua antara dirinya dengan Haris.


Awalnya, anggota DPR yang akan mengawal DPID di tiga kabupaten di Aceh tersebut adalah Irgan dari PPP. Tapi belakangan berubah. Hal itu diketahuinya dari Haris bahwa jatah Irgan untuk daerah penerima DPID sudah penuh. Akhirnya, Haris pun mencari ‘lubang’ lain, dan bermuara ke terdakwa Wa Ode.


Setiap daerah dari tiga kabupaten tersebut memiliki jatah DPID masing-masing sebesar Rp40 miliar. “Ternyata slotnya Irgan sudah penuh, lalu lewat Ibu Wa Ode. Akhirnya proposal dibuat pejabat daerah masing-masing. Lalu proposal dikasih ke saya, saya berikan ke Haris. Lalu kita nunggu kabar dua minggu,” ujar Fadh yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.


Karena fee enam persen harus ada di muka, Fadh mengaku mencari pinjaman. Akhirnya, pinjaman tersebut didapatnya dari seorang pengusaha asal Aceh bernama Zamzami. Setelah itu, uang Rp6 miliar diberikan Fadh ke Haris secara bertahap. Dari laporan Haris ke dirinya, uang tersebut diberikan ke Asisten Pribadi (Aspri) terdakwa yang bernama Sefa Yolanda.


“Dari Sefa diberikan ke Ibu Wa Ode, itu kata Haris,” ujar Fadh.


Namun, setelah ditunggu-tunggu kucuran DPID untuk tiga kabupaten tersebut tak juga cair. Fadh pun menagih kembali fee yang sudah dikeluarkannya ke Haris. Beberapa kali pun Fadh bersama Haris dan  terdakwa melakukan pertemuan untuk menagih uang. "Oya Fahd, nanti Fahd, pas ada, kakak balikin," ujar Fadh menirukan terdakwa.


Dari total Rp6 miliar, uang yang sudah dikembalikan sejumlah Rp5 miliar. Sisanya belum dikembalikan terdakwa. Pengembalian ini dilakukan lantaran kepengurusan DPID untuk tiga kabupaten di Aceh tersebut tak jadi dilakukan terdakwa.


Bahkan Fadh mengaku pernah dianggap pembohong oleh pejabat di tiga kabupaten tersebut. Karena pejabat tersebut sudah mengetahui bahwa yang memperoleh jatah DPID di tiga kabupaten adalah Mirwan Amir dan Tamsil Linrung.


Tak Jujur

Selain Fadh, Aspri terdakwa yang bernama Sefa juga menjadi saksi. Dalam kesaksiannya, Sefa awalnya tak mengaku dititipkan uang dari Haris. Tapi, setelah Hakim Anggota Pangeran Napitupulu meminta salah satu penuntut umum menunjukkan buku yang di dalamnya ada tandatangan Sefa karena telah menerima uang, akhirnya wanita berjilbab ini pun mengaku.


Di depan majelis, sambil menangis Sefa mengatakan bahwa dirinya menandatangani buku tersebut karena menganggap Haris sudah kenal akrab dengan majikannya. “Haris selalu bilang bahwa ibu tahu, jadi saya berpikir mungkin sudah ada komunikasi, jadi saya fine-fine saja menandatangani buku itu.”


Sefa mengaku tidak tahu isi titipan Haris ke terdakwa. Bukan hanya itu, berapa kali Haris menitipkan sesuatu melalui dirinya, ia pun lupa. Menurut Sefa, dirinya mendapat titipan yang dibungkus ke dalam body bag dari Haris di Bank Mandiri cabang DPR. Lalu bungkusan tersebut dibawa Sefa ke apartemen terdakwa.


Tak lama setelah itu, Sefa pun melaporkan ke terdakwa bahwa ada titipan dari Haris. Setelah dibuka bungkusan tersebut, terdakwa marah kepada dirinya. “Saya bilang, kak, ini ada titipan dari Pak Haris. Dia gak komentar, pas dilihat baru komentar. Dia marahi saya karena dia belum pernah tahu kalau ada titipan itu,” ujar Sefa. Terdakwa pun memerintahkan Sefa untuk mengembalikan uang tersebut ke Haris.


Majelis hakim yang diketuai oleh Suhartoyo menilai Sefa tak jujur. Menurutnya, selaku hakim, dirinya dan anggota hakim yang lain sudah biasa menemui berbagai macam saksi. Ia mengatakan, dirinya sudah menjadi hakim setahun sebelum Sefa lahir. Tercatat, Sefa lahir di Jakarta pada tahun 1986.


“Saudara tidak jujur, sejak kamu belum lahir, tahun 1985 kami sudah jadi hakim. Ada kecenderungan saudara membela mantan bos saudara. Secara hukum saudara bisa dituntut,” tutur Suhartoyo.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.