hukumonline
Rabu, 01 Agustus 2012
Awas, Sesat Pikir tentang Wajar Tanpa Pengecualian
Lembaga negara berlomba-lomba membuat iklan atau ucapan selamat tentang perolehan status WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Bukan berarti ‘bersih’.
Mys/FNH/HRS
Dibaca: 9071 Tanggapan: 3

Pertemuan dengan kalangan jurnalis 19 Juli lalu dimanfaatkan petinggi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyampaikan satu ‘koreksi’ penting. Jangan sampai masyarakat menganggap status WTP lembaga negara pusat dan daerah sebagai jaminan ‘bersih’ dari penyimpangan dan korupsi.

WTP adalah singkatan dari Wajar Tanpa Pengecualian, sebuah opini yang dikeluarkan auditor terhadap laporan keuangan. Sesuai amanat konstitusi dan UU No. 17 Tahun 2003, audit atas laporan keuangan lembaga negara dilakukan oleh BPK. “WTP akan diberikan oleh BPK kepada suatu lembaga atau kementerian jika transaksi penggunaan anggaran tidak ada yang mencurigakan,” kata Ketua BPK Hadi Purnomo.

Tetapi Hadi Purnomo buru-buru mengingatkan, WTP tidak menjamin tidak ada korupsi di lembaga yang memperoleh opini demikian. “Pemeriksaan laporan keuangan tidak ditujukan secara khusus untuk mendeteksi adanya korupsi,” tegas mantan Dirjen Pajak itu.

Penjelasan Hadi dalam acara Menjawab Keingintahuan Publik tentang Opini BPK itu tidak muncul begitu saja. Sebelum acara ini, begitu banyak lembaga negara yang membuat iklan atau maklumat tentang opini WTP lembaganya. Tak sedikit diantaranya iklan dibuat dan dibiayai oleh perusahaan tertentu yang bisnisnya berada dalam lingkup kementerian atau lembaga negara.

WTP menjadi obsesi pimpinan lembaga. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sampai melayangkan kritik, WTP seolah menjadi ajang pameran pimpinan lembaga pusat dan daerah. Bahkan ada kepala daerah yang memerintahkan anak buahnya menyuap auditor BPK agar hasil pemeriksaan beropini WTP. Kita masih ingat kasus dua orang auditor BPK perwakilan Jawa Barat yang divonis masing-masing empat tahun penjara karena menerima suap ratusan juta dari pejabat Pemko Bekasi. Uang suap itu diberikan agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bekasi memuat WTP.

Pengumuman yang begitu gencar seolah menunjukkan lembaga-lembaga negara yang memperoleh WTP sudah bersih dari penyimpangan dan penyelewenangan. Sekadar perbandingan, WTP yang diperoleh Kementerian Agama menjadi sebuah ironi. BPK menyerahkan hasil audit dengan status WTP kepada Menteri Agama pada medio Juni lalu. Eh, beberapa hari kemudian, KPK membongkar korupsi pengadaan kitab suci al-Qur’an di kementerian ini.

Semakin banyak lembaga negara yang mendapatkan WTP dari BPK. Pada saat bersamaan, jumlah perkara korupsi yang diungkap dari lembaga negara terus bertambah. Kasus Hambalang berpotensi merugikan negara ratusan miliar, namun laporan keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga tetap WTP.

Tabel

Perkembangan WTP lembaga negara 2009-2011

Opini

Tahun

2009

2010

2011

Wajar Tanpa Pengecualian

45

53

67

Wajar Dengan Pengecualian

26

29

18

Tidak Memberikan Pendapat

8

2

2

Tidak Wajar

-

-

-

Jlh entitas pelaporan

79

84

87

Sumber: BPK, 29 Mei 2012

Data yang dirilis BPK tersebut memang belum menunjukkan seluruh LHP lembaga negara pusat dan daerah. Tetapi setidaknya memperlihatkan semakin banyaknya lembaga yang memperoleh opini WTP.

Apa WTP itu?

Istilah WTP disebut dalam penjelasan pasal 16 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara. Berdasarkan Undang-Undang ini, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Selain opini, pemeriksa juga mengeluarkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi untuk LHP atas kinerja. Sedangkan LHP dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Ada empat kriteria yang dipakai pemeriksa, yaitu: (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (ii) kecukupan pengungkapan; (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.

Ada empat jenis opini yang dikenal di dunia internasional. Yang paling dasar adalah pernyataan menolak memberikan opini, lazim disebut disclaimer. Lalu, opini tidak wajar (adversed opinion) dan opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion). Yang tertinggi adalah WTP (unqualified opinion). Dalam WTP, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan yang diperiksa disajikan dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

BPK sudah mengatur lebih teknis pemeriksaan yang dilakukan dalam Peraturan BPK No. 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Celah

Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, termasuk yang melihat salah persepsi di masyarakat dan lembaga negara tentang WTP. Penilaian BPK terhadap LHP kementerian atau lembaga negara hanya menunjukkan pengelolaan, tidak memperlihatkan penyimpangan. Secara administratif bisa dipertanggungjawabkan, tetapi secara hukum belum tentu. “WTP belum tentu bersih,” kata Uchok kepada hukumonline.

