hukumonline
Kamis, 16 Agustus 2012
Internal PERADI Beda Pendapat Soal Mediator
PERADI sebagai organisasi tidak dapat menerima kuasa.
Rzk/M-13/Fat
Dibaca: 1740 Tanggapan: 1
Internal PERADI Beda Pendapat Soal Mediator
Internal PERADI beda pendapat soal mediator kasus simulator SIM Korlantas Mabes Polri. Foto: Sgp

 

Tarik ulur penanganan kasus simulator SIM masih belum jelas. Awalnya, masing-masing pihak, KPK dan Polri saling mengklaim sebagai pihak yang berhak melakukan penyidikan. Lalu, kondisinya sempat meredam karena pasca acara berbuka puasa bersama Presiden SBY di Mabes Polri, pimpinan kedua lembaga sepakat untuk menahan diri. Perkembangan terkini, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) siap menjadi mediator atas ‘perseteruan yang terjadi.

Sekretaris Jenderal DPN PERADI Hasanuddin Nasution mengatakan PERADI tidak menawarkan diri untuk ‘terlibat’. Dia tegaskan, justru Polri yang meminta PERADI untuk menjadi mediator. “Saya ingin menyampaikan secara tegas bahwa Polri meminta, supaya nanti jangan dipikir bahwa PERADI meminta-minta,” tutur Hasanuddin kepada hukumonline, melalui telepon, Kamis (16/8).

Begitu permintaan itu disampaikan, kata Hasanuddin, jajaran DPN PERADI berembuk. Saat berembuk, lanjut dia, DPN PERADI mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya aspek organisasi dan profesi. Menurut Hasanuddin, advokat adalah profesi terhormat dan berstatus sebagai penegak hukum. Makanya, ketika ada masyarakat atau institusi yang meminta bantuan, advokat berkewajiban memenuhi permintaan itu.

Usai berembuk dengan keputusan memenuhi permintaan Polri, DPN PERADI mengirimkan tim untuk menyambangi Mabes Polri. Tim itu dipimpin langsung oleh Otto Hasibuan. Ditegaskan Hasanuddin, Otto datang ke Mabes Polri dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum DPN PERADI. Jadi, permintaan Polri bukan ditujukan kepada Otto sebagai seorang advokat.

“Polri meminta kepada DPN PERADI dan DPP IKADIN,” ujar Hasanuddin mengungkapkan isi surat permintaan Polri. Sebagaimana diketahui, selain mempimpin DPN PERADI, Otto juga tercatat sebagai Ketua Umum DPP IKADIN.

Soal Surat Kuasa
Dihubungi terpisah, Rabu (15/8), Wakil Ketua Umum DPN PERADI Luhut Pangaribuan mengaku tidak tahu rencana PERADI menjadi mediator perseteruan KPK-Polri. Dia justru mendapat informasi itu dari pemberitaan media. Luhut menduga ketidaktahuan dirinya karena permintaan Polri datang secara mendadak.

“Pertama-tama saya nggak tahu persis soal kedatangan Pak Otto ke Mabes Polri. Tapi saya dengar begitu dan juga ada berita begitu. Walaupun saya juga sebagai Wakil Ketua Umum PERADI, jadi mungkin bisa saja belum sempat diinformasikan karena barangkali mendadak,” ujarnya.

Pada prinsipnya, kata Luhut, proses mediasi itu bagus dalam rangka mencapai win-win solution. Namun, dia mengingatkan bahwa jalur mediasi hanya dapat ditempuh jika kedua belah pihak yang berseteru sepakat untuk menempuh jalur itu. Tanpa kesepakatan itu, hasil mediasi akan menjadi sia-sia karena tak dapat dilaksanakan. “Kalau misalnya tidak direspon oleh KPK itu tetep nggak bisa jalan kan proses mediasinya,” imbuhnya.

Menurut Luhut, sebagai sebuah organisasi, peran PERADI sebenarnya terbatas hanya dapat memberikan pendapat, masukan, atau imbauan. PERADI sebagai organisasi, lanjut dia, tak dapat menerima surat kuasa.

“Pihak dalam arti kuasa? Itu tidak mungkin karena PERADI itu tidak bisa menjadi kuasa. Yang bisa menjadi kuasa itu adalah para advokat PERADI. Nah PERADI sebagai organisasi itu tidak menangani perkara, tidak menangani kasus,” papar Luhut yang dikenal juga sebagai dosen di sejumlah fakultas hukum.

Bukan Tugas PERADI
Seperti halnya Luhut, seorang pengurus DPN PERADI yang tak mau disebutkan identitasnya juga mengaku tidak tahu pernah terjadi pembahasan di internal PERADI terkait permintaan Polri. “Sepanjang yang saya tahu, tidak pernah menjadi agenda (rapat pengurus, red),” ujar pengurus tersebut.

Dia sendiri tegas menyatakan keberatan jika PERADI memposisikan diri sebagai mediator. Menurut dia, tugas PERADI sebagai organisasi advokat telah diatur secara tegas dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dan, kata dia, salah satu tugas itu bukan melakukan advokasi atau mediasi.

“Tugas PERADI sebagai organisasi advokat yang berdasarkan UU Advokat sudah jelas yakni diantaranya melaksanakan ujian, pendidikan khusus profesi advokat, dan pengawasan,” dia menegaskan. “Saya berharap DPN PERADI bersikap cermat.”

Selain diatur dalam UU Advokat, berdasarkan penelusuran hukumonline, tugas PERADI juga telah digariskan dalam Akta Pendirian.

Soal ragam pendapat di internal PERADI, Hasanuddin menilai hal itu biasa. Menurut dia, DPN PERADI memang selalu menerima segala perbedaan pedapat. Hasanuddin memastikan bahwa keputusan PERADI untuk menjadi mediator KPK-Polri tidak diputuskan sepihak, tanpa rapat. “Jadi untuk hal kecil pun itu kemudian ketua umum memanggil rapat DPN,” imbuhnya.

Sementara itu, dimintai komentarnya, Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan peran mediator tidak perlukan. Pasalnya, menurut Johan, tidak ada perseteruan. Pimpinan KPK dan Polri justru terus berkoordinasi dalam penanganan kasus simulator SIM. “Pimpinan KPK dan Kapolri masih terus melakukan koordinasi dan diskusi soal penanganan kasus Korlantas,” tulisnya singkat melalui Blackberry Messenger kepada hukumonline, Rabu (15/8).

Share:
tanggapan
profesional sajahary said 16.08.12 22:25
sebaiknya DPN peradi tidak usah ikut menceburkan diri dalam perseteruan Polri - KPK..apa yang mau dimediasikan? salah-salah bisa terjebak dalam dukung mendukung, yang rugi bukan hanya elit DPN Peradi, tetapi seluruh advokat peradi akan menerima dampaknya...

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.