hukumonline
Rabu, 08 Agustus 2012
Polri dan DPR Musuh Kebebasan Pers 2012
Untuk ketujuh kalinya Polri ditetapkan sebagai penghambat kebebasan pers.
Ady
Dibaca: 1050 Tanggapan: 0
Polri dan DPR Musuh Kebebasan Pers 2012
Polri dan DPR musuh kebebasan pers tahun 2012. Foto: Sgp

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat dalam periode Agustus 2011 – Juni 2012 terdapat 45 kasus tindak kekerasan yang menimpa jurnalis. Menurut Koordinator Divisi Advokasi AJI Indonesia, Aryo Wisanggeni, pelaku tindak kekerasan yang paling disorot adalah aparat keamanan. Aparat kepolisian tercatat melakukan enam kasus tindak kekerasan terhadap jurnalis dan empat kasus melibatkan TNI.

Tindak kekerasan itu menurut Aryo sebagian besar terjadi ketika jurnalis meliput berbagai aksi penolakan masyarakat atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM beberapa waktu lalu. Bagi Aryo, tindak kekerasan yang dilakukan tak lepas dari cara yang digunakan aparat keamanan dalam menangani berbagai kasus kekerasan yang dialami jurnalis.

Polisi, Aryo melanjutkan, melakukan pembiaran terhadap berbagai kasus kekerasan itu, tidak ada tindak lanjut yang konkret.

Untuk DPR, Aryo melihat kekerasan yang dialami oleh jurnalis tidak hanya bersifat fisik, tapi juga lewat serangkaian kebijakan yang diterbitkan. Misalnya UU Intelijen Negara, UU Konflik Sosial dan lainnya. “Dengan ini AJI Indonesia menyimpulkan dua musuh kebebasan pers 2012 adalah Polri dan DPR RI,” kata Aryo dalam perayaan hari ulang tahun ke-18 Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia di Jakarta, Selasa (7/8).

Buat Polri, ini adalah kali ketujuh korps baju coklat itu ditetapkan sebagai musuh kebebasan pers oleh AJI. Sebelumnya yaitu pada tahun 2000, 2003, 2004, 2005, 2006 dan 2008. “Itu menunjukkan reformasi institusi Polri hanya retorika,” kata Ketua Umum AJI Indonesia, Eko Maryadi lewat siaran pers yang diterima hukumonline.

Salah satu kasus tindak kekerasan terhadap jurnalis yang dinilai dibiarkan tidak tuntas berdasarkan pantauan AJI Indonesia adalah kasus yang menimpa Fuad Muhammad Syarifuddin alias Udin dari harian Bernas. Jurnalis yang bekerja di wilayah Yogyakarta itu tewas pada 16 Agustus 1996. Pada kesempatan yang sama, Eko Maryadi, secara tegas menyebut AJI Indonesia akan mengawal penyelesaian kasus Udin.

Melihat berbagai tindak kekerasan yang menimpa jurnalis, Eko menilai perusahaan media tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap pekerja media, khususnya jurnalis. Hal tersebut sangat mempengaruhi keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugasnya di lapangan, serta berkaitan dengan kebebasan pers.

Keselamatan jurnalis menurut Eko dipengaruhi pula oleh sikap jurnalis yang tidak mematuhi kode etik. Akibatnya, karya jurnalis berpihak kepada entitas tertentu dan menimbulkan potensi konflik. Selain tidak independen dalam menghasilkan karya, hal itu bagi Eko turut mempengaruhi keselamatan jurnalis.

Eko juga mengingatkan musuh lain kebebasan pers adalah pemilik perusahaan media itu sendiri yang berafiliasi dengan partai politik. Ujungnya, jurnalis dipaksa untuk mengikuti agenda politik pemilik media yang bersangkutan. “Musuh pers dewasa ini bukan lagi dari Departemen Penerangan atau Kopkamtib, tapi dari owner media,” ungkapnya.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, mengatakan banyak kasus tindak kekerasan yang tidak mampu diselesaikan aparat kepolisian. Dalam konteks demokrasi, Haris melihat polisi dan jurnalis posisinya saling mengisi. Dimana polisi menjaga keamanan dalam perwujudan negara demokrasi dan jurnalis sebagai bagian dari corong kebebasan berpendapat, berpikir serta berekspresi.

Sayangnya, Haris melihat aparat kepolisian sampai saat ini belum menjalankan fungsinya tersebut. Akibatnya, demokrasi yang berkembang di Indonesia mendapat ancaman karena ada ketidakbebeasan bagi orang untuk menyatakan pendapat, pikiran, berekspresi dan mencari informasi.

Sementara untuk DPR, Haris melihat lembaga yang mengemban amanat suara rakyat itu tidak bekerja maksimal dalam mengawasi lembaga pemerintahan, khususnya kepolisian. Sehingga, sampai saat tindak kekerasan yang dialami jurnalis kerap kali terjadi. Sementara penyelesaiannya pun tidak tuntas. Hal lain yang disorot Haris adalah sejumlah peraturan yang diterbitkan DPR dan mengancam kebebasan pers, salah satunya adalah UU Intelijen.

Atas dasar itu Haris menyebut wajar jika AJI Indonesia berkesimpulan bahwa Polri dan DPR adalah musuh kebebasan pers 2012. “Itu tepat,” tuturnya kepada hukumonline ketika mendatangi perayaan hari ulang tahun AJI Indonesia ke-18 di Jakarta.

Walau begitu Haris menyadari bahwa DPR mempunyai kekuatan yang cukup besar untuk menjamin terlaksananya kebebasan pers. Oleh karenanya Haris berpendapat DPR mestinya tidak menggunakan jurnalis (media) hanya untuk pencitraan dirinya. Namun, DPR harus memberikan upaya nyata dalam melindungi jurnalis, salah satunya adalah melakukan evaluasi terhadap lembaga pemerintah dalam rangka menjalankan amanat UU Kebebasan Pers.

Sedangkan Ketua Badan Pekerja Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Alvon Kurnia Palma, mengatakan salah satu ancaman terhadap kebebasan pers pada saat ini berasal dari lembaga negara seperti TNI dan Polri. Alvon melihat berbagai tindak kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap jurnalis mengindikasikan adanya pengekangan terhadap demokrasi.

Soal DPR, Alvon melihat anggota dewan sebagai salah satu sumber informasi bagi jurnalis. Namun, Alvon menilai DPR tak jarang melakukan tekanan terhadap jurnalis, misalnya ada anggota DPR yang tidak mau isu tertentu terkait dirinya dipublikasikan. “Itulah kenapa ada intimidasi (dari anggota DPR,-red) kepada jurnalis,” ungkapnya.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.