Mulutmu harimaumu. Ungkapan ini mungkin tepat dialamatkan kepada Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso. Gara-gara ucapannya, Priyo akhirnya dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR.
Adalah sejumlah perwakilan korban peristiwa 1965-1966, keluarga korban peristiwa Mei 1998 dan Talang Sari 1989 yang melaporkan Priyo. Mereka didampingi beberapa aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS).
Beberapa hari sebelumnya Priyo sempat melontarkan pernyataan di media untuk menyikapi hasil penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa 1965-1966. Priyo mengatakan pengusutan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tidak penting juga tidak menyelesaikan masalah. “Nanti sampai zaman Ken Arok juga diungkit,” kata Koordinator Kontras Haris Azhar mengulang pernyataan Priyo.
Menurut Haris pernyataan Priyo itu sangat tidak terhormat dan membuat para korban dan aktivis HAM gusar. Pasalnya, sebagai anggota DPR, Priyo semestinya berupaya mendorong dan menyelesaikan kasus pelanggaran dan pemenuhan hak para korban.
“Bagi kami sikap Priyo itu bertentangan dengan aturan internal (kode etik) dalam DPR dan konstitusi,” kata Haris kepada wartawan usai mendaftarkan pengaduan ke sekretariat BK DPR di Jakarta, Kamis (26/7).
Mengacu UU Pengadilan HAM, Haris berpendapat DPR harus mengawasi pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Sementara Priyo, sebagai wakil DPR seharusnya mengawasi kerja pemerintah apakah pengungkapan kasus pelanggaran HAM sudah berjalan baik atau belum. “Bukan malah mengatakan tidak penting Komnas HAM melakukan pengungkapan kasus pelanggaran HAM di masa lalu,” kesal Haris.
Atas dasar itu Haris berharap agar BK DPR segera melakukan pemeriksaan terhadap Priyo untuk mencari tahu apa motif di balik pernyataan itu. Apakah bermotif politis atau dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai anggota DPR. Haris mengingatkan bahwa Priyo berasal dari partai Golkar yang diuntungkan oleh sistem pemerintahan Orde Baru.