hukumonline
Jumat, 10 Agustus 2012
RUU Kejaksaan:
Kejagung Tidak Keberatan Aturan Seponeering
Pengenyampingan perkara dilakukan setelah mendengar pertimbangan DPR. Selama bukan ‘persetujuan’, Kejaksaan tak mempersoalkan.
Nov
Dibaca: 1242 Tanggapan: 0
Kejagung Tidak Keberatan Aturan Seponeering
Kejaksaan Agung tidak keberatan aturan Seponeering. Foto: Sgp

Setelah ditetapkan dalam rapat paripurnasebagai usul inisiatif, DPR akan memulai pembahasan Revisi Undang-undang (RUU) No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dengan pemerintah. Secara internal, Kejaksaan juga telah menggelar rapat pembahasan RUU Kejaksaan dengan sejumlah tenaga ahli dan Keluarga Besar Purna Adhyaksa (KBPA).

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Jaksa Agung, Darmono, dibahas sejumlah poin RUU Kejaksaan. “Pada intinya tidak begitu banyak terjadi perubahan mendasarlah, misalnya penanganan putusan.Ini masih pembahasan, nanti juga masih dibahas dengan Kemenkumham,” ujarDarmono, Kamis (09/8).

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultan Hukum Universitas Indonesia juga melakukan kajian terhadap RUU Kejaksaan yang telah dirampungkan DPR. Dalam kajiannya, MaPPI mendukung pembentukan Kesekjenan Kejaksaan RI untuk menggantikan posisi Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin).

Kemudian, terhadap fungsi Kejaksaan sebagai eksekutor putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, MaPPI merekomendasikan agar Kejaksaan dan Mahkamah Agung sama-sama konsisten menjalankan peraturan internal masing-masing, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01Tahun 2011.

Dalam ketentuan yang mengatur mengenai Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan ini, patokan eksekusi adalah ”petikan” amar putusan. Batas waktu penyampaian salinan putusan adalah ”14 hari kerja”, kecuali untuk perkara Acara Cepat yang menggunakan ketentuan pasal 226 KUHAP.

Selain itu, mengenai kewenangan Jaksa Agung mengenyampingkan perkara (seponeering) sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d RUU Kejaksaan, MaPPI juga memberi catatan. Dalam Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan, Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum.

Penggunaan seponeering itu pernah dilakukan dalam penanganan perkara dua mantan pimpinan KPK, Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah. Persoalan muncul ketika DPR mengeluarkan RUU Kejaksaan, yang salah satu pasalnya menyatakan Jaksa Agung dapat mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum dengan “pertimbangan DPR”.

Menurut MaPPI, frasa “dengan pertimbangan DPR” ini berpotensi menimbulkan intervensi terhadap kewenangan seponeering Jaksa Agung. Sebab, frasa itu memunculkan banyak definisi.Apakah pertimbangan DPR di sini hanya berarti usulan semata yang sifatnya tidak mengikat atau menjadi keharusan yang sifatnya mengikat?

Apabila definisi frasa “dengan pertimbangan DPR” itu hanya sekadar usualn saja, MaPPI berpendapat tidak jadi masalah, karena dalam UU Kejaksaan pun Jaksa Agung meminta masukan dari berbagai pihak, seperti Presiden, Ketua MA, dan lembaga tinggi negara lainnya.

Namun, jika frasa “dengan pertimbangan DPR” itu diartikan sebagai suatu keharusan yang mengikat Jaksa Agung, MaPPI dengan tegas menolak dan meminta frasa tersebut dihapuskan dari RUU Kejaksaan. MaPPI menganggap ketentuan itu berpotensi ditafsirkan mengikat, sebagai bentuk intervensi yang menghambat kinerja Kejaksaan.

Hal lain yang menjadi masukan MaPPI adalah mengenai keorganisasian Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel). Kewenangan intelijen Kejaksaan dianggap menduplikasi kewenangan Polri, yaitu menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, intelijen Kejaksaan juga berfungsi untuk mendukung keberhasilan penanganan perkara pidana, khususnya dalam penyelidikan. Tugas intelijen Kejaksaan sendiri lebih banyak digunakan sebagai supporting unit, seperti dalam pengumpulan data dan bahan keterangan.

Oleh karena itu, MaPPI menyarankan agar organisasi Jaksa Agung Muda Intelijen dihapuskan dalam tubuh Kejaksaan. Fungsi intelijen dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada institusi Kepolisian. Sedangkan, fungsi penyelidikan dileburkan ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Dengan peleburan ini, MaPPI berharap fungsi penegakan hukum intelijen dapat bekerja secara efektif. Sebaliknya, Darmono berpendapat Jamintel tetap harus ada. “Kan fungsi intelijen itu, penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Itu dalam menunjang optimalisasi Kejaksaan secara menyeluruh. Jadi tidak akan dihapus,” tuturnya.

Terkait frasa “dengan pertimbangan DPR” dalam RUU Kejaksaan, Darmono mengatakan tidak akan jadi masalah. “Namanya pertimbangan atau pendapat kan tidak mengikat. Kecuali, pakai kata-kata persetujuan. Itu baru mengikat. Kan kalau pertimbangan bisa kita pakai bisa juga tidak,” imbuhnya.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.