DPR Akan Selenggaran Sidang Umum AIPA
Aktual

DPR Akan Selenggaran Sidang Umum AIPA

Oleh:
ANT
Bacaan 2 Menit
DPR Akan Selenggaran Sidang Umum AIPA
Hukumonline

DPR RI akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang Umum Parlemen Negara-negara ASEAN (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly/AIPA) ke-33 dan Ketua DPR RI Marzuki Alie akan menjabat Presiden AIPA 2012-2013 menggantikan Ketua Parlemen Kamboja.


Marzuki Alie di ruang kerjanya di Gedung DPR Jakarta, Selasa (11/9), menjelaskan, DPR RI telah menetapkan Lombok, NTB, sebagai tempat penyelenggaraan Sidang Umum AIPA ke-33 yang akan berlangsung pada 16-22 September 2012.


"Penyelenggaraan Sidang Umum AIPA ini untuk pertama kalinya mencantumkan tema besar strengthening the parliamentary roles toward ASEAN community 2015," ujar Marzuki Alie.


Menurut dia, forum AIPA dipandang tepat untuk mendiskusikan peran keparlemenan seperti apa yang bisa dilakukan oleh para anggota parlemen negara ASEAN terhadap perkembangan berbagai isu kawasan. AIPA adalah organisasi antarparlemen yang menaungi lembaga-lembaga perwakilan sebagai pilar legislatif di kawasan Asia Tenggara. AIPA saat ini terdiri dari 10 parlemen negara anggota ASEAN.


Dalam piagam ASEAN, AIPA saat ini berkedudukan sebagai entitas yang terkait dengan ASEAN, sehingga keberadaannya dianggap cukup penting bagi keberlangsungan dan realisasi cita-cita ASEAN, yakni pembentukan komunitas ASEAN 2015.


Mengenai isu yang akan dibahas, Marzuki menuturkan, ada sejumlah agenda yang telah ditetapkan dan terbagi dalam enam sesi, yakni komite politik, komite ekonomi, komite sosial, komite organisasi, dialog dengan observer serta women AIPA.


Untuk bidang politik, dia menjelaskan, akan diperbincangkan mengenai upaya meningkatkan kesadaran publik terkait ASEAN community dan isu Laut China Selatan. "Pertemuan para menteri ASEAN di Kamboja gagal menuju kata sepakat (joint communique) karena isu ini (Laut China Selatan)," katanya.


Di bidang ekonomi, pembahasan akan berkutat pada upaya pengurangan kemiskinan, kerja sama dalam pemberantasan pencucian uang, pemberdayaan usaha kecil menengah dan green economy. Sementara untuk komite sosial akan dibicarakan soal kesadaran publik terhadap upaya penanggulangan bencana dan tentang low carbon.


"Beberapa isu lainnya seperti peningkatan SDM dan kerja sama multilateral dalam isu Laut China Selatan dibahas bersama dalam dialog dengan parlemen negara observer," ujarnya.


Sejumlah parlemen negara observer yang telah menyatakan kehadirannya di antaranya Australia, Belarus, Kanada, China, India, Jepang, Republik Korea, Federasi Rusia dan parlemen Eropa.

Tags: