hukumonline
Senin, 06 Agustus 2012
Kesadaran Berserikat Pekerja Media Masih Minim
Karena pekerja media tak menanggap dirinya sebagai buruh.
Ady
Dibaca: 758 Tanggapan: 0
Kesadaran Berserikat Pekerja Media Masih Minim
Kesadaran Berserikat Pekerja Media Masih Minim. Foto: ilustrasi (Sgp)

Pekerja yang ingin memperjuangkan kesejahteraannya seyogianya berhimpun membentuk serikat pekerja. Karena, perjuangan seorang pekerja tentu berbeda dengan perjuangan serikat pekerja. Lagipua serikat pekerja pada dasarnya memang dibentuk untuk melindungi kepentingan dan memperjuangkan kesejahteraan pekerja.

Namun keberadaan serikat pekerja di sektor industri media terkesan tidak terlalu terdengar. Buktinya, berdasarkan data yang dihimpun Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, dari 3.000-an perusahaan media yang ada di Indonesia, hanya terdapat 30 serikat pekerja.

Angka tersebut menunjukkan kesadaran pekerja media untuk membentuk serikat pekerja di tingkat perusahaan sangat minim. Dari pantauan AJI Jakarta, hal itu bukan tanpa alasan, karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran pekerja media untuk berserikat. Menurut salah satu aktivis AJI, Satrio Arismunandar, pekerja media berdekatan dengan dunia glamor. Oleh karenanya, pekerja media tidak mau disebut sebagai buruh.

Pria yang beberapa kali mendapatkan ketidakadilan dari perusahaan media karena keaktifannya berserikat itu mengatakan, pekerja media harus disadarkan bahwa posisi mereka adalah sama dengan pekerja di sektor lainnya. Sejalan dengan terbangunnya kesadaran itu Satrio berharap jumlah serikat pekerja di perusahaan media akan meningkat.

Walau begitu Satrio menyadari ada faktor lain yang dapat menghambat pekerja media untuk mendirikan serikat pekerja. Misalnya manajemen ataupun pemilik perusahaan yang anti serikat pekerja. Jika itu yang terjadi, Satrio mengatakan pekerja yang bersangkutan akan dibayang-bayangi oleh resiko. Semisal diputus hubungan kerjanya atau tidak diperpanjang kontraknya.

Dalam struktur tenaga kerja di perusahaan media, tak jarang Satrio menemukan ada kelompok pekerja tertentu yang menikmati situasi yang ada, sehingga mereka cenderung tidak mau mendirikan atau bergabung dengan serikat pekerja.

Pada kesempatan yang sama anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Indra, mengatakan peraturan perundang-undangan pasca reformasi tentang ketenagakerjaan, khususnya perlindungan bagi pekerja, relatif baik. Sayangnya instrumen hukum itu tidak tersosialisasi dengan baik kepada pekerja, sehingga pemahaman pekerja akan hak-haknya menjadi minim. Misalnya hak berserikat. Indra melihat UU Serikat Pekerja secara tegas memberi perlindungan terhadap pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja. Bahkan ada sanksi pidananya.

 

Sementara, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan pekerja media, perbankan atau lainnya tidak mau disebut buruh karena menganggap dirinya selama ini sebagai pekerja kerah putih. Yaitu pekerja di sektor industri yang relatif memiliki pendidikan dan penghasilan di atas rata-rata. Di sisi lain, lanjut Iqbal, pekerja media beranggapan serikat pekerja hanya untuk pekerja kerah biru atau pekerja di pabrik-pabrik.

Menurut Iqbal paradigma itu sudah usang dan tak dapat digunakan lagi. Bahkan pekerja di dunia internasional sudah tidak menggunakan istilah pekerja kerah putih dan kerah biru lagi. “Mereka sadar bahwa tidak boleh ada pengkotak-kotakan antara pekerja kerah putih dan kerah biru,” ujarnya.

Kasubdit Penyelesaian PPHI Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Djafar Sodikin, mengatakan serikat pekerja adalah alat perjuangan pekerja. Salah satunya untuk membentuk perjanjian kerja bersama (PKB). Dalam PKB itu Djafar menjelaskan pekerja dapat memasukkan aturan-aturan yang dapat melindungi dan menyejahterakan pekerja.

Djafar menjelaskan, PKB dapat menghasilkan hubungan kerja yang baik antara pekerja dan pengusaha. Pasalnya, PKB mengatur hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Jika timbul perselisihan dalam ketenagakerjaan, Djafar menyebut PKB dapat digunakan sebagai rujukan untuk menyelesaikan perselisihan itu. Selain itu dia juga mengimbau agar segala perselisihan ketenagakerjaan yang terjadi harus diselesaikan lewat mekanisme perundingan antara pekerja dan pengusaha atau disebut bipartit.

Menurut Djafar mekanisme bipartit adalah yang terbaik dalam menuntaskan perselisihan hubungan ketenagakerjaan ketimbang lewat jalur pengadilan. Pasalnya, perselisihan yang diselesaikan lewat perundingan menurut Djafar akan membuahkan hasil yang lebih baik. “Kita berharap kalau ada masalah ketenagakerjaan jangan sampai masuk ke pengadilan,” pungkasnya.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.