hukumonline
Senin, 06 Agustus 2012
Kisruh KPK-Polri Memasuki Ruang Publik
Publik mengharapkan lembaga yang dipercaya menangani kasus korupsi ini.
ant
Dibaca: 1226 Tanggapan: 1

 

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Hikmahanto Juwana mengatakan kisruh kewenangan penyidikan kasus simuator SIM semakin meruncing. Sehingga saat ini kisruh sudah mulai merambah ke ruang publik.


"Oleh karena itu, agar kisruh ini tidak berpuncak pada terulangnya kasus 'cicak- buaya' ada beberapa hal yang perlu dicermati dan diwaspadai oleh para elit," kata Hikmahanto di Jakarta, Senin (6/8).


Pertama, kisruh ini sudah tidak lagi pada tingkatan masalah antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tetapi masalah antara publik dengan mereka yang dianggap oleh publik tidak mendukung pemberantasan korupsi dengan berbagai cara. Terutama  memanfaatkan penafsiran dan celah hukum.


Kedua, publik semakin militan ketika langkah-langkah yang diambil justru mengundang kecurigaan. Apalagi publik tidak bisa dibendung lagi dengan prasangka buruknya atas kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada pemberantasan korupsi.


Ketiga, publik pun sudah mulai mengambil caranya sendiri yang kemudian diekspos oleh media dan dikuatkan oleh para tokoh. Mengenai, lanjutnya, menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam kisruh kewenangan ini.


"Jadi, semua pihak yang memiliki kekuasaan dan dapat mengambil kebijakan untuk mewaspadai hal ini. Intinya partisipasi publik bisa menjadi kekuatan publik atau 'people's power'," kata Hikmahanto.


Kekuatan publik, sebagaimana telah dialami Indonesia dalam kasus "cicak- buaya" yang lalu tidak dapat dilawan dengan berbagai manuver hukum dan politik. Kekuatan publik harus difasilitasi dan dikanalisasi, katanya.


"Bagi publik saat ini yang terpenting adalah institusi yang menangani kasus simulator SIM adalah institusi yang mereka percaya, menjadi tumpuan harapan dan memiliki kredibilitas serta imparsialitas," kata Hikmahanto.


Pengabaian dari aspirasi publik tentu akan berhadapan dengan publik itu sendiri. Ini mengingat dewasa ini semangat pemberantasan korupsi pada level publik sangat kuat, katanya.


LSM Tuntut Polri

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) menuntut Polri untuk menghentikan penyidikan dugaan korupsi pengadaan 'Driving Simulator' di Korlantas Polri karena tidak berwenang. Dan itu sudah diatur di dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.


"Itu sudah diperintahkan di dalam UU KPK, agar polisi menghentikan penyidikan kasus itu," kata Koordinator MAPPI Choky Risda Ramadhan melalui siaran persnya di Jakarta, Minggu (5/8) malam.


Ia juga mengingatkan jika Polri tidak segera menghentikan, KPK harus segera ambil alih penyidikan sehingga sepenuhnya penyidikan dilakukan oleh KPK. Presiden, lanjut Choky mesti memerintahkan Polri untuk mamatuhi UU KPK dengan menghentikan penyidikan dan menyerahkan penyidikan sepenuhnya ke KPK.


"Pemenuhan aksi dari Perpres 55 Tahun 2012 oleh Presiden, yaitu penguatan koordinasi antar penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi," katanya.


Ia menjelaskan Pasal 9 huruf f UU KPK dapat dijadikan sebagai alasan oleh KPK untuk melakukan pengambilalihan penyidikan.


"KPK dapat beralasan bahwa 'penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan' oleh Polri," katanya.


Hal itu selain mengingat bahwa Polri tidak dapat mematuhi aturan formil terkait penyidikan perkara korupsi, juga terancam mandeknya perkara ini bila ditangani Polri.


"Kekhawatiran kasus ini akan terhenti mengingat adanya anggota Polri yang terlibat dalam kasus korupsi ini," katanya.


Hingga semangat melindungi korps Polri telah tampak beberapa kali saat Polri melindungi dibukanya 'rekening gendut'. Meski telah diperintahkan Komisi Informasi, dan Laporan Irwasum yang menyatakan pengadaan driving simulator telah sesuai prosedur.


Ia menambahkan Presiden juga memiliki peran penting dalam menyelesaikan polemik ini dan mempunyai kewenangan untuk memerintah Polri agar menghentikan penyidikan. Polemik ini menjadi ujian pertama presiden setelah mengesahkan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.


"Salah satu fokus yang dituju dalam strategi tersebut adalah adanya penguatan koordinasi antar penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi. Koordinasi antar penegak hukum haruslah sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku," katanya.

Share:
tanggapan
sudah selesaikan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnyaHendra Saidi 06.08.12 21:50
kalau persoalan KPK versus Polri ini masih terus berlanjut apa yang dikatakan Prof Hikmah akan terbukti dan rakyat tidak akan diam melihat persoalan ini.

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.