hukumonline
Selasa, 31 Juli 2012
PBB-KB Diharapkan Tidak Lebih Lima Persen
ANT
Dibaca: 669 Tanggapan: 0

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengharapkan pemerintah daerah tidak menyesuaikan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) melebihi lima persen agar tidak terlalu membebani anggaran subsidi energi. Hal ini disampaikan Agus di Jakarta, Selasa (31/7).  


"Kita ingin untuk supaya mereka itu mengerti, jangan membebani di atas lima persen, agar BBM khususnya BBM bersubsidi, rakyat itu menikmati harga BBM yang sama," ujarnya.


Untuk itu, menurut Menkeu, prioritas pemerintah saat ini adalah memberikan himbauan kepada pemerintah daerah agar tidak membebani masyarakat dan membuat harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah menjadi berbeda-beda.


"Kalau seandainya pajaknya beda, itu akan membuat di daerah harga BBMnya berbeda-beda," katanya.


Namun, Menkeu belum dapat mengungkapkan kelebihan beban fiskal yang akan ditanggung pemerintah apabila ada pemerintah daerah yang memberlakukan PBB-KB di atas lima persen mulai September mendatang.


"Nanti diceritakan kalau sudah dihitung," ujarnya singkat.


Pemerintah dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) menyatakan, mengatur besaran maksimal beberapa pajak propinsi yang diantaranya adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang dapat dinaikkan dari lima persen menjadi 10 persen.


Aturan ini berlaku sejak 1 Januari 2010 yang implementasinya diserahkan pada kebijakan pemerintah daerah lewat penerbitan Peraturan Daerah (Perda).


Namun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 36 Tahun 2011 tentang perubahan atas tarif PBB-KB yang menyebutkan dalam rangka stabilisasi harga bahan bakar kendaraan bermotor, tarif PBB-KB yang telah ditetapkan daerah melalui perda, diubah menjadi lima persen.


Alasan penerbitan aturan ini adalah karena beberapa provinsi sudah mengenakan tarif PBB-KB di atas lima persen. Untuk itu, pemerintah menganggap perlu ada penyesuaian tarif PBB-KB dengan alokasi subsidi BBM yang ditetapkan dalam APBN.


Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD, pemerintah dapat mengubah tarif PBB-KB yang sudah ditetapkan dalam Perda dengan Perpres. Dalam Perpres yang berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 Juli 2011 ini dijelaskan, aturan tersebut hanya berlaku untuk kendaraan bermotor yang disubsidi oleh pemerintah.


Namun, peraturan ini akan berakhir pada 15 September 2012, dan pemerintah daerah kemungkinan besar akan menetapkan PBB-KB melalui penerbitan Perda, diatas lima persen.


Saat ini, ada beberapa provinsi yang telah memberikan pajak 10 persen, tapi ada juga provinsi yang menetapkan pajak lima persen maupun 7,5 persen.


Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam menghadapi kemungkinan kenaikan tersebut telah mengimbau dan memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah, DPRD dan kepala daerah agar penerapan pajak ini tidak membebani masyarakat.


"Oleh karena itu, tadi saya membuat surat kepada seluruh Gubernur, supaya minta pengertiannya walaupun UU ini memungkinkan untuk membuat pajak itu lebih dari lima persen, tapi tolong jangan dimanfaatkan karena ini akan membebani masyarakat," katanya.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.