hukumonline
Jumat, 10 Agustus 2012
Presiden Ingatkan Bankir dan Perbankan
Karena kerap memicu krisis sehingga harus dikelola hati-hati.
ant
Dibaca: 753 Tanggapan: 1
Presiden Ingatkan Bankir dan Perbankan
Presiden SBY ingatkan bankir dan perbankan. Foto: Sgp

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para bankir dan perbankan untuk mengelola sektor tersebut dengan baik sehingga. Hal ini dibutuhkan agar perbankan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional bukan menyeret negara ke dalam krisis ekonomi.

Menurut Presiden, bank dan perbankan sangat penting. Dikala tak ada krisis, maka bank akan berikan kredit, sebagai satu cara untuk menggerakkan perekonomian. Banyak yang difasilitasi dan kemudian hasilnya nyata.

Selain penyaluran kredit, juga ada usaha simpan pinjam dan usaha lain yang diperlukan masyarakat. “Tapi, perbankan sering jadi awal dari malapetaka perekonomian di dunia," kata Presiden saat membuka rapat koordinasi membahas kredit usaha rakyat di Gedung Bank Rakyat Indonesia Jakarta, Jumat (10/8).

Kepala Negara mengatakan krisis 2008 dan 2009, antara lain dipicu krisis perbankan, kolapsnya bank pada tingkat dunia.

"Sekarang krisis 2011-2012 ada bank di Eropa yang sekali 'bail out' AS$100 miliar, setara Rp1.000 triliun. Di negara kita, 1998, krisis perekonomian dahsyat dipicu krisis perbankan," kata Presiden.

Kepala Negara mengatakan, pada krisis 2008 dan 2009, Indonesia hampir saja mengalami permasalahan ekonomi yang pelik. Namun otoritas perbankan segera bergerak cepat sehingga dampak negatif krisis perekonomian dunia terhadap kondisi ekonomi dalam negeri bisa diminimalisir.

Pada 2008-2009, lanjut SBY jika pemerintah tidak cepat mengambil tindakan untuk salah satu bank yang bermasalah, krisis ekonomi seperti 1998-1999 barangkali bisa terjadi lagi.

Meskipun, kata Presiden, tindakan untuk menangani krisis 2008-2009 ada risiko politiknya.  Presiden lalu menguraikan apa yang dia maksud 'political cost' dari tindakan pemerintah pada 2008-2009.

“Untuk memberikan apa namanya, penyertaan modal sementara atas Bank Century dulu, yang jumlahnya sekitar AS$600 juta. 'Political cost'-nya tinggi sekali. Sampai setahun kurang lebih," katanya.

Kepala Negara menambahkan, setelah ada tindakan untuk Bank Century dan tak terjadi krisis sesudahnya, setahun kemudian malah menjadi isu besar.

“Kita pahami politik memang bisa begitu. Meskipun jumlahnya belum seberapa jika dibanding bail out di negara lain yang jumlahnya lebih besar, juga dengan tujuan yang sama.”

Karena peristiwa itu, Presiden kini mengingatkan perbankan hendaknya belajar dari permasalahan yang pernah terjadi. Pengelolaan perbankan hendaknya dilakukan sebaik mungkin. Sehingga bisa mencegah terjadinya dampak negatif terhadap perekonomian nasional akibat salah kelola.

"Oleh karena itu mengingat peran bank seperti itu, saya pesan, kelola dengan baik, jalankan misi jalankan perekonomian untuk rakyat keliru, lalai apalagi ada penyimpangan dampaknya luar biasa," tegasnya.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri juga oleh Wakil Presiden Boediono, para Menko, menteri kabinet Indonesia Bersatu II dan juga pimpinan perbankan nasional yang terkait dengan pengelolaan kredit usaha rakyat.

Share:
tanggapan
jgn biarkan juga para mafia perbankan merajalela di BNI 46Rizal Lubis 10.08.12 22:26
sy sgt dukung warning Pak SBY agar per bankan harus dikelola dgn baik oleh para bankir. tdk seperti yang terjadi di BNI 46 cab. T Tambusai Pekanbaru,Riau. tidak pernah terbayangkan oleh saya lahan milik para petani yg luasnya hanya 322 ha terletak di Desa Sako Margasari, Kec Logas tanah darat Kab Kuantan singingi, bisa disulap oleh nasabah BNI 46 ( PT Barito Riau Jaya ) menjadi 1004 ha, dan PT BRJ tersebut diduga kuat berkonspirasi dgn oknum BNI 46 sukses mendapat pinjaman 17 mlr, kasus ini memang sdh proses oleh jajaran jajaran Polresta Pekanbaru dan Reskrimsus Polda Riau, diduga berkat keulungan para Bankir tsbt maka, hampir 4 thn lamanya kasus kredit bodong tersebut jalan ditempat, padahal dugaan kredit bodong oleh para mafia perbankan tersebut pernah di bahas oleh Komisi A DPRD Riau tahun 2010 lalu. akibat bertele-telenya proses hukum tersebut puluhan Petani sebagai pemilik yang sah, setiap harinya ketakutan dan tdk berani merawat kebun sawitnya akibat diteror oleh para preman bayaran PT. BRJ. diharap Bpk SBY mau memerintahkan KPK utk mengambil alih proses penyidikan kasus kredit tsbt dari tangan Kepolisian Polda Riau, dgn demikian petani dpt merawat kembali kbn sawit yang secara Hukum sah adalah milik mereka. trmkasih, wslm. ( Rizal Lubis / 081268079786 )

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.