hukumonline
Jumat, 31 Agustus 2012
Penyelidikan Kasus RIM Blackberry Diserahkan ke Kejagung
Jampidsus berjanji tidak akan menutup-nutupi penanganan kasus ini.
Nov
Dibaca: 1507 Tanggapan: 0

Meski Ketua Umum LSM Konsumen Telekomunikasi Indonesia (KTI) Denny AK tengah menghadapi dakwaan pemerasan, laporannya telah diproses oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Denny melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Research In Motion (RIM) dan lima operator telekomunikasi.

Sebagai perusahaan penyedia perangkat selular Blackberry, RIM mendirikan pabrik di sejumlah negara, salah satunya Malaysia. Di Indonesia, RIM bekerja sama dengan sejumlah operator telekomunikasi, seperti PT Telkomsel, PT Indosat Tbk, PT XL Axiata, PT Hutchison CP Telecommunications (Three), dan PT Axis Telekom Indonesia.

Kelima operator telekomunikasi diduga melakukan kegiatan layanan ilegal dengan cara membuat perjanjian kerjasama dengan RIM. KTI menganggap layanan jasa yang ada pada smartphone dan playbook tablet blackberry ilegal karena RIM tidak memiliki badan hukum di Indonesia.

Kegiatan layanan tersebut dinilai bertentangan dengan UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan peraturan lain dibawahnya. Selain itu, KTI menemukan indikasi kerugian dalam penerimaan negara sejak tahun 2007. Jumlah kerugian negara ditaksir hingga Rp10 triliun.

Perbuatan kelima operator dan RIM ini dianggap KTI masuk dalam kategori tindak pidana korupsi sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1), (2), dan Pasal 3 UU Tipikor. KTI sempat melayangkan somasi pada 6 Februari 2012, tapi buntutnya Ketua Umum KTI dipidanakan karena diduga memeras Indosat.

Atas laporan KTI, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jawa Barat Jaya Kesuma mengatakan Kejati telah menyerahkan penyelidikannya ke Kejaksaan Agung sekitar dua atau tiga bulan lalu. “Kita serahkan karena locus delicti-nya tersebar di daerah-daerah lain, bukan hanya di Jawa Barat,” katanya, Kamis (30/8).

Jaya mendapat informasi bahwa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sedang mengaudit kerugian keuangan negara dalam kasus itu. Apabila BPKP menemukan kerugian negara, bukan tidak mungkin penyelidikan akan ditingkatkan statusnya ke penyidikan.

Lantas bagaimana jika BPKP menemukan kerugian negara. Apakah penyidikan akan diserahkan kembali ke Kejati Jawa Barat atau tetap ditangani Kejagung? Jaya masih menunggu keputusan dari Kejagung. “Bisa saja ke kami. Mungkin nanti yang di Jawa Barat akan kami tangani, yang di provinsi lain ya provinsi lain”.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Andhi Nirwanto belum mendapatkanlaporan pelimpahan kasus itu dari Direktur Penyidikan Arnold Angkouw. Penyelidikan Kejati Jawa Barat yang ditarik ke Kejagung hanya kasus penyalahgunaan frekuensi 3G milik Indosat oleh PT Indosat Mega Media (IM2).

“Tapi saya cek dan teliti dulu. Kami tidak mungkin menutupi. Kalau memang ada ya kita bongkar, kita sidik. Intinya, komitmen kami tidak ada yang namanya menutupi kasus. Untuk penanganan perkara, proses mengumpulkan alat bukti, apalagi kalau kasus besar memang makan waktu. Ini yang perlu dipahami,” ujar Andhi.

Andhi melanjutkan, pada intinya Jampidsus telah mengeluarkan kebijakan yang mendorang daerah-daerah untuk menangani kasus korupsi secara optimal. “Memang tidak ada target, tapi sepanjang ada penyelidikan yang mengarah ke adanya suatu tindak pidana korupsi, silahkan saja tangani. Kami sudah memberikan wewenang ke daerah-daerah,” tuturnya.

Kejagung pernah mengambil alih penyelidikan kasus Indosat dari Kejati Jawa Barat. Pengambilalihan dilakukan karena locus delicti perkara tersebar di beberapa daerah. Penyelidikan itu dilakukan berdasarkan laporan KTI yang menduga IM2 telah menyalahgunakan frekuensi 3G milik Indosat.

Hingga kini Kejagung masih menunggu hasil audit kerugian negara dari BPKP. Kejagung juga baru menetapkan satu tersangka dalam kasus ini, yakni mantan Presiden Direktur IM2 Indar Atmanto. Indar dan mantan Wadirut Indosat Keizab Bomi Heerjee menandatangani kerjasama penggunaan jaringan 3G.

Meski IM2 adalah anak perusahaan Indosat, penggunaan jaringan 3G tidak boleh dialihkan. IM2 tidak pernah mengikuti seleksi pelelangan pita jaringan bergerak seluler 3G. Untuk itu, penyidik melakukan pengecekan ke sejumlah wilayah, seperti Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, dan Makassar.

Perbuatan Indar dinilai melanggar Pasal 33, UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 58 ayat (3) PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, serta Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika No: 07/PER/M./KOMINFO/2/2006. Akibatnya, negara diduga merugi hingga Rp3,8 triliun.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.