hukumonline
Selasa, 31 Juli 2012
Hakim Ad Hoc Nilai Dakwaan Miranda Kadaluwarsa
MA menegaskan tentang daluwarsa itu.
fat
Dibaca: 1696 Tanggapan: 0
Hakim Ad Hoc Nilai Dakwaan Miranda Kadaluwarsa
Miranda Swaray Goeltom diruang sidang pengadilan Tipikor Jakarta. Foto: Sgp

Satu dari lima hakim yang memeriksa perkara Miranda Swaray Goeltom sependapat dengan penasihat hukum terdakwa. Bahwa, salah satu pasal dakwaan penuntut umum KPK telah kadaluwarsa.


Sikap itu ditunjukkan Sofialdi, anggota majelis hakim untuk terdakwa Miranda. Sehingga, putusan sela majelis hakim menjadi tak bulat, Selasa (31/7).


Sekalipun, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menetapkan perkara Miranda dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Artinya, nota keberatan (eksepsi) baik dari terdakwa maupun tim penasihat hukumnya, ditolak oleh majelis hakim.


Sofialdi, hakim ad hoc ini, sependapat dengan tim pembela Miranda, bahwa penggunaan Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor telah daluwarsa. Alasannya, penggunaan Pasal 13 UU 31 Tahun 1999 yang memiiki ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun tersebut memiliki jangka waktu daluwarsanya, yakni enam tahun setelah perkara terjadi.


Hal ini sesuai dengan Pasal 78 KUHP. "Hak menuntut hukuman gugur karena lewat waktunya. Oleh karena Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor paling lama tiga tahun. Perkara ini terjadi pada Juni 2004, sehingga sudah daluwarsa pada Juni 2010," tutur Sofialdi.


Meski begitu, ia tak menampik bahwa UU Pemberantasan Tipikor merupakan ketentuan yang bersifat lex specialist. Tapi, untuk pendapat jangka waktu lebih atau daluwarsa yang berlaku adalah hukum pidana formil, dalam hal ini Pasal 78 KUHP. Dengan begitu, dalil keberatan tim penasihat hukum terdakwa khusus mengenai daluwarsanya Pasal 13 UU Pemberantasan Korupsi masuk dalam materi nota keberatan.


Karena itu, lanjut Sofialdi, eksepsi tim penasihat hukum harus dinyatakan dapat diterima. Sehingga majelis hakim harus menyerahkan berkas perkara Miranda ke KPK. Namun, di kemudian hari KPK masih bisa melakukan penuntutan kembali.


"KPK bisa lakukan penuntutan kedua dalam perkara yang sama tanpa mencantumkan Pasal 13," kata Sofialdi.


Ketua Majelis Hakim, Gusrizal menguraikan dakwaan daluwarsa pernah diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA) atas nama Marwan Esa yang intinya perhitungan daluwarsa telah dihapus. Salah satu alasannya perkara baru dihitung sejak dimulainya penyidikan. Untuk perkara Miranda sendiri, penyidikannya baru berjalan sejak tahun 2009 dengan tersangkanya Dhudie Makmun Murod.


Sehingga, jika dihitung batas waktu daluwarsa selama enam tahun, maka sejak 2009 hingga kini belum lewat jangka waktu daluwarsanya. Terlebih, dalam perkara ini penuntut umum KPK selalu menyertakan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, di mana ada unsur bersama-samanya dalam tindak pidana korupsi, sehingga hitungan penyidikan baru dimulai pada tahun 2009 silam.


Atas dasar itu pula, majelis menolak nota keberatan penasihat hukum terdakwa. Dengan begitu, seluruh dakwaan penuntut umum telah lengkap dan jelas, sehingga surat dakwaan yang dibacakan dua pekan lalu sudah memenuhi ketentuan hukum acara. "Maka nota keberatan dari terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tidak harus diterima. Sehingga pemeriksaan perkara harus dilanjutkan," ujar Gusrizal.


Mengenai eksepsi Miranda yang menyatakan tidak tahu adanya pemberian Traveller Cheque (TC) kepada anggota DPR, majelis menilai sudah masuk materi pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan. Begitu juga mengenai nota keberatan bahwa dakwaan penuntut umum dibuat berdasarkan asumsi. Hal ini dinilai majelis tak termasuk dalam nota keberatan sebagaimana yang diatur dalam hukum acara.


Penasihat hukum Miranda, Andi F Simangunsong langsung menyatakan perlawanan terhadap putusan sela yang baru dibacakan. Menurutnya, perbedaan pendapat di antara majelis merupakan sebuah petunjuk bahwa perdebatan yang terjadi sangatlah krusial. "Kami mohon kiranya sampai ada putusan akhir perkara ini dapat ditangguhkan dulu," katanya.


Gusrizal tak bisa memenuhi keinginan penasihat hukum terdakwa untuk menangguhkan perkara. Alasannya, sesuai dengan Pasal 156 ayat (2) KUHAP bahwa jika eksepsi ditolak maka perkara pokok dilanjutkan ke pemeriksaan saksi-saksi. Atas hal itu, sidang pun diundur hingga hari Kamis (9/8), dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. "Mengingat ancaman perkara ini maksimal lima tahun, maka kita butuh pemriksaan perkara secara maraton. Maka akan kita sidangkan tiap Kamis dan Senin," pungkasnya.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.