hukumonline
Selasa, 11 September 2012
KPK Dikritik Pakar Pencucian Uang
INU
Dibaca: 1905 Tanggapan: 0
KPK Dikritik Pakar Pencucian Uang
KPK dikritik pakar pencucian uang. Foto: Sgp

Pakar hukum pencucian uang, Yenti Garnarsih menilai KPK kurang berani menggunakan pasal pencucian uang pada perkara yang ditangani. Dia memberi apresiasi atas keberanian Kepolisian dan Kejaksaan menggunakan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU).


“Terakhir, dakwaan untuk Angelina Sondakh,” ungkap Yenti usai memberikan keterangan sebagai ahli di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (10/9) malam.


Sedangkan Kejaksaan, dalam kasus Dhana Widyatmika maupun Gayus HP Tambunan dan Haposan, bahkan PT Askrindo (Persero), selalu tercantum pasal pencucian uang dalam dakwaan.


Dia melanjutkan, dalam dakwaan Angie, penuntut umum tidak menggunakan pasal dalam UU PPTPPU. Namun seluruh dakwaan KPK menggunakan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.


Dia membandingkan dakwaan Wa Ode Nurhayati. Tertulis dalam surat dakwaan, penuntut umum pada KPK menggunakan pasal pencucian uang. Karena perbedaan ini, Yenti memaklumi pendapat publik tindakan seperti disengaja KPK dengan alasan tertentu.


Yenti menyatakan keheranannya akan kebijakan penuntutan KPK semacam itu. Dia yakin, menggunakan UU PTPPU akan memudahkan KPK menarik uang hasil korupsi. “Karena ada dua hal dalam undang-undang ini, yaitu pendekatan follow the money agar recovery asset makin besar.”


Pengajar di FH Universitas Trisakti ini yakin, bila Angie didakwa korupsi, maka uang hasil tindak pidana itu tak berhenti pada dirinya. “Apakah KPK yakin, saat mendakwa hasil tindak pidana korupsi Angie ada padanya atau sudah menyebar kemana-mana?”


Karena itu, dirinya menilai kurang tepat KPK menggunakan Pasal 18 UU 31 Tahun 1999. Sebab dengan itu, dia berasumsi Angie hanya dihukum mengembalikan uang hasil kejahatan sebesar yang dia nikmati saja. Tapi, aset lain yang sudah dialihkan dan tidak ada pada dia sekarang, sulit untuk dikembalikan.


Dirinya yakin dengan menggunakan UU PPTPPU, maka segala bentuk pengalihan aset hasil tindak pidana, atau pihak yang menyimpan atau menyembunyikan ada ancaman pidana. Karena itu, tingkat pengembalian uang hasil kejahatan pun makin besar.


Yenti menyatakan, penggunaan UU PPTPPU menghemat pemakaian pasal penyertaan di KUHP. Asalkan ada pihak yang menyimpan atau menyamarkan hasil pidana, itu sudah ada ancaman pidana.
 

Dia juga mengkritik pola KPK untuk menggunakan UU PPTPPU. Yaitu membuktikan dulu predicate crime (tindak pidana asal), kemudian membuat dakwaan baru dengan menggunakan UU 8 Tahun 2010. Seperti yang dilakukan pada mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin. Hemat Yenti, jika digabungkan sejak awal, makin hemat biaya yang dikeluarkan KPK untuk menangani perkara.


Diminta pendapat, Juru Bicara KPK Johan Budi menyatakan komisi bukan tak ingin menggunakan UU PTPPU dalam setiap dakwaan. KPK menilai UU PTPPU bersifat ‘sapu jagat’. Sehingga memperluas penegak hukum untuk menarik hasil kejahatan.


Namun, lanjutnya, KPK berprinsip untuk berhati-hati menggunakan pasal pencucian uang. Sepanjang bukti yang dimiliki ada, tentu penuntut umum pada KPK tak akan ragu mengejar ketarangan saksi maupun terdakwa di persidangan. “Untuk kemudian menjadi bekal KPK menarik hasil korupsi.”


Menurutnya, saat penyidikan tersangka Wa Ode Nurhayati, KPK menemukan bukti ada aliran dana Banggar DPR. Termasuk aliran dana tersangka. Sehingga dalam dakwaan, Wa Ode diduga melakukan pencucian uang.


Tapi tak begitu dengan proses penyidikan tersangka Angie dan Nazaruddin. Sehingga dalam dakwaan tidak menggunakan pasal pencucian uang. “Ketika proses penuntutan, ditemukan bukti Nazaruddin membeli saham Garuda Indonesia Airways, makanya kita dakwa lagi mencuci uang, begitu juga nanti dengan Angie kalau ada bukti,” ungkap Johan.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.