hukumonline
Selasa, 11 September 2012
RUU Ormas Berpotensi Kacaukan Sistem Hukum
Dinilai banyak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lain.
Ady
Dibaca: 1798 Tanggapan: 1
RUU Ormas Berpotensi Kacaukan Sistem Hukum
RUU Ormas berpotensi kacaukan sistem hukum. Foto: Sgp

 

Sejumlah organisasi masyarakat sipil (LSM) telah berulang kali menyatakan penolakan terhadap RUU Ormas yang diajukan pemerintah dan saat ini dibahas di DPR. Pasalnya, RUU itu dinilai ingin mengarahkan organisasi masyarakat sipil berada di bawah kendali negara.

Peneliti Imparsial, Erwin Maulana mengatakan ketentuan itu seperti kebijakan yang digunakan pemerintahan Orde Baru dalam mengendalikan organisasi masyarakat sipil. Jika mengacu pada konsep negara yang berdiri di atas pondasi demokrasi dan HAM, Erwin menyebut UU Ormas tidak dibutuhkan.

Menurutnya, organisasi masyarakat yang tidak didasarkan oleh keanggotaan, maka harus diatur dalam UU Yayasan. Sedangkan organisasi masyarakat yang memiliki anggota, Erwin melanjutkan, harusnya diatur dalam UU Perkumpulan. Sayangnya, Erwin melihat pemerintah dan DPR cenderung memilih untuk menggunakan UU Ormas ketimbang UU Perkumpulan.

Dari pantauannya, Erwin mencatat UU Perkumpulan sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010 – 2014. Namun, rancangannya belum dibahas DPR sampai saat ini. Sementara untuk RUU Ormas, Erwin memperkirakan DPR akan mengesahkannya dalam waktu beberapa bulan ke depan. Karenanya Erwin menegaskan Koalisi akan terus mendesak agar pembahasan RUU itu dibatalkan dan UU Ormas dicabut.

Erwin mencatat RUU Ormas tumpang tindih dengan sejumlah peraturan lainnya seperti pencucian uang, KUHP, UU Yayasan dan lainnya. Misalnya, terdapat pasal yang mengatur soal sumber dana yang diperoleh organisasi masyarakat sipil. Menurut Erwin hal itu tumpang tindih dengan UU Pencucian uang, karena UU tersebut sudah mengatur soal pencucian uang.

“Kalau sudah ada (diatur,-red) dalam UU Pencucian Uang, buat apa lagi ada di sini (RUU Ormas)? jadinya tumpang tindih,” kata Erwin kepada hukumonline di kantor Imparsial Jakarta, Selasa (11/9).

Oleh karenanya, Erwin khawatir UU Ormas akan merusak kerangka hukum yang sudah ada. Pemerintah dan DPR, Erwin melanjutkan, memanfaatkan momentum masyarakat saat ini, yaitu kegelisahan atas aksi-aksi kelompok vigilante. Sehingga pembahasan RUU Ormas seolah untuk memenuhi harapan masyarakat agar pemerintah menindak kelompok vigilante. Berdasarkan wikipedia, vigilante adalah sekumpulan orang yang melakukan tindakan seolah-olah sebagai penegak hukum.

Tapi, dari informasi yang dihimpun terkait pembahasan RUU Ormas di DPR, Erwin menemukan bahwa kelompok vigilante tidak dibahas secara mendalam. Justru yang disorot dalam pembahasan itu menurut Erwin adalah organisasi masyarakat sipil yang cenderung kritis terhadap penguasa.

Menurut Erwin, jika pemerintah serius ingin menindak tegas kelompok vigilante, maka segala aturan hukum yang ada harus ditegakkan, termasuk KUHP. Ironisnya, pemerintah dinilai tidak dapat melakukan itu. “Dalam artian (pemerintah) harus tegas jika ada pelanggaran terhadap KUHP,” ujarnya.

