hukumonline
Rabu, 12 September 2012
MK: Pembagian DBH Migas Konstitusional
Akil berpendapat kebijakan pengaturan perimbangan bagi hasil itu telah menciptakan ketidakadilan.
ASH
Dibaca: 1034 Tanggapan: 0
MK: Pembagian DBH Migas Konstitusional
Majelis MK menolak permohonan pengujian Pasal No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Foto: ilustrasi (Sgp)

Majelis Mahkamah Konstiusi (MK) menolak permohonan pengujian Pasal Pasal 14 huruf e dan f UU No. 33 Tahun 204 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Mahkamah menyatakan pasal yang mengatur prosentase pembagian dana bagi hasil minyak dan gas bumi antara pemerintan pusat dan daerah dianggap selaras dengan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945.

“Menolak permohonan pemohon I-V untuk seluruhnya, permohonan pemohon VI-IX tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis MK, Moh Mahfud MD saat membacakan putusan pengujian UU itu di Gedung MK, Rabu (12/9).

Mahkamah menilai besaran prosentase dalam Pasal 14 huruf e dan f UU No. 33 Tahun 2004 adil dan selaras yang diinginkan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945. Besaran prosentase itu tidaklah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk berlaku tidak adil kepada daerah penghasil. Akan tetapi, hal itu harus dilihat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menentukan kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia dikuasai negara.

“Itu dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata yang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional,” kata Hakim Konstitusi Anwar Usman saat membacakan pertimbangan hukumnya.   

Karenanya, MK berpendapat frasa “84,5 persen untuk pemerintah dan 15,5 persen untuk daerah” dalam Pasal 14 huruf e dan frasa “69,5 persen untuk pemerintah dan 30,5 persen untuk daerah” dalam Pasal 14 huruf f tidak bertentangan dengan UUD 1945. MK menilai besaran itu merupakan bagian dari kewajiban pemerintah pusat untuk menciptakan pemerataan.

“Besaran persentase itu harus dipahami oleh tidak sepenuhnya menjadi bagian dari pemerintah daerah semata-mata, karena pemerintah pusat sebagai representasi negara berkewajiban untuk membagikannya kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia melalui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta mekanisme lainnya dalam rangka keadilan dan pemerataan bagi segenap bangsa Indonesia,” tutur Anwar.

Namun, putusan ini tidak diambil dengan suara bulat, Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar mengajukan dissenting opinion (pendapat berbeda). Menurutnya, kebijakan pengaturan perimbangan bagi hasil dalam pasal tersebut telah menciptakan ketidakadilan dengan mencitrakan pemerintah pusat berkedudukan lebih tinggi dibanding pemerintah daerah.

“Dalam merumuskan pola hubungan keuangan, termasuk pembagian perimbangan keuangan dari sektor minyak dan gas bumi maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kedudukan yang setara dan harus diperlakukan sama sebagai prasyarat awal terciptanya keadilan,” terang Akil.

Permohonan ini diajukan Majelis Rakyat Kalimantan Bersatu (MRKTB), Sundy Ingan (kepala desa Sungai Bawang), Andu (petani dari Desa Badak Baru), Jubaidah, Elia Yusuf, Luther Kombong (anggota DPD), H Awang Ferdian Hidayat (anggota DPD), Muslihuddin Abdurrasyid (anggota DPD), dan Bambang Susilo (anggota DPD).

Mereka merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 14 huruf e dan f UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang menentukan prosentase dana bagi hasil minyak bumi sebesar 84,5 persen untuk pemerintah dan 15,5 persen untuk daerah dan gas bumi 69,5 persen untuk pemerintah dan 30,5 persen untuk daerah.

Para pemohon menilai prosentase penerimaan pertambangan minyak bumi dan gas bumi yang dihasilkan itu tidak adil, tidak memberikan kepastian hukum, bersifat diskriminatif, dan tidak mencerminkan penggunaan kekayaan alam sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Sebab, daerah para pemohon yang merupakan wilayah pertambangan umum menerima dampak langsung atau tidak langsung berupa penurunan kualitas lingkungan sosial atau hidup.

Untuk itu, pemohon meminta MK menyatakan frasa “84,5 persen untuk pemerintah dan 15,5 persen untuk daerah” dan frasa “69,5 persen untuk pemerintah dan 30,5 persen untuk daerah” dalam Pasal 14 huruf e dan f UU Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bertentangan Pasal 1 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 33 UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Selain itu, pemohon meminta MK memberlakukan ketentuan dana bagi hasil minyak bumi dan gas untuk daerah seperti diatur dalam UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan atau UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang memerintahkan presiden untuk menerbitkan Perpu.

 

 

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.