hukumonline
Senin, 23 Juli 2012
Menguji Putusan Batal Demi Hukum
Siapa yang berhak menyatakan putusan batal demi hukum? Bagaimana juga cara mengujinya?
M-14/Ady
Dibaca: 2572 Tanggapan: 0
Menguji Putusan Batal Demi Hukum
Yohanes Waworuntu terdakwa kasus Sisminbakum. Foto: Sgp

Polemik soal putusan batal demi hukum terus berlanjut. Bila sebelumnya Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum terpidana kasus perambah hutan memohon pengujian Pasal 197 KUHAP ke Mahkamah Konstitusi, langkah serupa bakal ditempuh advokat lain bernama M Zainal Arifin.

Zainal terpaksa mengajukan judicial review karena selama ini mengaku bingung dengan makna putusan yang batal demi hukum. Meski dijelaskan secara detail kategori putusan yang dinyatakan batal demi hukum, namun KUHAP tak mengatur mengenai bagaimana suatu putusan dinyatakan batal demi hukum.

“Saya minta tafsir ke MK. Apa maksudnya batal demi hukum? Apa dengan sendirinya? Atau harus melalui prosedur tertentu?” kata Zainal kepada hukumonline lewat telepon, Jumat (20/7).

Adalah putusan kasus Sisminbakum dengan terdakwa Romli Atmasasmita dan Yohanes Waworuntu yang membuat Zainal bingung. Ia melihat ada yang janggal dalam amar putusan yang melepaskan Romli dan membebaskan Yohanes dari kasus Sisminbakum ini.

Dalam putusan tersebut tidak dicantumkan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan sebagaimana disyaratkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP. Selain itu juga tidak mencantumkan ‘nama penuntut umum” seperti dipersyaratkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf l KUHAP.

Padahal mengacu Pasal 197 ayat (2) KUHAP, putusan hakim yang tak mencantumkan dua syarat tersebut mengakibatkan batal demi hukum. “Kita kan tidak tahu apa makna putusan batal demi hukum itu. Sementara ini kan tidak ada penjelasan resmi apa makna putusan batal demi hukum itu, karena itu nanti MK akan memberikan penjelasan,” kata Zainal.

Terpisah, pakar hukum acara pidana Universitas Islam Indonesia Mudzakkir mengatakan seharusnya hakim menjadi contoh aparat penegak hukum lainnya. “Sama dengan jaksa yang kalau dakwaan yang dibuatnya dinilai kabur maka disuruh membuat dakwaan lagi. Hakim itu kalau putusan, ada upaya untuk melihat bahwa putusan hakim itu tidak memenuhi syarat dalam mengambil keputusan,” kata Mudzakkir lewat telepon kepada hukumonline, Sabtu (21/7).

Menurut Mudzakkir, hal itu dibutuhkan agar hakim tak menjadi aparat yang kebal hukum karena selama ini hakim tidak pernah tersentuh sanksi administratif. “Ini supaya adil, karena yang membikin ribet sehingga putusan tidak bisa dieksekusi sehingga ada prosedur banding dan kasasi itu karena salah satunya ada celah-celah bagi pihak-pihak (jaksa, terdakwa dan penasehat hukumnya), ada celah yang memang tidak jelas.”

Mudzakkir paham bahwa KUHAP memang tak mengatur mengenai bagaimana menentukan suatu putusan itu batal demi hukum. Karena itu ia berharap hal ini menjadi catatan ke depan. “Ini mestinya ada upaya hukum banding kalau ini putusan pengadilan negeri. Ada dua jenis. Pertama, banding mengenai putusan yang tidak standar. Kedua, banding soal substansinya,” Mudzakkir memberi contoh.

Lantas bagaimana kalau yang sembrono di tingkat MA? “Menurut saya sama juga, upaya hukum peninjauan kembali (PK) itu dua jenis. Pertama, mengenai format putusan. Kedua, mengenai substansi.”

Romli Atmasasmita sendiri tak mau terlalu pusing mempersoalkan langkah Zainal. Menurut Romli, Zainal memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk mengajukan judicial review. Ia menyatakan tak akan mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam pengujian tersebut karena ia yakin putusan MK tak berlaku surut.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.