Senin, 10 September 2012
MA Permudah Proses Penetapan Akta Kelahiran
Lebih dari 90 persen anak jalanan di Jakarta tak memiliki akta kelahiran.
Mys
7
MA Permudah Proses Penetapan Akta Kelahiran
MA permudah proses penetapan akta kelahiran. Foto: Sgp

Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran (SEMA) No. 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Tahun Secara Kolektif. Dibaca dari substansinya, SEMA ini mempermudah pengurusan akta kelahiran bagi anak-anak yang pencatatan kelahirannya sudah melewati batas waktu.

Penerbitan SEMA ini tak lepas dari desakan sejumlah pemangku kepentingan agar ada jalan keluar terhadap masalah pencatatan kelahiran anak. Pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan kelahiran yang dilaporkan melampaui batas waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Mengurus ke pengadilan negeri itulah yang selama ini dianggap menjadi salah satu masalah karena akses ke pengadilan yang belum merata. Sebagian warga, terutama yang kurang mampu,  menganggap mengurus ke pengadilan memberatkan.

Plan Indonesia, misalnya, pernah mencatat lebih dari 90 persen anak jalanan di Jakarta tidak memiliki akta lahir. Kementerian Sosial mencatat saat ini terdapat sekitar 230 ribu anak jalanan. Dinas Sosial DKI Jakarta mengidentifikasi 7.315 anak jalanan tahun 2012. Intinya, masih banyak anak jalanan yang tak punya akta lahir. Otomatis, mereka juga tak memenuhi jangka waktu satu tahun pencatatan kelahiran.

Untuk mengatasi masalah itulah SEMA No. 06 Tahun 2012 diterbitkan. Minimal ada dua hal penting dalam SEMA yang mempermudah masyarakat mengurus akta lahir. Pertama, pengadilan dapat menerima pengurusan akta lahir secara kolektif. Beberapa pemohon bisa mengajukan sekaligus permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan. Permohonan bisa diajukan melalui instansi pelaksana, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Kemudahan kedua adalah kemungkinan penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan atau sidang keliling (zitting plaats). SEMA mengatur pengadilan negeri melaksanakan sidang keliling secara berkala sesuai kebutuhan. Dalam pelaksanaan sidang keliling, pengadilan bekerjasama dengan Dinas Dukcapil setempat.

Amrullah, Manajer Program Perlindungan dan Partisipasi Anak Plan Indonesia, menyambut baik terbitnya SEMA No. 06 Tahun 2012. Kebijakan Mahkamah Agung itu adalah kebijakan yang ditunggu banyak pemangku kepentingan untuk memudahkan anak mendapatkan akta lahir. Plan Indonesia termasuk organisasi kemanusiaan dan pengembangan masyarakat yang fokus pada upaya pemenuhan hak anak. Juli lalu, Plan Indonesia dan Kementerian Sosial meluncurkan program ‘Akta Kelahiran untuk Anak Jalanan.

Berdasarkan pendampingan Plan Indonesia selama ini, proses mengurus dan mendapatkan penetapan pengadilan dirasakan berat oleh masyarakat. Pemenuhan hak anak menjadi terhambat. Oleh karena itu, kehadiran SEMA ini dapat mempermudah akses.

Namun, menurut Amrullah, yang tak kalah penting adalah kesiapan dan dukungan daerah untuk menjalankan amanat SEMA. “Belum semua daerah aware,” ujarnya.

Terutama menyediakan dana untuk memudahkan masyarakat (tidak mampu) mendapatkan akta lahir. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008, pemohon penetapan akta kelahiran dikenakan biaya. Jika dimungkinkan, konsep prodeo dimungkinkan dalam pengurusan akta lahir bagi masyarakat tidak mampu.

Terkait usulan Amrullah, SEMA No. 06 Tahun 2012 sudah mengantisipasi. Poin 11 SEMA mengatur bagi pemohon yang tidak mampu, dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara perdata sesuai SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

legalisir surat pengantar pengadilan
 - Syipa
25.02.13 18:35
apa kah surat pengantar pengadilan untuk buat akte perlu dilegalisir kantor pos? bikin ribet aja nih... trus pakai dimintain bayaran lagi... gimana sih proses sebenarna...
Hanya Bikin Susah
 - dasuki raswadi
20.12.12 04:19
Pembuatan akte kelahiran dengan penetapan surat pengadilan hanya bikin susah rakyat terutama proses dipengadilan yang memakan biaya dan waktu. Kenapa dibuat gampang saja bisa koq dibuat susah sih...............kasihan rakyat kecil
tanggapan
 - mustafa tuahdi
03.04.13 11:15
saya pikir kalau semua prosedur kita ikuti tidak ada yang sulit
RUMIIIIT...
 - khesa cahya
19.12.12 13:05
knpa bidan sama pihak rumah sakit tidak memberikan keterangan pasti pada orng tua bayi atau keluarganya yang baru melahirkan... jd g sulit gini. pada bego atau sngaja mo bikin repot masyarakat kecil..
tidak lebih cepat dan tidak lebih baik
 - cakismoe
06.12.12 15:11
di surabaya sdh diterapkan blum ? apa saja syarat yg harus dipenuhi untuk mengurus akte lahir bagi orang dewasa ?
tidak pro rakyat
 - hasengdm
04.12.12 09:28
UU 23/2006 pasal 32 ayat 2, hanya membuat masyarakat resah. pasal ini malah membuat masyarakat semakin malas mengurus akta lahir.
masalah akte kelahiran.
 - YULIAN FERI
21.11.12 17:20
pembuatan akte kelahiran anak dengan jalan yang diatas 1 tahun,itu berarti negara buka lahan baru untuk oknum oknum tertentu yang suka korupsi.
Sidang ditempat
 - Ganza Thea
11.09.12 14:14
Di PN-Ciamis Jabar udah berjalan...
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.