hukumonline
Selasa, 17 Juli 2012
Segera Dikaji Regulasi Baru Pengelolaan Migas
Bukan hanya untuk rakyat, payung hukum ini juga diharapkan berpihak kepada investor.
fat
Dibaca: 892 Tanggapan: 0
Segera Dikaji Regulasi Baru Pengelolaan Migas
Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas (tengah) bersama Kepala BP Migas R Priyono (kiri) dan Dirjen Migas ESDM, Evita H Legowo (kanan) usai presskonpres di KPK. Foto: Sgp

 

Rapat intensif antara KPK dengan sejumlah lembaga negara terkait pengelolaan minyak dan gas (migas) membuahkan hasil. Beberapa waktu lagi ada regulasi yang mengatur pengelolaan migas dan terasa adil bagi rakyat. Tentu juga bersahabat bagi pemodal.



Menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, rapat koordinasi ini dilakukan dengan tujuan agar pengelolaan migas mulai dari hulu dapat dinikmati oleh rakyat dan bangsa. Dalam rapat kali ini, KPK mengundang perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), BP Migas dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).


Bukan hanya itu, regulasi tersebut nantinya juga diharapkan dapat memberikan jaminan yang layak bagi para investor. “Kami juga bisa memberikan perlindungan kepada investor agar kepentingan rakyat dan kepentingan investor bisa berjalan dengan baik,” ujar Busyro di kantornya, Selasa (17/7).


Namun, apakah nanti ada regulasi baru atau memperbaiki yang sudah ada, Busyro belum dapat menjawab. Ia hanya memastikan, regulasi yang akan dikaji semata-mata demi kepentingan rakyat Indonesia.


Rapat koordinasi menurut Busyro ditujukan untuk menghasilkan regulasi guna memperbaiki potensi kerugian pengelolaan migas nasional 2011 yang ditemukan KPK. Namun, dia menegaskan, temuan KPK itu masih bersifat kajian. “Belum ditemukan telah terjadi kerugian negara.”


Busyro melanjutkan, rapat koordinasi ini merupakan salah satu langkah pencegahan agar potensi kerugian tersebut tak terjadi.Setiap kajian dilakukan KPK ada kualifikasi temuan-temuan. Serta ada yang bersifat potensi atau belum riildari unsur kerugian negara.


KPK menitikberartkan bagaimana melakukan langkah pencegahan yang dibuat bersama dengan lembaga lain. Sehingga dengan mekanisme seperti itu,yang berpotensi ada kerugian negara tak lagi berpotensi.


Kepala BP Migas R Priyono mengapresiasi rencana ini. Menurutnya, BP Migas sudah optimal menjalankan seluruh rekomendasi KPK terkait dengan pengelolaan migas.


Bahkan BP Migas mengawasi produksi siap jual (lifting) kepada Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S) secara berkala. Bahkan pengawasan ini dilakukan tak hanya di balik meja, melainkan secara langsung.


Rencananya, pengawasan lifting ini dapat dilakukan oleh kementerian-kementerian terkait secara langsung. Yakni dengan cara memberikan jaringan internet yang bisa langsung dibuka oleh kementerian tersebut. “Jadi jaringan tersebut bisa langsung connect kepada kementerian yang memerlukan,” katanya.


Menurut dia, koordinasi ini penting dilakukan karena sektor migas merupakan pemasukan negara terbesar kedua. Priyono juga berharap, perencanaan pembuatan payung hukum khusus di sektor migas ini dilakukan secara matang. Bila perlu, payung hukum itu nantinya menguntungkan semua pihak.


“Kita juga inginkan adanya payung hukum, sehingga BP Migas bekerja tak asal-asalan. Ada investment friendly, good governance juga bisa dilaksanakan,” tutur Priyono.


Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Evita H Legowo mengapresiasi koordinasi lintas lembaga ini. menurutnya, rapat seperti ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik terhadap pengelolaan migas di Indonesia. Ia berharap, koordinasi dapat terus dilakukan demi perbaikan pengelolaan migas lebih jauh.


Sebelumnya
, sejumlah lembaga negara, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) bertemu KPK di kantor lembaga antikorupsi. Pertemuan tersebut bermaksud untuk mensinergikan pengelolaan keuangan negara di sektor minyak dan gas.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.