Perbedaan itu sangat mungkin terjadi karena, menurut Uchok, pemeriksaan tidak dilakukan secara menyeluruh. Meskipun pemeriksa meminta semua dokumen pendukung, hanya sekitar 26 persen yang diverifikasi tim pemeriksa. Inilah celah yang menurut Uchok membuat opini WTP bisa berbanding terbalik dengan korupsi dan penyimpangan. Banyak kasus yang membuktikan WTP di suatu lembaga bukan jaminan bebas korupsi.

Itu sebabnya Uchok berharap agar BPK menjelaskan kepada masyarakat bahwa WTP tak berarti kelar dari dugaan korupsi. Perolehan WTP adalah suatu prestasi yang patut dibanggakan. Namun harus diimbangi pandangan WTP tak menjamin bebas dari praktik korupsi dan penyimpangan.

Share:
tanggapan
hubungan kinerja pemda dengan opini BPKmahasiswa 28.12.12 23:50
Saya ingin bertanya, sehubungan dengan tugas kuliah saya mendapat pertanyaan sbb : Apakah ada hubungannya antara jumlah pencapaian kinerja yang tercatat dalam LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemda) terhadap opini BPK yang diperoleh pemda tsb? Misalkan pemda untuk tahun 2011 mendapat opini WTP, namun disisi lain kinerja pemda yang terlapor dalam LAKIP rata-rata turun dibandingkan tahun lalu... Apakah ini ada hubungan atau tidak? Bagi yang memahami, mohon bantuannya... Terima Kasih...
Perlu dipertanyaan validitas opini BPKAlbert Boy Situmorang 18.09.12 15:09
Satu-satunya alasan yang menyebabkan opini BPK tidak dapat dijadikan pegangan tentang bebas tidaknya dari korupsi suatu institusi pemerintahan yang laporan keuangannya diberi status WTP oleh BPK adalah bahwa audit yang dilakukan oleh BPK tidak bisa dipegang validitasnya. Keraguan tentang validitas opini BPK tersebut adalah karena pertama, mungkin kualitas SDM BPK yang kurang baik sehingga tidak bisa atau tidak berhasil mendeteksi setiap penyimpangan yang terjadi pada suatu instansi, dan kedua, terjadinya negosiasi antara auditor BPK dan instansi yang diperiksa ketika ditemukan adanya indikasi penyimpangan, dan berujung dengan pemberian suap pada auditor BPK. Jadi selama kinerja BPK tidak diperbaiki dan BKP sendiri tidak bebas korupsi, maka opini WTP yang diberikan BPK sampai kapan pun bukan jaminan kalau lembaga yang diberikan status WTP bebas dari korupsi!
TanggapanTaufik 29.01.13 10:04
Sepertinya Bapak kurang memahami konteksnya. Coba baca lagi ini. Penilaian BPK terhadap LHP kementerian atau lembaga negara hanya menunjukkan pengelolaan, tidak memperlihatkan penyimpangan. Secara administratif bisa dipertanggungjawabkan, tetapi secara hukum belum tentu. “WTP belum tentu bersih,” kata Uchok kepada hukumonline.
Pemeriksaan setengah-setengahVera Malini 05.08.12 07:59
Sudah saatnya dipikirkan ulang ttg pemeriksaan menyeluruh karena di sinilah pemeriksaan yang sesungguhnya. Persoalan opini WTP adalah pihak yg diperiksa hanya ingin WTP saja. Ingat kasus penyuapan ttg hal ini yang menjadikan Walikota Bekasi sbg terpidana. Apa yg diharapkan dari WTP yg hanya kepentingan sesaat padahal kemudian ditemukan penyimpangan yg menjurus TPK? Opini WTP seringkali oleh pihak yg telah diperiksa (yang kemudian menjadi tersangka) dijadikan dasar bhw pihak ybs telah diperiksa oleh BPK dg opini WTP. WTP ini semu krn pemeriksaan setengah-setengah, biaya yg dikeluarkan menjadi mubazir. Opini WTP akan tergerus oleh fakta semu yg hasilnya juga semu. Dari sini tampak opini WTP akan kehilangan makna ssd ditemukan TPK di dalamnya. Oleh krn itu, sebaiknya dilakukan pemeriksaan kinerja/keuangan agar dpt diketahui langsung oleh pemeriksa, apk ada penyimpangan atau tdk. Biaya pemeriksaan akan menjadi lebih besar dg adanya pemeriksaan keuangan/kinerja kemudian apbl pemeriksaan dilakukan pula dg pemberian opini. Menurut pihak yg diperiksa, metode atau teknik pemeriksaan apa pun yg dilakukan untuk pemberian opini, juga sebagian terbesar sama. Perbedaan hanya pd tujuan pemeriksaan dan lingkup pemeriksaan, yakni pemberian opini.

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.