hukumonline
Jumat, 10 Agustus 2012
Kasus Driving Simulator:
Polri Nyatakan Siap ‘Dukung’ KPK
KPK boleh ambil alih asal penuhi syarat. Hal terpenting, kasus ini masuk ke pengadilan.
Rfq
Dibaca: 1121 Tanggapan: 0
Polri Nyatakan Siap ‘Dukung’ KPK
Polri nyatakan siap dukung KPK usut tuntas kasus driving simulator. Foto: Sgp

Setelah pertemuan segitiga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua KPK Abraham Samad, dan Kapolri Timur Pradopo, KPK dan Polri mengambil sikap cooling down. Pernyataan yang keluar dari petinggi kedua lembaga pun bernada positif.

Kapolri Timur Pradopo, misalnya, menyatakan Polri siap mendukung langkah KPK mengusut tuntas kasus driving simulator. Polri terus melakukan koordinasi dan memberikan dukungan agar penyidikan kasus ini tuntas. Timur berdalih Polri berkomitmen pada penegakan hukum. “Kamikomitmen terhadap penegakan hukum,” ujarnya di Jakarta (10/8). “Polri dalam hal ini selalu berkoordinasi dengan KKPK termasuk mendukung kegiatan KPK agar berjalan dengan sukses,” sambungnya.

Salah satu bentuk dukungan yang diberikan Polri adalah penempatan anggota Polri sebagai penyidik di KPK. Ini juga wujud komitmen Polri dalam pemberantasan korupsi. Sehingga Polri mendukung langkah KPK mengusut tuntas dugaan keterlibatan mantan Kakorlantas Polri, Irjen Pol. Djoko Susilo (DS). Siapapun yang terlibat, walau perwira tinggi aktif, akan ditindak tegas. “Siapapun yang lakukan tindak pidana korupsi harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk anggota Polri,” tegas Kapolri.

KPK sudah menetapkan DS sebagai tersangka bersama Brigjen Didik Pramono (DP), dan dua pengusaha pelaksana proyek. Sedangkan Polri menetapkan lima orang tersangka. Ada irisan pada nama DP dan kedua pengusaha.  

Bentuk dukungan lain disampaikan Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Anang Iskandar. Polri, kata mantan Kapolda Jambi ini, mempersilakan KPK memeriksa DS. Bahkan jika KPK menginginkan barang bukti dan pemeriksaan saksi, Polri tak akan menghalangi. Termasuk memeriksa mereka yang sudah ditetapkan Bareskrim Polri sebagai tersangka. “Kami mendukung penuh KPK. Jadi, kami membantu KPK,” ujarnya.

Lebih lanjut Kapolri Timur Pradopo menegaskan, bagi Polri, yang terpenting adalah bagaimana membawa kasus ini ke pengadilan. Lanjut tidaknya kasus ini ke pengadilan merupakan wujud penegakan hukum. KPK dan Polri sama-sama berkewajiban menegakkan hukum. “Penegakan hukum korupsi itu harus didukung oleh semua masyarakat. Dan kami mendukung KPK untuk bagaimana penegakan hukum ini bisa sukses,” kata Timur.

Bersyarat

Meskipun menyatakan mendukung penuh KPK, bukan berarti Polri bersedia menyerahkan seluruh proses penyidikan kasus simulator izin mengemudi itu ke KPK. Pernyataan Anang Iskandar, Jum’at (10/8) mengisyaratkan hal itu.

Menurut Anang, KPK dapat mengambil alih kasus ini sesuai UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, lanjut Anang, pengambilalihan suatu kasus yang tengah disidik Polri atau Kejaksaan harus memenuhi persyaratan. Misalnya, kasus tersebut tidak ditindaklanjuti dan penyidik diduga melindungi tersangka. Dalam kasus driving simulator, tegas Anang, tidak cukup alasan bagi KPK mengambl alih penyidikan dari tangan Polri.

Buktinya, Polri sudah menahan para tersangka. Polri juga berjanji tidak akan melindungi para tersangka. “Kalau mau ditarik itu silahkan itu UU KPK. Tapi kalau menyerahkan itu nggakbisa karena kewajiban polisi menyidik. Kita komitmen, kalau tidak komitmen kita nggaknahan jenderal,” tukasnya.

Terpisah, peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat persoalan penanganan kasus driving simulator bukan terletak bisa tidaknya diambil alih KPK. Menurut Febry, berbeda antara Pasal 50 ayat (1), Pasal 2 tentang koordinasi dan supervisi penanganan sendiri KPK berdasarkan Pasal 50 ayat (3)UU KPK.

Febry berpandangan dukungan Polri yang lebih tepat dengan menghentikan kasus tersebut dan menyerahkan kepada KPK secara penuh.  “Kita menagih komitmen Kapolri untuk dukung KPK dalam bentuk menghentikan penanganan kasus ini dan membantu KPK untuk menanganinya,” pungkasnya.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.