Selain itu Erwin menyoroti banyak pasal di RUU Ormas yang tidak sejalan dengan demokrasi dan penegakan hukum. Salah satunya pasal 53 RUU Ormas, dalam ketentuan itu Erwin menyebutkan pemerintah dapat melakukan pembekuan terhadap organisasi masyarakat sipil tanpa melewati proses pengadilan. Bagi Erwin, hal itu dapat digunakan sebagai alat represi negara terhadap organisasi masayarkat sipil.

Jika mengacu negara lain yang menjunjung tinggi nilai demokrasi dan HAM, Erwin mengatakan tidak ada regulasi seperti UU Ormas. Di berbagai negara itu hanya ada UU Yayasan dan UU Perkumpulan. Namun, di negara yang non demokrasi seperti Rusia, Vietnam dan lainnya, untuk mengatur Ormas, beberapa negara itu menurut Erwin menerbitkan aturan yang serupa dengan UU Ormas yang ada di Indonesia. “Dalam artian memperkuat kontrol negara terhadap masyarakat sipil,” tuturnya.

Dari pantauannya, Erwin menyebut Pansus RUU Ormas sudah mulai melakukan pembahasan pada akhir bulan lalu. Walau begitu Erwin menyebut koalisi sampai saat ini belum mendapat draft RUU Ormas yang sudah diperbaiki. Dalam melakukan upaya penolakan terhadap UU Ormas, Erwin menjelaskan koalisi akan melakukan lobi dengan fraksi-fraksi di DPR serta organisasi masyarakat sipil lainnya.

Sudah dibahas
Terpisah, Ketua Pansus RUU Ormas, Abdul Malik Haramain, mengatakan semua pasal dalam RUU Ormas sudah dibahas di DPR. Menurutnya, ada lima isu yang sampai saat ini belum disepakati, salah satunya tentang asas. Namun, ada dua redaksional dalam pasal mengenai asas itu yang sudah disepakati. Pembahasan terkait asas itu menurut Malik berangkat dari adanya usulan dari sejumlah Ormas yang tidak menginginkan adanya asas tunggal, Pancasila.

Terkait adanya kritikan dari sejumlah LSM atas RUU Ormas, Malik menyebut telah mengakomodir berbagai kepentingan itu. Misalnya tentang mekanisme pendaftaran Ormas, Malik mengatakan sejumlah LSM minta agar organisasi yang sudah berstatus hukum tidak perlu lagi mendaftar ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Menurut Malik hal itu sudah disepakati dalam pembahasan dan telah dimasukkan ke dalam RUU Ormas.

Menurut Malik, SKT sangat penting, karena nantinya terdapat fasilitas yang dapat digunakan oleh Ormas dari APBN dan APBD. Menyoal verifikasi, Malik menyebut proses itu hanya berfungsi untuk memastikan tentang kejelasan keberadaan Ormas. SKT, dalam RUU Ormas bukan ditujukan untuk menghambat berdirinya Ormas.

Mengenai usulan sejumlah LSM agar pembahasan RUU Ormas diganti dengan UU Perkumpulan, Malik mengatakan draf UU Perkumpulan belum ada. Sampai saat ini ketentuan tentang perkumpulan diatur dalam staatblad tentang perkumpulan yang diterbitkan pada masa kolonial. Mengingat, regulasi warisan Belanda itu tidak lengkap, maka dibutuhkan sebuah regulasi yang lebih lengkap.

“Kalau UU Ormas ini bisa melengkapi (menggantikan) perannya staatsblad saya kira UU Perkumpulan tidak diperlukan, toh sekarang di Baleg (badan legislatif DPR,-red) UU Perkumpulan belum dibahas,” kata Malik kepada hukumonline lewat telpon, Selasa (11/9).

Share:
tanggapan
Orba JIlid II??bamz 26.03.13 13:27
selamat datang di orba jilid II..

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.