hukumonline
Kamis, 16 Agustus 2012
Saksi: Direksi Merpati Berwenang Mengubah Kebijakan
Keterangan saksi kembali meringankan terdakwa.
fat
Dibaca: 1046 Tanggapan: 0
Saksi: Direksi Merpati Berwenang Mengubah Kebijakan
Terdakwa mantan Dirut MNA, Hotasi Nababan (kanan) berjabat tangan dengan Jaksa usai sidang. Foto: Sgp

 

Lagi-lagi saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum menguntungkan terdakwa mantan Direktur Utama Merpati Nusantara Airlines (MNA), Hotasi Nababan. Saksi yang dihadirkan jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (1/8), adalah mantan Direktur Teknik MNA, I Nyoman Suwinadja.

Di persidangan, Nyoman mengatakan dalam Rencana Kerja Anggaram (RKA) PT MNA dimungkinkan adanya perubahan kebijakan dari direksi. Perubahan kebijakan yang dimaksud terkait dengan tipe pesawat yang akan disewa asalkan sesuai dengan kebutuhan. "Prinsipnya fleksibel," katanya.

Perubahan kebijakan tersebut, lanjut Nyoman, patut dilakukan setelah rencana awal MNA dalam pengadaan pesawat gagal. Perubahan ini bisa disebut dengan istilah rencana contingency. "Contingency plan itu kalau Merpati gagal menambah armada, harus ada skenario lain," ujarnya.

Ia menjelaskan, saat pengadaan pesawat Boeing 737-400 dan 737-500 tahun 2006 MNA tengah didera krisis keuangan. Atas dasar itu pula penyewaan pesawat melalui perusahaan leasing asal Amerika, Thirdtone Aircraft Leasing Group (TALG) dilakukan. TALG meminta MNA melakukan pembayaran di depan sebagai security deposite sebesar AS$1 juta.

Nyoman menuturkan, penyewaan pesawat dilakukan lantaran direksi MNA juga terikat dengan surat Komisaris Utama MNA ke Menteri Negara BUMN saat itu, Sofyan Jalil. Surat itu intinya berbunyi bahwa komisaris meminta direksi MNA mengutamakan penambahan armada. Alhasil, ada sekitar 10 pesawat jenis 733 (Boeing) yang diminta untuk didatangkan.

Dalam perjalanannya, MNA di bawah komando terdakwa pun memutuskan untuk mengadakan pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500. Mengenai tipe ini, jaksa maupun hakim pun mempertanyakan apakah dua jenis pesawat tersebut masuk kategori 733 yang ada didaftar penambahan.

Terkait hal ini, Nyoman menegaskan bahwa dua pesawat itu masih satu jenis dengan tipe 733 yang juga diusulkan MNA. "Sama itu, 737-400 dan 500 itu family model seperti 733," katanya. Hakim Ketua Pangeran Napitupulu pun mempertanyakan, apakah harga sewa itu menarik dan menguntungkan bagi Merpati?

Dengan lantang Nyoman menjawab iya. "Ya. karena policy itu menunjukkan representasi nilai pesawat. Asas pemanfaatan pesawat," katanya.

Dalam surat dakwaan, jaksa pada Kejaksaan Agung menilai Hotasi telah merugikan negara sebesar AS$1 juta terkait penyewaaan dua unit pesawat jenis Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 pada tahun 2006. Menurut jaksa, perbuatan terdakwa Hotasi ini dilakukan bersama-sama dengan General Manager Craft Procurement MNA, Tony Sudjiarto.

Penyewaan pesawat melalui TALG itu mewajibkan MNA mengeluarkan uang AS$1 juta sebagai bentuk security deposit. Namun hingga kini pesawat yang diharapkan tersebut tak tiba juga. Alhasil, uang AS$1 juta MNA yang belum kembali tersebut dianggap jaksa sebagai sebuah kerugian negara.

Atas perbuatannya itu, terdakwa Hotasi dianggap melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan atau Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Dengan ancaman maksimal pidana seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.