hukumonline
Rabu, 18 Juli 2012
Menakertrans: Tinggalkan Upah Murah
Untuk menarik investasi, upah murah bukan strategi yang tepat untuk digunakan saat ini.
Ady
Dibaca: 1195 Tanggapan: 0
Menakertrans: Tinggalkan Upah Murah
Menakertrans Muhaimin Iskandar katakan tinggalkan upah murah. Foto: Sgp

 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Muhaimin Iskandar mengatakan upah murah sudah tidak tepat lagi digunakan untuk menarik investasi ke Indonesia. Pasalnya, kesejahteraan pekerja di Indonesia masih butuh perhatian. Kondisi itu menurut Muhaimin hanya melahirkan bom waktu yang dapat meledak sewaktu-waktu. Hal negatif lain dari diterapkannya upah murah menurut Muhaimin tidak dapat menjaga sistem ekonomi berkelanjutan.

“Indonesia sudah sepatutnya dan selayaknya, tidak lagi menggunakan nilai kompetitif investasi hanya dengan mengandalkan upah murah,” kata Muhaimin kepada 33 Kadisnakertrans se-Indonesia dalam acara sosialisasi Permenakertrans di Jakarta, Selasa (17/7).

Sejalan dengan itu Menakertrans mengatakan telah mengubah Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Permenakertrans No. 13 Tahun 2012.

Bila sebelumnya jumlah komponen KHL yang ada hanya 46, dalam peraturan yang baru, Muhaimin menyebut telah menambahkan sebanyak 14 komponen. Perubahan itu menurut Muhaimin untuk menyesuaikan kebutuhan kaum pekerja atas kondisi saat ini.

Sebagai jaring pengaman untuk mengukur angka minimal dari upah di berbagai daerah, Muhaimin menyebut 60 komponen untuk saat ini sudah tepat. Menurutnya jumlah komponen itu sebagai jalan tengah dari keinginan para pemangku kepentingan yaitu dari serikat pekerja dan pengusaha. Walau begitu Muhaimin menyebutkan sampai hari ini pemerintah terus berusaha untuk menemukan sistem pengupahan yang berasaskan keadilan, kesejahteraan yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia.

Muhaimin melihat kondisi perekonomian Indonesia berada dalam kondisi yang beruntung dibanding negara lainnya di tengah krisis ekonomi yang melanda dunia. Hal itu menandakan ketahanan ekonomi Indonesia cukup baik. Walau begitu Muhaimin mengingatkan kondisi itu bukan berarti perekonomian Indonesia aman dari imbas krisis dunia. Karena dari hasil rapat dengan beberapa Kementerian terkait menunjukkan bahwa tingkat ekspor Indonesia menurun merupakan dampak dari krisis ekonomi dunia.

Dari beberapa rapat dengan Presiden dan pejabat tinggi lembaga negara lainnya, Muhaimin menyebut pemerintah sedang mempersiapkan langkah untuk mengantisipasi dampak negatif dari krisis yang terjadi di dunia. Muhaimin menyebut setidaknya terdapat tiga langkah yang dipersiapkan pemerintah. Pertama, deteksi dini terhadap potensi-potensi dari kerawanan krisis. Dalam hal itu Muhaimin menekankan agar Kadisnaker di semua daerah mendata berapa banyak perusahaan yang rawan digoncang krisis.

Pasalnya, dampak paling buruk untuk Indonesia atas krisis yang melanda dunia menurut Muhaimin adalah pemutusan hubungan kerja (PHK). Muhaimin berharap hal itu tidak terjadi, namun sebagai langkah antisipasi, dia menekankan agar seluruh Disnakertrans dapat melakukan upaya untuk mengantisipasinya.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan menurut Muhaimin adalah mengumpulkan data terkait dampak krisis terhadap ketenagakerjaan. Dengan potensi sumber daya yang dimiliki dan kerja keras, Muhaimin yakin Indonesia dapat melewati ancaman dampak krisis tersebut.

Kedua, untuk mencegah dampak krisis menurut Muhaimin dapat dilakukan dengan menciptakan iklim perekonomian yang kondusif mulai dari investasi, produksi dan lainnya. Penambahan komponen KHL dan berbagai hal lainnya yang menunjang pekerja merupakan hasil maksimum yang saat ini dapat dicapai. Oleh karenanya Muhaimin berharap agar capaian itu dapat dipertahankan dalam rangka menciptakan iklim perekonomian yang kondusif.

Ketiga, untuk mengantisipasi krisis, Muhaimin menyatakan pemerintah berupaya menciptakan keseimbangan perekonomian dengan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pasalnya, beberapa waktu lalu Muhaimin mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut upah pegawai negeri sipil (PNS) naik signifikan sedangkan untuk pekerja swasta sebaliknya. Atas dasar itu pemerintah mengupayakan agar kesejahteraan pekerja meningkat.

Terpisah, menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Muhaimin hanya mengumbar retorika soal penambahan komponen KHL untuk menyejahterakan pekerja. Pasalnya, penambahan komponen itu dirasa tidak memberi pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan pekerja. “Bila dirupiahkan kenaikan komponen KHL itu hanya Rp 48 ribu,” kata Iqbal kepada hukumonline lewat pesan singkat, Selasa (17/7).

Kebijakan yang diterbitkan Menakertrans itu menurut Iqbal masih berpijak pada politik upah murah. Karena penambahan komponen KHL yang ditetapkan pemerintah jauh dari layak. Menurut Iqbal, KHL dapat disebut layak jika minimal memuat 86 komponen seperti hasil penelitian yang sudah dilakukan serikat pekerja.

Senada, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos, mengatakan ucapan Muhaimin soal peningkatan komponen KHL untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja hanya pemanis bibir. Menurut Nining, Menakertrans tidak akan menaikkan komponen KHL dari empat menjadi 14 komponen jika tidak didemonstrasi serikat pekerja.

Menurut Nining dalam era pasar bebas sekarang ini, sistem tenaga kerja yang digunakan merujuk pada pasar tenaga kerja fleksibel. Sistem tersebut menurut Nining berpangkal pada politik upah murah sehingga tidak memungkinkan bagi kaum pekerja meraih kehidupan layak.

Bagi Nining jika pemerintah serius ingin menyejahterakan kaum pekerja maka KHL itu harus mampu memenuhi kebutuhan dasar yang wajib dimiliki setiap orang. Yaitu pemenuhan atas pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Menurut Nining hal itu sudah semestinya diberikan negara untuk seluruh rakyatnya. “Tanggung jawab negara adalah memberi lapangan pekerjaan dan kesejahteraan yang layak bagi rakyat,” pungkasnya.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.