Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan upah murah sudah tidak tepat lagi digunakan untuk menarik investasi ke Indonesia. Pasalnya, kesejahteraan pekerja di Indonesia masih butuh perhatian. Kondisi itu menurut Muhaimin hanya melahirkan bom waktu yang dapat meledak sewaktu-waktu. Hal negatif lain dari diterapkannya upah murah menurut Muhaimin tidak dapat menjaga sistem ekonomi berkelanjutan.
“Indonesia sudah sepatutnya dan selayaknya, tidak lagi menggunakan nilai kompetitif investasi hanya dengan mengandalkan upah murah,” kata Muhaimin kepada 33 Kadisnakertrans se-Indonesia dalam acara sosialisasi Permenakertrans di Jakarta, Selasa (17/7).
Sejalan dengan itu Menakertrans mengatakan telah mengubah Permenakertrans No. 17 Tahun 2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Permenakertrans No. 13 Tahun 2012.
Bila sebelumnya jumlah komponen KHL yang ada hanya 46, dalam peraturan yang baru, Muhaimin menyebut telah menambahkan sebanyak 14 komponen. Perubahan itu menurut Muhaimin untuk menyesuaikan kebutuhan kaum pekerja atas kondisi saat ini.
Sebagai jaring pengaman untuk mengukur angka minimal dari upah di berbagai daerah, Muhaimin menyebut 60 komponen untuk saat ini sudah tepat. Menurutnya jumlah komponen itu sebagai jalan tengah dari keinginan para pemangku kepentingan yaitu dari serikat pekerja dan pengusaha. Walau begitu Muhaimin menyebutkan sampai hari ini pemerintah terus berusaha untuk menemukan sistem pengupahan yang berasaskan keadilan, kesejahteraan yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia.
Muhaimin melihat kondisi perekonomian Indonesia berada dalam kondisi yang beruntung dibanding negara lainnya di tengah krisis ekonomi yang melanda dunia. Hal itu menandakan ketahanan ekonomi Indonesia cukup baik. Walau begitu Muhaimin mengingatkan kondisi itu bukan berarti perekonomian Indonesia aman dari imbas krisis dunia. Karena dari hasil rapat dengan beberapa Kementerian terkait menunjukkan bahwa tingkat ekspor Indonesia menurun merupakan dampak dari krisis ekonomi dunia.
Dari beberapa rapat dengan Presiden dan pejabat tinggi lembaga negara lainnya, Muhaimin menyebut pemerintah sedang mempersiapkan langkah untuk mengantisipasi dampak negatif dari krisis yang terjadi di dunia. Muhaimin menyebut setidaknya terdapat tiga langkah yang dipersiapkan pemerintah. Pertama, deteksi dini terhadap potensi-potensi dari kerawanan krisis. Dalam hal itu Muhaimin menekankan agar Kadisnaker di semua daerah mendata berapa banyak perusahaan yang rawan digoncang krisis.