hukumonline
Rabu, 12 September 2012
Sengketa Pemilukada Balik ke MA Hina Pengadilan
Kewenangan MK memutus sengketa Pemilukada karena dianggap rezim Pemilu menurut UUD 1945.
Ash
Dibaca: 1951 Tanggapan: 1
Sengketa Pemilukada Balik ke MA Hina Pengadilan
Wacana mengembalikan kewenangan penanganan sengketa Pemilukada ke MA hina pengadilan. Foto: Sgp

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), M. Akil Mochtar menilai wacana mengembalikan kewenangan penanganan sengketa pemilihan kepala daerah (Pemilukada) ke Mahkamah Agung (MA) lagi menghina lembaga pengadilan. Seolah pengadilan dijadikan tempat sampah untuk menguji keputusan politik para pembuat Undang-Undang.

“Kalau kewenangan sengketa balik lagi ke MA, kalau ada pihak yang tidak senang (dengan penangangan sengketa Pemilukada di MA) bisa jadi bolak balik lagi,” kata Akil saat dihubungi, Selasa (11/9).

Meski demikian, menurut Akil, MK tidak keberatan jika para pembuat UU menyetujui pemindahan kembali penangangan sengketa Pemilukada ke MA. Namun, munculnya wacana  itu menunjukan pembuat UU tidak konsisten saat menyusun politik hukum. Kebijakan hukum hanya didasarkan pada selera kepentingan politik pihak yang berkuasa.

Akil menegaskan sampai kapanpun Pemilukada akan tetap bermasalah jika konsep dan berpikirnya pragmatis semata, bukan desain besar negara demokrasi. “Sikap ini yang disebut hanya didasarkan kepentingan politik pragmatis. Bukan berdasarkan design penegakan hukum dan demokrasi,” kata Akil.

Penanganan sengketa pernah di tangan MA. Lantaran berbagai alasan kewenangan itu dipindah ke MK. Lalu sekarang mau dipindah lagi ke MA. “Sebenarnya yang perlu dipikirkan konflik kepentingan di MA dan pengadilan dibawahnya akan sangat mudah diintervensi oleh kekuasaan,” katanya.

Di mata Akil, dari aspek konstitusionalitas, wacana itu bisa saja melanggar konstitusi karena pada dasarnya Pemilukada masuk sebagai rezim pemilihan umum (Pemilu), sehingga semua sengketa hasil Pemilu harus diselesaikan di MK sesuai dengan Pasal 24C UUD 1945. “Kewenangan itu muncul karena Pemilukada kini masuk rezim Pemilu, meski UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK tidak mengatur kewenangan memutus kasus sengketa Pemilukada.”

Mengutip Pasal 24 C UUD 1945 berbunyi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Dia mengingatkan jika kewenangan sengketa Pemilukada itu mau dialihkan lagi ke MA berarti harus mengubah Undang-Undang lain yakni UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. “Kewenangan MK memutus sengketa Pemilukada selama ini diatur dalam tiga undang-undang itu,” tambahnya.

Terpisah, Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin mengatakan wacana pengembalian penanganan sengketa Pemilukada ke MA dinilai mempermainkan lembaga peradilan. “Dulu kan memang di MA, lalu dialihkan ke MK. Sekarang mau dikembalikan lagi. Apa-apaan ini? Itu namanya mempermainkan lembaga peradilan,” kata Said saat dihubungi.

Sigma menolak tegas wacana pengembalian kewenangan itu. Sistem hukum jangan dibuat eksperimen. “Kita menolak keras pengembalian itu, itu sama saja menghina lembaga MK, kita minta seharusnya DPR menolak wacana ini,” katanya.

Menurut Said, jika penanganan sengketa Pemilukada dikembalikan lagi ke MA masih ada persoalan kepercayaan yang belum tuntas dari publik terhadap profesionalitas MA. “Mafia peradilan dan hakim-hakimnya yang terlibat kasus korupsi dan persoalan hukum lainnnya membuat masyarakat belum percaya kepada MA, khususnya dalam memproses sengketa hasil pemilukada secara adil,” katanya.

Sebelumnya, Kemendagri telah mengusulkan wacana agar penanganan sengketa Pemilukada dikembalikan lagi ke MA. Alasannnya, penanganan sengketa Pemilukada yang selama ini dilakukan MK tidak efisien dan efektif.

Untuk diketahui,di Indonesia, sengketa pemilukada (dahulu bernama pilkada) untuk tingkat kabupaten dan/atau kota awalnya ditangani oleh Pengadilan Tinggi. Untuk tingkat provinsi, sengketa pemilukada ditangani MA. Lalu,kewenangan ini beralih ke MK pasca revisi UU Pemerintahan Daerah, yang kemudian menjadi UUNo. 12 Tahun 2008. Dalam peraturan ini, Pemilukada dianggap rezim Pemilu yang menjadi kewenangan MK menurut UUD 1945.

Share:
tanggapan
Hukum EksperimentalBima Handoko 13.09.12 21:10
Saya memprihatinkan Said yang tidak setuju jika penanganan sengketa Pemilukada dikembalikan lagi ke MA karena masih ada persoalan kepercayaan yang belum tuntas dari publik terhadap profesionalitas MA. Jika hanya menuruti selera semacam itu, suatu saat jika MK pun mengalami krisis kepercayaan publik maka akan muncul mahkamah lain dan akan begitu seterusnya. Padahal wacana serupa tidak pernah muncul terhadap lembaga eksekutif. Mengapa kita tidak memfokuskan kepada penataan sistem pengawasan dan penguatan lembaga yudikatif yang ada sehingga lembaga peradilan yang ada dapat benar-benar berjalan sesuai keinginan masyarakat ketimbang membuat celah ketidakpuasan pencari keadilan terhadap satu lembaga peradilan terhadap lembaga yang lain. Pada akhirnya akan selalu ada konflik tarik-menarik kewenangan antar lembaga semisal dalam kasus penanganan sengketa Pemilukada ini.

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.