hukumonline
Rabu, 08 Agustus 2012
Pemerintah Diminta Serius Batasi Peran Asing di Tambang
Pemerintah harus konsisten menjalankan aturan yang telah dikeluarkan sendiri.
ANT
Dibaca: 947 Tanggapan: 0

Pemerintah diminta konsisten menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2012 yang membatasi peran asing dalam industri pertambangan di Indonesia. Anggota Komisi VII DPR, Dito Ganinduto, mengatakan pemerintah mesti memberikan porsi nasional lebih besar lagi dalam suatu usaha pertambangan.


"Pemerintah harus konsisten menjalankan aturan yang telah dikeluarkan sendiri," kata Dito di Jakarta, Rabu (8/8).


Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 Februari 2012. Menurut Dito, setidaknya ada dua pasal pembatasan kepemilikan asing dalam usaha pertambangan yang disebutkan dalam peraturan tersebut.


Pertama, Pasal 97 yang menyatakan perusahaan asing pemegang izin pertambangan setelahlima tahun berproduksi wajib mendivestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51 persen dimiliki peserta Indonesia.


Periode divestasinya adalah 20 persen pada tahun keenam produksi, 30 persen tahun ketujuh, 37 persen tahun kedelapan, 44 persen tahun kesembilan, dan 51 persen tahun kesepuluh dari jumlah seluruh saham.


Peserta Indonesia yang dimaksud terdiri dari pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional.


Kedua, lanjut Dito, Pasal 6 ayat (3b) menyebutkan, izin usaha pertambangan (IUP) yang diajukan badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing hanya dapat diberikan Menteri ESDM.


"PP itu dikeluarkan dengan tujuan memberi kesempatan lebih besar kepada peserta Indonesia berpartisipasi dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara," ujarnya.


Dito menambahkan, meski PP tersebut berlaku sejak diundangkan atau tidak berlaku surut, namun pemerintah mesti mengacu pada Pasal 97 dalam proses renegosiasi dengan perusahaan asing pemegang kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang kini masih berlangsung.


"Saya yakin kalau pemerintah mempunyai niat menjadikan Pasal 97 PP ini sebagai rujukan, pasti bisa dilakukan. Jadi tergantung pemerintah, niat atau tidak," katanya.


Dia mencontohkan, PP tentang royalti yang menjadi acuan renegosiasi oleh pemerintah dan ternyata disetujui perusahaan asing. Mestinya, kata Dito, hal yang sama bisa dilakukan pada PP No 24 Tahun 2012 yang mewajibkan divestasi ini.


Saat ini, Tim Renegosiasi KK dan PKP2B yang diketuai Menko Perekonomian, tengah merenegosiasi kontrak-kontrak tersebut. Poin-poin renegosiasi kontrak termasuk soal kewajiban divestasi dan peningkatan royalti.


Sementara, menurut Dito, Pasal 6 ditujukan bagi pemegang IUP yang dikeluarkan daerah. "Saat ini, banyak IUP yang juga secara ilegal dimiliki pihak asing. Pemerintah mesti menertibkan IUP-IUP ini," ujarnya.


Namun, ia mempertanyakan ketiadaan sanksi dalam PP tersebut. Menurutnya, PP itu tidak menyebutkan sanksi kalau suatu perusahaan tidak memenuhi ketentuan yang diatur. "Mestinya ada sanksi misal dicabut IUP-nya atau denda," katanya.


Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui kinerja pemerintah dalam hal pemberian izin tambang masih buruk. Presiden berjanji akan menertibkan izin pertambangan yang bermasalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.


Sejauh ini, kata SBY, pemerintah terus berupaya membenahi soal perizinan tambang. Namun, presiden menyayangkan mudahnya kebijakan izin tambang dikeluarkan setiap kepala daerah. Ironisnya, kebijakan perizinan selalu berganti jika ada pergantian kepala daerah. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan menghambat investasi serta merusak berbagai hal.


Di samping itu, SBY berjanji akan terus merenegosiasi kontrak dengan perusahaan-perusahaan asing maupun domestik yang dirasa kurang menguntungkan bagi Indonesia. Dia berpendapat, tidak adil ada perusahaan tambang menguasai ribuan hektar lahan tapi tidak produktif, sementara masyarakat sulit mencari tanah untuk menambah sawah.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.